Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Kondisi Sekarang Sangat Kritis

JABATAN juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi seolah-olah telah melekat pada Johan Budi Sapto Prabowo. Ia sebenarnya sudah mengajukan permohonan pengunduran diri ketika mulai menjabat Deputi Pencegahan. Namun, di tengah krisis setelah Komisi menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka, pemimpin lembaga itu tetap memintanya menjadi juru bicara.

16 Februari 2015 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JABATAN juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi seolah-olah telah melekat pada Johan Budi Sapto Prabowo. Ia sebenarnya sudah mengajukan permohonan pengunduran diri ketika mulai menjabat Deputi Pencegahan. Namun, di tengah krisis setelah Komisi menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka, pemimpin lembaga itu tetap memintanya menjadi juru bicara.

Ketika situasi dianggap semakin memburuk, pemimpin KPK memutuskan membentuk tim manajemen krisis pada Jumat, 6 Februari lalu. Johan pun dipercaya memimpin tim ini. "Tim dibentuk setelah keempat pemimpin KPK dilaporkan ke polisi. Kami mengantisipasi jika keempatnya jadi tersangka dan harus nonaktif," kata Johan, 48 tahun, Rabu pekan lalu.

Seperti apa bentuk tim manajemen krisis ini?

Tim ini terdiri atas empat bagian, yaitu analisis, jaringan, hukum, dan penggalian informasi. Setiap bagian terdiri atas lima orang atau lebih. Tim bertugas menyikapi perkembangan, termasuk langkah-langkah ke depan. Tapi tugas tim tidak ada kaitannya dengan perkara hukum empat pemimpin KPK.

Bagaimana perbedaan tugas setiap bagian?

Bagian analisis menganalisis semua kejadian dan pemberitaan, kenapa sampai terjadi. Tokoh yang datang ke KPK diurus oleh bagian jaringan, termasuk dukungan dari daerah. Bagian jaringan bertugas menjelaskan ke publik apa yang sesungguhnya terjadi. Bagian hukum mengantisipasi jika terjadi kekosongan pemimpin, misalnya melalui pelaksana tugas. Bagian penggalian informasi bertugas menggali informasi dari pemberitaan dan media sosial. Tim krisis ini juga yang mengatur pernyataan pimpinan KPK.

Apakah tim menganalisis teror kepada pegawai KPK?

Teror kan baru kejadiannya. Bagian analisis melihat semua kejadian, kenapa dan bagaimana sampai terjadi. Intinya, semua kejadian yang berkaitan dengan lembaga, termasuk konferensi pers Wakil Ketua Bambang Widjojanto soal teror, merupakan hasil penggodokan tim.

Apa hasil analisis dari teror tersebut?

Belum ada, masih diproses.

Jika terjadi kondisi krisis saat semua pemimpin KPK jadi tersangka?

Makanya dianalisis, seperti apa kalau ada pelaksana tugas pemimpin. Dari hasil analisis tim, kami memintanya diisi oleh orang-orang yang sudah tahu KPK. Jangan sampai yang masuk justru merusak kondisi di dalam.

Itu artinya pelaksana tugas pemimpin harus dari mantan pemimpin KPK?

Ya, bekas di KPK. Jangan sampai orang baru yang tidak tahu apa-apa dan justru mengacak-acak KPK.

Nama-namanya sudah disiapkan?

Ada nama-nama yang sudah kami analisis. Hasil analisis ini bentuknya berupa saran. Misalnya nanti pegawai akan bertemu dengan presiden, seperti yang dilakukan saat tiga pemimpin KPK, Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto, dan Chandra M. Hamzah, jadi tersangka pada 2009. Saya dan pegawai KPK ke sana menyampaikan kondisi internal. Oleh Presiden direspons sehingga ditunjuk tiga pelaksana tugas, yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Waluyo, dan Mas Achmad Santosa.

Kapan rencana pegawai bertemu dengan Presiden?

Kami belum tahu. Kan, pemimpin KPK masih empat. Kami antisipasi saja jika terjadi kekosongan pemimpin.

Apa saja hasil kerja tim krisis?

Hasilnya berupa saran, usul, dan rekomendasi ke pimpinan KPK. Kebijakannya ada di pimpinan. Misalnya saya bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Bambang Widjojanto bertemu dengan Presiden dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

Apa hasil pertemuan Bambang dengan Presiden?

Setelah bertemu dengan Presiden, Pak Bambang melaporkan ke tim. Informasi itu kami analisis lagi. Menurut Pak Bambang, Presiden sudah mendengarkan masalah di KPK.

Teror pegawai KPK disampaikan juga ke Presiden?

Bukan soal ancaman saja, melainkan banyak hal tentang kondisi di KPK, termasuk jika empat pemimpin jadi tersangka dan harus nonaktif.

Saat ada desakan membentuk Komite Etik, apa tim krisis menganalisisnya?

Ya, dianalisis. Makanya Pengawasan Internal KPK bertindak. Jadi publik menghendaki agar KPK tidak boleh tertutup. Hasil analisis tim disampaikan ke pimpinan, lalu pimpinan meminta Pengawasan Internal bekerja dengan memanggil saksi.

Apa ada saran tim krisis yang tak direspons pimpinan KPK?

Ya tadi itu. Jadi kami meminta keempat pemimpin menggelar konferensi pers (Rabu malam pekan lalu) mengenai ancaman teror sebagai simbol bahwa pimpinan KPK masih eksis dan menjalankan roda lembaga. Tapi pimpinan enggak setuju. Pak Bambang dan kawan-kawan rapat lagi, akhirnya mau turun konferensi pers.

Kerja tim ini sampai kapan?

Di dalam surat keputusan tidak ada batas waktunya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus