Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengklaim kualitas udara di Ibu Kota mengalami perbaikan selama uji coba perluasan aturan ganjil-genap. Uji coba itu dimulai pada 12 Agustus lalu dan direncanakan berlangsung hingga 6 September mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Iya, ada penurunan konsentrasi (polutan) rata-rata 18,9 persen," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Andono Warih, kemarin. "Ini terbukti berdampak positif terhadap perbaikan kualitas udara."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Andono mencontohkan, berdasarkan data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) Bundaran Hotel Indonesia, tercatat terjadi penurunan konsentrasi polutan jenis particulate matter atau PM 2,5 rata-rata sebesar 12 µg/m3 atau 18,9 persen dibanding pada pekan sebelumnya. Sedangkan di SPKU Kelapa Gading tercatat penurunan rata-rata sebesar 7,57 µg/m3 atau 13,51 persen.
Perluasan aturan ganjil-genap merupakan tindak lanjut dari angka kesatu poin 2.a. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. "Kebijakan ini akan efektif jika banyak warga yang beralih menggunakan transportasi umum," ujar Andono.
Kebijakan ganjil-genap di Jakarta diperluas, dari sebelumnya diberlakukan di sembilan ruas jalan kini menjadi 25 ruas jalan. Uji coba diberlakukan di 16 ruas jalan pada Senin-Jumat pukul 06.00-10.00 dan 16.00-21.00. Setelah diuji coba, kebijakan ini rencananya diberlakukan mulai 9 September 2019.
Sementara itu, data dari laman AirVisual menyebutkan, pada Ahad lalu, kualitas udara di Jakarta justru paling buruk di dunia. Hari itu pukul 08.00, udara di Ibu Kota tercatat ada di angka 160 dengan parameter PM 2,5 konsentrasi 72,5 µg/m3 berdasarkan US Air Quality Index (AQI) atau indeks kualitas udara. Pada saat yang sama di Kota Krasnoyarsk, Rusia, tingkat pencemaran berada di angka 157. Padahal selama ini Krasnoyarsk kerap berada di urutan pertama.
Andono tidak bersedia memberikan tanggapan atas data yang dikeluarkan AirVisual tersebut. "Kami mengeluarkan rilis data hasil pemantauan kualitas udara berdasarkan alat pemantau kualitas udara yang kami miliki," ucapnya. Data itu dikumpulkan berdasarkan pantauan harian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. "Kami tidak dalam kapasitas menilai hasil pemantauan kualitas udara dari AirVisual."
Pengacara penggugat polusi udara Jakarta, Ayu Eza Tiara, sangsi akan keberhasilan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara lewat Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019. Sebab, polusi di Jakarta sudah sangat kompleks sehingga membutuhkan peran serta pemerintah pusat. "Jadi, kalau hanya mengeluarkan instruksi gubernur, kami tidak yakin dapat mengatasi pencemaran udara," tuturnya, Senin lalu.
Menurut dia, instruksi gubernur hanya berlaku untuk instansi di lingkup pemerintah DKI. Padahal polusi udara harus diselesaikan bersama-sama dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. "Instruksi gubernur tak bersifat mengikat sehinggga tidak bisa memaksa kementerian terkait untuk turut bertanggung jawab mengatasi masalah pencemaran udara," kata dia.IMAM HAMDI | LANI DIANA | MUH HALWI | SUSENO
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
