Mengali Peluang yang Tersembunyi

INVESTASI merupakan salah satu resep ampuh mendorong ekonomi. Dalil ini tak ada yang memungkiri. Tak mengherankan bila banyak pejabat negara, termasuk Presiden Joko Widodo, berkali-kali menekankan pentingnya investasi. Pada Rabu dua pekan lalu, Jokowi kembali mengingatkan peran investasi sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi.

Di depan kepala daerah yang menghadiri Rapat Kerja X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, ia meminta indikator kemudahan investasi diperbaiki. Tujuannya: mengundang investor membenamkan arus modal di negeri ini. Perbaikan itu, salah satunya, bisa dimulai dengan mempercepat proses perizinan. "Jangan lagi memberikan izin sampai berbulan-bulan, apalagi ada yang bertahun-tahun," kata Jokowi. "Sekarang kita bicara hari atau jam."

Kemudahan menjalankan usaha memang modal penting memperbaiki iklim investasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6,1 persen pada tahun depan bergantung pada realisasi investasi tahun ini. "Pertumbuhan investasi harus di atas 8 persen," ujar Sri.

Tak mengherankan bila pemerintah mematok target investasi tahun ini Rp 670 triliun. Sepanjang Januari-Maret 2017, total realisasi investasi menyentuh Rp 165,8 triliun. Pencapaian ini naik 13,2 persen dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya. Target pemerintah: kucuran investasi naik menjadi Rp 840 triliun pada tahun depan.

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, upaya pemerintah memacu realisasi investasi memang selalu tercapai. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi 2016 menyentuh Rp 612,8 triliun. Angka itu meningkat 12,4 persen dari realisasi investasi tahun sebelumnya, yakni Rp 545,4 triliun.

Persoalannya, membenahi kenyamanan berinvestasi bukan perkara ringan. Tidak hanya memangkas rantai panjang perizinan, pemerintah juga perlu menggenjot ketersediaan infrastruktur utama, seperti jalan, energi, ketersediaan sumber daya manusia, serta terobosan dari sisi perpajakan dan regulasi. Akselerasi dibutuhkan untuk memperpendek jarak antara komitmen dan realisasi serta memperluas sebaran wilayah investasi.

Pembenahan ini tak akan tuntas bila hanya digarap pemerintah pusat. Itu sebabnya, dalam kunjungan kerja ke berbagai daerah, Jokowi selalu menyisipkan pesan: pemerintah daerah harus menjadi ujung tombak memperbaiki kendala investasi. Terutama daerah di luar Jawa, yang masih menyimpan potensi tersembunyi.

l l l

PERAN daerah menggenjot investasi menjadi salah satu faktor kunci di tengah terbatasnya belanja negara dan lesunya konsumsi. Karena itu, liputan khusus majalah Tempo ini disusun untuk menampilkan sejumlah daerah baru layak investasi. Kami percaya, dari 508 kabupaten dan kota, pasti ada daerah yang menyedot perhatian investor.

Selama menyiapkan laporan ini, kami berdiskusi dengan sejumlah narasumber. Semula, tim redaksi, yang dipimpin Ayu Prima Sandi, berdiskusi dengan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis. Pertemuan itu bertujuan mendapatkan gambaran investasi di Tanah Air sekaligus menjaring masukan untuk menetapkan sejumlah parameter penilaian.

Diskusi dengan Azhar kemudian berkembang menjadi diskusi panel yang melibatkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dan Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati.

Pada pertengahan Mei, tim panel sepakat menetapkan ketersediaan potensi ekonomi--bukan hanya sumber daya alam--dan inovasi regulasi pemerintah daerah sebagai parameter utama. "Sebab, indikator kelayakan investasi bukan hanya dari potensi sumber daya alam, tapi juga pemerintah daerah yang kreatif dalam inovasi regulasi," kata Azhar. Ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja terampil termasuk potensi ekonomi yang diperhitungkan.

Kami tentu tak mengabaikan angka kuantitatif dari nilai investasi di setiap daerah. Menurut Enny, angka kuantitatif investasi ini menjadi bukti obyektif kinerja daerah. "Kalau rencana investasi itu terealisasi dan angkanya semakin tinggi, berarti daerah itu ramah investasi dan memberikan kemudahan," kata Enny. Panel sepakat angka kuantitatif realisasi investasi menjadi acuan terakhir. Sebab, bila parameter ini menjadi acuan utama, hampir dapat dipastikan yang terpilih dengan indikator tersebut hanya daerah di Pulau Jawa.

Panel juga menyepakati syarat penting lain: pejabat daerah yang wilayahnya masuk nominasi harus bebas dari perkara hukum atau yang sedang tersangkut kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu sebabnya, kami mencoret dua daerah lantaran bupatinya dilaporkan ke komisi antirasuah karena diduga menerima suap dari proses perizinan.

Setelah melalui proses verifikasi dan penjurian, tim redaksi dan panel sepakat memilih tujuh daerah layak investasi dari 18 daerah yang masuk nominasi. Ketujuh daerah itu adalah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Siak, Kota Parepare, Kabupaten Bintan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Demak.

Kabupaten Bintan, misalnya, dipilih karena mampu bersolek di sektor pariwisata dengan memangkas banyak rantai perizinan. Berjarak hanya 30 kilometer dari Singapura, Bintan berupaya menggali ceruk bisnis turisme bahari dari ratusan ribu pelancong asal Negeri Singa. Meski tak memiliki potensi sumber daya alam, Kota Parepare mengoptimalkan posisinya sebagai kota transit bagi para wisatawan yang hendak menuju Tana Toraja. Pemerintah Kota Parepare kini berfokus mengembangkan bisnis di sektor jasa dan kuliner.

Lantaran tak ada satu pun nama dari Indonesia timur, tim redaksi dan panel memutuskan memberi penghargaan khusus kepada daerah yang tengah berdandan menarik investasi. Pilihan jatuh pada Halmahera Selatan, yang cukup dilirik investor karena memiliki potensi di sektor perikanan dan pertambangan. "Sudah ada investor smelter dan perikanan di sana," kata Azhar Lubis. "Berbagai upaya mendatangkan investor di tengah keterbatasan tersebut perlu kita lihat."

Seusai penjurian, tujuh penulis dan tujuh fotografer turun ke daerah sepanjang awal Juli. Mereka mereportase bagaimana daerah tersebut bersolek menggalakkan investasi sekaligus kendala yang mereka hadapi. Kami menemukan Kabupaten Siak mengembangkan Tanjung Buton sebagai pusat ekonomi baru di pesisir timur Sumatera. Adapun Kabupaten Boyolali mencuri hati para penanam modal di sektor manufaktur lewat beragam inovasi regulasi. Sejumlah industri di Jakarta telah berekspansi ke sana. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan dua daerah ini sebagai percontohan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis elektronik.

l l l

DI tengah upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot investasi, tiga lembaga pemeringkat internasional mengganjar rating layak investasi bagi Indonesia. Salah satunya datang dari Standard and Poor's (S&P) pada pertengahan Mei lalu.

Dengan kondisi perekonomian global yang masih lesu, investment grade BBB- dari S&P itu setidaknya membawa nilai positif bagi Indonesia. Rating ini mencerminkan Indonesia masih terlihat seksi di mata investor dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin rating ini dapat memberi kepastian bagi para penanam modal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri.

Peringkat daya saing Indonesia juga membaik. Pada Juni lalu, Institute of Management Development World Competitiveness Center menaikkan peringkat daya saing Indonesia ke posisi ke-42 dari 63 negara yang disurvei. Laporan riset sekolah bisnis di Swiss itu membuat posisi Indonesia melompat enam peringkat dari posisi ke-48 pada tahun lalu.

Tentu saja kenaikan peringkat ini tak seberapa jika dibandingkan dengan peringkat negara-negara di kawasan ASEAN lainnya. Singapura, misalnya, menduduki peringkat tertinggi, yakni berada di posisi ketiga. Malaysia berada di urutan ke-24, disusul Thailand di ranking ke-27. Adapun Filipina berada di posisi ke-41. Survei ini menyebutkan peringkat daya saing Indonesia masih relatif lemah, terutama di sektor infrastruktur dan efisiensi sektor bisnis.

Efisiensi di dalam negeri sebenarnya sudah menjadi fokus Jokowi sejak awal tahun. Dalam sejumlah pertemuan, Jokowi mendorong agar peringkat kemudahan berinvestasi di Tanah Air naik ke posisi ke-40. Merujuk pada data Ease of Doing Business yang dikeluarkan Bank Dunia pada November tahun lalu, Indonesia berada di level ke-91, naik dari posisi ke-106 pada tahun sebelumnya. Riset kemudahan berinvestasi ini dilakukan melibatkan 190 negara di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam kolomnya di edisi pekan ini, Riyanto, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, mengingatkan bahwa pencapaian itu memberikan harapan sekaligus cambuk untuk bekerja lebih keras lagi. Sebab, rating hanya menciptakan sentimen positif. Tapi, supaya investor benar-benar mau menanamkan modal di Tanah Air, dibutuhkan bukti nyata agar keamanan mereka terjamin.

Pembaca, melalui laporan ini, kami berharap sejumlah daerah layak investasi ini bisa membangkitkan inspirasi bagi daerah lain. Pemerintah pusat dan daerah harus seirama memperkuat dan memperluas daerah layak investasi.

---

Tim Laporan Khusus Daerah Layak Investasi

Penanggung Jawab: Yandhrie Arvian
Pemimpin Proyek: Ayu Prima Sandi
Penyunting: Agus Supriyanto, Bagja Hidayat, Idrus Shahab, Jajang Jamaluddin, Reza Maulana, T.B. Firman Atmakusuma, Sapto Yunus, Yandhrie Arvian
Penulis: Abdul Manan, Agus Supriyanto, Ayu Prima Sandi, Gabriel Wahyu Titiyoga, Gadi Makitan, Khairul Anam, Mahardika Satria Hadi, Raymundus Rikang
Penyumbang Bahan: Dinda Leo Listi (Boyolali), Edi Faisol (Demak), Egi Adyatama (Jakarta), Riyan Novitra (Siak)
Foto: Ratih Purnama (Koordinator), Ijar Karim, Jati Mahatmaji
Kreatif: Eko Punto Pambudi, Djunaedi, Rudi Asrori, Tri Watno Widodo, Nyimas Amira Fadila
Bahasa: Uu Suhardi, Iyan Bastian, Heru Yulistiyan