Kenapa Gelisah terhadap Dialog?

KABAR bergabungnya Partai Gerakan Indonesia Raya dengan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menguat belakangan ini. Apalagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertandang ke rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Rabu, 24 Juli lalu. Sehari kemudian, di Gedung Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan kepada Tempo soal sikap partainya terhadap Gerindra dan nasib koalisi.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, Megawati sepertinya menyambut baik jika Gerindra masuk koalisi.

Semua pemimpin kan harus berdialog dan bersilaturahmi. Ruang kerja sama kan banyak. Bisa juga di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tidak harus dalam pimpinan. Di Dewan Perwakilan Rakyat, semua fraksi membahas pasal demi pasal rancangan undang-undang. Tapi, kalau kerja sama di eksekutif, itu keputusan Presiden.

Pertemuan itu bukan bertujuan menarik Gerindra ke dalam koalisi?

Rencana pertemuan itu sudah lama. Saat ini kan kita mencari titik temu. Kenapa pertemuannya dengan Bu Mega dan bukan dengan Pak Airlangga? Bu Mega dan Pak Prabowo kan pernah bersama-sama (maju dalam pemilihan presiden 2009). Ada hubungan historis yang membuat dialog lebih cair. Tapi timbul mispersepsi bahwa itu keputusan untuk berkoalisi.

Berdekatan dengan pertemuan itu, sejumlah pemimpin partai koalisi bertemu tanpa kehadiran PDIP.

Ibu Mega juga sering bertemu dengan Pak Suharso (Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa), Pak Airlangga (Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto), dan Pak Zul (Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan). Saat itu Pak Suharso juga mengontak saya, tapi saya masih di Bali.

Dalam pertemuan itu juga ada pembahasan soal pimpinan MPR.

Boleh-boleh saja. Semua ada waktunya. Nanti juga akan mengerucut.

Soal posisi Ketua MPR, PDIP tetap mengutamakan koalisi 01 atau membuka peluang lain?

Kami sekarang sudah punya modal 60-an persen. Masak, kami mau menghilangkan modal itu? Kalau Presiden mengarahkan modal itu ditambah, PDIP memaknainya sebagai konsolidasi ideologi dan gotong-royong. Tapi kan sekarang belum ada keputusan.

Kabarnya, sejumlah petinggi partai koalisi merasa resah dengan masuknya Gerindra.

Pak Jokowi kan sudah menyatakan soal itu akan dibahas dengan para ketua umum. Kenapa harus gelisah dengan yang namanya dialog?

Ada kekhawatiran jatah menteri akan berkurang jika Gerindra masuk koalisi.

Jangan terlalu latah menganggap setiap pertemuan itu soal menteri. Ada yang menganggap posisi menteri tertentu strategis untuk survival partainya. Maka, kalau ada partai yang ingin mempertahankan menterinya, kan wajar. Kami tidak mempersoalkan jatah menteri karena itu keputusan Presiden. Saat menjadi oposisi selama sepuluh tahun, kami bisa hidup meski tak memiliki menteri.

Kami mendapat informasi bahwa hubungan Megawati dan Surya Paloh berjarak.

Ada yang melebih-lebihkan. Buat kami, semua akan baik kalau satu kata dan satu perbuatan.

Kabarnya, penyebab utama keretakan adalah posisi Jaksa Agung yang dipegang kader NasDem dan kemudian membuat sejumlah kader PDIP pindah ke NasDem.

Kader PDIP yang menjadi kepala daerah tidak ada yang pindah ke NasDem. Kalau yang bukan kader tapi kami dukung sebagai kepala daerah dan berpindah, itu pilihan politiknya. Memang ada rumor, ada kepala daerah yang pindah karena punya masalah hukum. Yang jelas, di PDIP, kami tidak diajari mencari kader dari partai lain. Jangan kita mengambil jalan pintas, apalagi memanen padi tetangga. (Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo. Dalam sejumlah kesempatan, Prasetyo menyatakan telah mundur dari NasDem. Ia juga mengatakan tak menggunakan kewenangannya untuk menekan kader partai lain supaya pindah ke NasDem.)