Kursi Mentor untuk Senior

RUMAH Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, mendadak ramai. Ahad siang dua pekan lalu, semua petinggi partai koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla tumplek di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla, juga hadir di sana.

Menyambut para tamu, di ruang depan yang biasa disulap jadi tempat pertemuan, tuan rumah menyajikan menu ketupat dan sate. "Ini namanya acara potong kambing plus silaturahmi," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo sebelum pertemuan pada Idul Adha itu.

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso tiba paling awal. Lima menit berselang, datang hampir bersamaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto. Tak lama kemudian, menyusul para pemimpin fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari partai koalisi pendukung Jokowi.

Sesi makan-makan selesai sekitar pukul 13.30. Para tamu lalu duduk meriung. Megawati duduk di posisi paling tengah. Di sebelah kiri Mega ada Wiranto, Muhaimin, dan Sutiyoso. Di sebelah kanan ada Puan Maharani, Jokowi, Surya Paloh, dan Jusuf Kalla. Para petinggi partai lainnya duduk mengelilingi mereka.

Menurut Tjahjo, pertemuan itu semula dirancang untuk silaturahmi merayakan Lebaran Idul Adha. Nyatanya perkembangan politik mutakhir tetap menjadi bahasan utama. Para politikus membahas strategi menghadapi pemilihan pimpinan MPR, yang akan digelar dua hari kemudian. Secara garis besar, dibahas juga agenda politik lima tahun ke depan, setelah Jokowi dan Kalla resmi menjadi presiden dan wakil presiden.

Meski yang dibahas perkara serius, obrolan para petinggi partai itu berlangsung santai. Hadirin beberapa kali melempar guyonan yang mencairkan suasana. Betah dengan suasana itu, Puan Maharani, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, mengusulkan pertemuan serupa digelar di lain waktu. "Ini tradisi bagus. Bagaimana kalau rutin saja," kata Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husein, menirukan ucapan Puan.

Menurut Surya Paloh, Jokowi juga bersemangat mendukung usul Puan. "Itu bagus, biar ada komunikasi," ujar Surya mengulang perkataan Jokowi. Semua ketua umum partai, termasuk Mega, menyepakati rencana pertemuan rutin itu. Namun Surya memberi catatan, pertemuan serupa kelak tak akan mengintervensi kebijakan Jokowi. "Soal pemerintahan kami percayakan penuh kepada Jokowi," kata Surya.

Pertemuan berkala itu, menurut Surya, diharapkan menjadi ajang tukar pikiran antara Jokowi dan partai pendukungnya. Pertemuan bisa saja digelar bergiliran di kantor salah satu partai. Itu untuk melanjutkan tradisi komunikasi yang cair antara Jokowi dan partai koalisi.

Setelah dilantik menjadi presiden, waktu Jokowi untuk menghadiri kegiatan partai koalisi memang lebih terbatas. Namun, menurut Surya, dengan komunikasi yang tetap lancar, partai pendukung bisa memastikan program Jokowi terlaksana dengan baik. "Pengawalan bisa dilakukan di pemerintahan dan di parlemen," ujar Surya.

Di DPR, kata Surya, partai pendukung Jokowi sepakat terus berkomunikasi dengan partai dari kubu lawan. Mereka akan berusaha agar program Jokowi-Kalla terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tugas yang tak kalah penting: mereka pun akan membendung usul undang-undang yang bisa mengganggu pemerintahan Jokowi.

Dukungan tanpa intervensi itu tampaknya menjadi kata kunci. Sejak awal, menurut Tjahjo Kumolo, semua partai pendukung Jokowi sepakat tak akan membebani pemerintahan dengan kontrak politik. "Kerja sama tanpa syarat itu akan dipertahankan," ujar Tjahjo.

Sejauh ini Jokowi pun cukup nyaman dengan sikap partai pendukungnya. Dalam penyusunan kabinet, misalnya, ia menyatakan tak mendapat tekanan apa pun dari partai pendukung. "Tak ada yang ngeyel. Saya senangnya itu," kata Jokowi ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis dua pekan lalu.

Setelah dilantik, Jokowi berjanji akan rajin berkonsultasi kepada para senior partai itu. Bahkan ia berencana menempatkan orang seperti Megawati, Surya Paloh, dan Wiranto dalam Dewan Pertimbangan Presiden.

Menurut Jokowi, bertanya kepada para senior itu penting untuk mendapat perspektif lain dari suatu kebijakan. Namun Jokowi tak lupa memberi isyarat bahwa dia tak akan mau diintervensi. "Saya tak bisa didikte," ujarnya.

Para senior partai menanggapi secara diplomatis kemungkinan mereka masuk ke Dewan Pertimbangan Presiden. Surya Paloh, misalnya, mengaku belum pernah mendapat tawaran langsung soal posisi "mentor" itu. Surya pun mengaku lebih nyaman bila tak terikat dengan lembaga resmi negara. Meski begitu, jika diminta bantuan, "Kapan pun saya siap," kata Surya.

Adapun Wiranto, menurut Saleh Husein, akan mempertimbangkan tawaran itu. "Bila diminta Jokowi, tak tertutup kemungkinan beliau menerima." Toh, kata Saleh, selama ini Jokowi sering mengajak Wiranto berdiskusi, terutama tentang penguatan lobi politik di parlemen.

Lalu bagaimana dengan Mega? Menurut Tjahjo, selama ini Mega tak pernah keberatan memberikan masukan kepada Jokowi. Begitu pula ketika Jokowi telah dilantik nanti. Namun apakah Mega akan bergabung dalam Dewan Pertimbangan atau tidak, menurut Tjahjo, sangat bergantung pada komunikasi Jokowi dan Mega. "Yang saya pahami, Ibu Mega tak meminta jabatan apa-apa," tutur Tjahjo.

Untuk pemimpin partai yang lebih muda, Muhaimin Iskandar, Jokowi tak menawarkan kursi di Dewan Pertimbangan. Ia menyiapkan kursi menteri koordinator untuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Susilo Bambang Yudhoyono itu. Namun presiden terpilih itu mengingatkan, agar bisa bekerja maksimal, ketua umum partai yang menjadi menteri harus siap non-aktif atau melepas jabatan di partai.

Muhaimin tak mau berdebat tentang "syarat" yang dibuat Jokowi bagi menteri yang juga ketua umum partai. Menurut dia, jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Sedangkan jabatan di partai, kata Muhaimin, "Itu urusan internal partai masing-masing."