Korupsi Hmm, Berantas No

HENDARMAN Supandji menjadi tumpuan harapan banyak orang ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Jaksa Agung pada 9 Mei 2007. Menggantikan Abdul Rahman Saleh, sarjana hukum lulusan Universitas Diponegoro ini didambakan bisa membersihkan Kejaksaan Agung yang centang-perenang dengan dugaan permainan kasus.

Ia memang menggebrak ketika diangkat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Mei 2005. Laki-laki 63 tahun ini kian bertaring setelah memimpin Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Direktur Utama Bank Mandiri E.C.W. Neloe, yang tersangkut kasus korupsi pengambilan aset PT Kiani Kertas senilai Rp 1,8 triliun, dijebloskan ke penjara. Menteri Agama pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Said Agil Husein al-Munawar, masuk bui karena menyelewengkan dana abadi umat di departemennya.

Dengan moto ”Korupsi No, Berantas Yes”, Hendarman melenggang menjadi Jaksa Agung dengan ”restu” dan harapan publik. Ia juga dianggap bersih karena karier jaksanya tak bersentuhan dengan pidana. Sejak jadi jaksa pada 1979, Hendarman lebih banyak mengurusi pengawasan, keuangan, perdata, dan intelijen. Karena itu, namanya baru muncul ketika diangkat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

”Waktu jadi Ketua Tim Pemberantasan, dia memang melakukan beberapa kejutan,” kata Emerson Yuntho, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, pekan lalu. ”Tapi, setelah dia jadi Jaksa Agung, tak ada jejaknya yang signifikan.”

Bagja Hidayat

---

Menolak berkas penggelapan pajak taipan Sukanto Tanoto, pemilik Asian Agri Group, hingga sekarang. Alasannya, penyidikan Direktorat Pajak belum lengkap.

Menghentikan penyidikan kasus korupsi dana asuransi pensiunan ABRI untuk tersangka korupsi Tan Kian. Alasannya, Tan sudah mengganti kerugian negara Rp 130 miliar.

Menyetujui promosi jaksa Fahmi menjadi eselon II. Fahmi adalah jaksa yang dinyatakan bersalah tak memberikan sikap atas penyidikan kasus pembalakan liar oleh pengusaha Medan, Adelin Lis.

Menyatakan ada rekaman percakapan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Rahardja dengan Ary Muladi. Padahal ia tak memegang barang bukti.

Merestui pertemuan anak buahnya dengan Hary Tanoesoedibjo, adik Hartono, tersangka korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum.

Mempromosikan jaksa Burdju Ronni dan Cecep Sunarto. Keduanya dihukum karena terbukti memeras Achmad Djunaidi, terdakwa korupsi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Menghentikan penyidikan kasus ko rup si pembelian pembangkit listrik tenaga gas di Borang, Sumatera Selatan, dengan alasan tak ada kerugian negara. Padahal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah menyatakan pembelian turbin itu merugikan negara Rp 24 miliar.

Menghentikan penyidikan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan tersangka Sjamsul Nursalim.

Mengangkat Kemas Yahya Rachman dan M. Salim menjadi Koordinator dan Wakil Koordinator Unit I Tim Supervisi dan Bimbingan Penuntutan Kasus Korupsi. Padahal keduanya terlibat rekayasa penghentian penyidikan dengan suap Rp 6 miliar lewat jaksa Urip Tri Gunawan dari Artalyta Suryani alias Ayin.

Tak menghukum jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manullang, yang terlibat merekayasa pencucian uang pegawai pajak Gayus Tambunan.