Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENJAMU perwakilan tiga partai politik pada Selasa, 25 Oktober lalu, Anies Baswedan membahas pembentukan koalisi pendukungnya sebagai calon presiden. Persamuhan di rumah Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, itu awalnya membicarakan pertemuan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dengan Presiden Joko Widodo empat hari sebelumnya di Istana Negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepada para tamunya, Anies menyebutkan agenda bertemu dengan Jokowi adalah untuk berpamitan karena masa tugasnya sebagai gubernur telah usai. “Mas Anies menuturkan kepada kami bahwa Pak Jokowi sangat ramah saat bertemu,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman, yang hadir dalam pertemuan itu, saat dimintai konfirmasi pada Jumat, 4 November lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kunjungan Anies ke Istana juga membahas deklarasi sebagai calon presiden oleh Partai NasDem pada 3 Oktober lalu. Dua peserta rapat bercerita, Anies menyatakan bahwa Presiden mengaku kaget karena deklarasi itu begitu cepat. Jika Anies memberi tahu jauh sebelumnya, Jokowi akan menawarkan menyiapkan relawan. Jokowi juga menanyakan rencana safari Anies ke daerah.
Menjawab pertanyaan tertulis yang diajukan Tempo pada Sabtu, 5 November lalu, Anies mengatakan pertemuan dengan Jokowi untuk berterima kasih karena telah mendukung programnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia tak bersedia membeberkan isi pembicaraan dengan Presiden Jokowi. “Saya menghormati pertemuan dengan Bapak Presiden,” ucapnya.
Anies Baswedan (kiri depan) bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, 7 Oktober 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Agenda rapat di rumah Anies kemudian mengancik ke topik pembentukan koalisi. Tiga hadirin dalam pertemuan itu menyebutkan bahwa tim yang terdiri atas perwakilan Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera itu memberi istilah “4P+1T” sebagai tema diskusi. Istilah itu merupakan singkatan dari pasangan, platform, pemenangan, portofolio, dan timing.
Pembahasan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden berlangsung paling alot. NasDem tak menyorongkan nama pendamping Anies dalam rapat itu. Ketua NasDem Willy Aditya, yang hadir dalam forum itu, mengatakan partainya menyerahkan keputusan soal calon wakil presiden ke tangan Anies.
Dalam diskusi tersebut, NasDem menawarkan untuk bersama-sama mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Willy mengajukan momentum Hari Pahlawan 10 November mendatang sebagai waktu pengumuman. “Deklarasi itu akan menciptakan momentum bagi koalisi ini,” kata Willy.
Perwakilan Demokrat dan PKS meminta koalisi tak buru-buru menetapkan deklarasi dan memutuskan calon wakil presiden. Dua partai itu memiliki jagoan berbeda untuk mendampingi Anies. Demokrat mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heryawan usai memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKS, Jakarta, 30 Oktober 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman meminta koalisi memakai pendekatan ilmiah dan mencermati sejarah pemilihan presiden dalam menentukan calon wakil Anies. Maksudnya, koalisi harus mencermati survei dari lembaga yang independen dan tak saklek pada tokoh yang berasal dari organisasi keagamaan tertentu.
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu mencontohkan, Megawati Soekarnoputri maju bersama Ketua Umum Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi dalam pemilihan presiden 2004. Hasilnya, pasangan itu kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. “Pendekatan ilmiah dan sejarah itu untuk menghilangkan unsur subyektif,” ujarnya.
Benny membantah bila masukan itu disebut bertujuan menjegal tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama atau organisasi keagamaan lain untuk menjadi pendamping Anies. Salah satu calon wakil presiden yang dilirik untuk mendampingi Anies adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang juga Ketua Muslimat NU.
Sedangkan PKS menyorongkan bekas Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, yang menjadi Wakil Ketua Majelis Syura. Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan nama Aher—panggilan Ahmad Heryawan—diputuskan Musyawarah Majelis Syura pada Oktober lalu untuk menjadi calon wakil presiden. Elektabilitas Aher dinilai cukup bagus dan ia pernah dua kali menang dalam pemilihan kepala daerah.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ( kanan) memeluk calon presiden yang diusung Nasdem pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Anies Baswedan saat Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia Partai NasDem di Jakarta, 3 Oktober 2022. ANTARA/Reno Esnir
Dua orang dekat Anies bercerita, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memilih calon wakil presiden tak diputuskan terburu-buru. Sebab, koalisi partai pendukungnya belum resmi terbentuk. Kompetitor dalam pemilihan presiden pun masih berkabut. Mereka mengatakan Anies akan memutuskan wakilnya setelah koalisi solid dan peta lawan sudah jelas.
Rapat di rumah Anies ditutup tanpa menyepakati proposal NasDem soal deklarasi bersama pada 10 November mendatang. Demokrat ingin menggelar pengumuman setelah pembahasan soal pasangan, platform, pemenangan, dan portofolio selesai. PKS menetapkan tenggat deklarasi pada akhir 2022. “Calon wakil presiden belum disepakati,” kata Ketua NasDem Willy Aditya.
Demokrat sebenarnya menyetujui deklarasi digelar secepatnya jika koalisi segera menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendamping Anies. Tiga pengurus Demokrat mengatakan partai mereka mengincar efek ekor jas atau coattail effect dari popularitas dan tingkat keterpilihan Agus serta menjaga tren kenaikan elektabilitas partai.
Survei Litbang Kompas pada Oktober 2022 mencatat keterpilihan Demokrat di kalangan anak muda sebesar 18,4 persen. Angka ini meningkat 3,4 persen dari sigi yang digelar tiga bulan sebelumnya. Menurut tiga politikus Demokrat, tren elektabilitas partai bisa melorot jika Agus tak dipilih Anies sebagai calon wakil presiden.
Namun sejumlah petinggi Demokrat yang ditemui Tempo mengklaim partainya tak ngotot menyorongkan Agus sebagai wakil Anies. Awal Agustus lalu, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan pengurus partai dalam sebuah acara khalwat di Bogor, Jawa Barat. Dia meminta kader Demokrat mencermati tren suara masyarakat.
Menurut petinggi Demokrat yang hadir di sana, Yudhoyono meminta pengurus partai mengkaji secara matang peluang Agus menjadi calon presiden, wakil presiden, atau tak maju sama sekali. “Peluang Mas Agus menjadi calon wakil presiden tampaknya makin besar,” tutur Kepala Bidang Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief saat dimintai konfirmasi pada Rabu, 2 November lalu.
Sejumlah petinggi Demokrat pun mencermati kelanjutan kasus Formula E sebelum mendeklarasikan Anies. Partai ini pernah membedah kasus Formula E dan menyimpulkan Anies tak menerima duit dari penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. Andi Arief membenarkan adanya pertimbangan kasus Formula E dalam menentukan dukungan kepada Anies.
Dinamika di lingkup internal PKS tak kalah alotnya. Pengurus pusat PKS tak kunjung mengumumkan Anies sebagai calon presiden meski pengurus daerah sudah ada yang menggelar deklarasi. Salah satunya Dewan Pengurus Wilayah PKS Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka membacakan pernyataan dukungan kepada Anies pada 5 Oktober lalu.
Musyawarah Majelis Syura VII yang digelar di Bandung pada Agustus lalu pun disebut-sebut condong merujuk ke Anies. Meski tak menyebut nama, forum itu menetapkan tiga kriteria calon presiden yang didukung PKS, yakni berelektabilitas tinggi, menjadi simbol perubahan, dan tokoh nasionalis-religius.
“Diksi simbol perubahan menjadi petunjuk soal siapa yang akan diusung PKS,” ujar juru bicara partai itu, Muhammad Kholid.
Seperti Demokrat, PKS mengincar efek ekor jas dengan menyorongkan Ahmad Heryawan sebagai calon wakil presiden. Seorang petinggi PKS mengatakan partainya ingin menguji elektabilitas Aher sampai Desember 2022. Partai, kata narasumber ini, tak memaksakan Aher menjadi wakil Anies jika keterpilihannya rendah.
Masalahnya, survei internal PKS pada Oktober lalu menunjukkan Aher sulit bersaing sebagai calon wakil presiden. Dalam sigi itu, Anies memperoleh suara hampir 30 persen jika bersanding dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Berikutnya dengan Agus Yudhoyono, baru Aher.
Petinggi PKS mengungkapkan responden memilih Sandiaga karena masih ingat dengan pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Kala itu, pasangan Anies-Sandi berhasil mengungguli inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berduet dengan Djarot Saiful Hidayat.
Sandiaga menyatakan keputusan soal calon presiden dan wakil presiden merupakan ranah partai politik. Ia mengaku masih berstatus sebagai kader Partai Gerindra. “Saya harus tegak lurus mematuhi arahan dari Bapak Prabowo Subianto,” ucap Sandiaga dalam wawancara tertulis dengan Tempo pada Jumat, 4 November lalu.
Keputusan PKS mendeklarasikan Anies sebenarnya terganjal sikap Dewan Pimpinan Tinggi PKS. Ini adalah struktur partai yang beranggotakan sebelas orang, dari Ketua Majelis Syura dan wakil-wakilnya, Presiden PKS, Sekretaris Jenderal, hingga Bendahara Umum. Tim ini bertugas membahas sikap PKS dalam pemilihan presiden 2024.
Dua narasumber yang mengetahui dinamika di Dewan Pimpinan Tinggi PKS mengatakan keputusan tim itu tak pernah bulat. Keputusannya kerap berada pada posisi delapan melawan tiga suara. Dua dari tiga pemilik suara minoritas adalah Ketua Majelis Syura Salim Segaf Aljufri dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi. Ketiganya disebut sangat menentukan keputusan akhir PKS.
Narasumber yang sama mencontohkan, delapan anggota Dewan Pimpinan Tinggi PKS menghendaki partai mendeklarasikan Anies secepatnya. Namun tiga anggota lain meminta sebaliknya. Hal ini menjadi salah satu alasan partai dakwah itu tak kunjung mengumumkan pencalonan Anies sebagai calon presiden.
Juru bicara PKS, Pipin Sopian, membantah bila partainya disebut tak solid mengusung Anies Baswedan. “Keputusan soal pemilihan presiden tetap berada di tangan musyawarah majelis syura partai,” tutur Pipin saat dimintai tanggapan tentang dinamika di struktur Dewan Pimpinan Tinggi PKS.
•••
RENCANA membentuk koalisi pengusung Anies Baswedan bisa saja bubar di tengah jalan. Orang dekat Anies bercerita, Anies mencermati sikap Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang tak kunjung menggelar deklarasi. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pernah menyinggung kemungkinan Anies gagal menjadi calon presiden karena koalisi tak terbentuk. “Apa boleh buat,” ujar Surya.
Tiket pencalonan Anies berpotensi hangus jika salah satu dari tiga partai pengusungnya cabut dari koalisi. Kongsi NasDem dengan Demokrat dan PKS menguasai 163 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Kehilangan salah satu partai membuat koalisi ini tak mampu memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebanyak 115 kursi.
Sejumlah petinggi partai pendukung pemerintah dan pejabat negara ditengarai meminta PKS dan Demokrat hengkang dari koalisi. Sepanjang pekan lalu, Tempo menemui sejumlah petinggi dua partai itu serta orang-orang dekat Anies yang mengetahui lobi tersebut. Menurut mereka, PKS dan Demokrat diminta bergabung dengan salah satu koalisi partai pendukung pemerintah.
Sejumlah partai pengusung pemerintah Joko Widodo telah membentuk koalisi menghadapi pemilihan presiden 2024. Salah satunya Koalisi Indonesia Bersatu, yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Ada juga kongsi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Ketua Umum Partai Golkar Arilangga Hartarto (tengah) bergandengan bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa usai melakukan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, 10 Agustus 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Petinggi PKS yang mengetahui lobi itu menyebutkan pimpinan partai dakwah pernah berjumpa dengan pengurus Golkar. Di antaranya Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Zainudin Amali dan Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa. Menurut narasumber ini, mereka mengajak PKS menyeberang ke Koalisi Indonesia Bersatu dan menawarkan pendanaan kampanye.
Zainudin Amali mengakui pernah bertemu dengan pimpinan PKS bersama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di rumah Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri. Presiden PKS Ahmad Syaikhu turut hadir di sana. Zainudin mengklaim Koalisi Indonesia Bersatu belum terbentuk saat persamuhan itu berlangsung.
Menurut Zainudin, pertemuan itu membahas strategi agar masyarakat Indonesia bersatu menghadapi pemilihan umum. Airlangga juga menyampaikan ancaman krisis ekonomi dan upaya pemerintah mengatasinya. “Belum ada pembicaraan yang detail,” ucap Menteri Pemuda dan Olahraga ini.
Sedangkan Erwin Aksa mengaku punya hubungan panjang dengan PKS. Mengklaim tak membahas soal logistik pemilu saat berjumpa dengan pengurus PKS, keponakan Jusuf Kalla ini menawarkan kerja sama untuk mendidik kader.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar usai melakukan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, 8 Agustus 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
“Silaturahmi saya dan pimpinan PKS merupakan hal biasa, baik saat ditugaskan maupun tidak oleh pimpinan Golkar,” kata Erwin melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 4 November lalu.
Pejabat teras Gerindra serta Menteri Pariwisata Sandiaga Uno juga disebut pernah melobi PKS agar merapat ke koalisi yang dibuat partai pendukung pemerintah. Petinggi PKS yang terlibat dalam pembahasan itu mengatakan tawaran kepada partainya disertai dengan ajakan masuk ke kabinet serta bantuan logistik untuk pemenangan Pemilu 2024.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengakui mendengar tawaran dua menteri di kabinet Jokowi kepada partainya. Menurut dia, usul itu berasal dari seorang menteri yang juga menjabat ketua umum partai. Namun Sohibul mengklaim tawaran untuk PKS sudah diumbar ke publik meski belum dikomunikasikan secara resmi.
“Kami makin kaget karena narasi itu diberi embel-embel untuk membujuk PKS agar tak mendukung Anies,” ujar Sohibul lewat pesan WhatsApp pada Kamis, 3 November lalu.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah jika para petinggi partainya disebut melobi serta menawarkan bantuan pendanaan kepada PKS agar hengkang dari koalisi pendukung Anies. “Kami tak bergerak ke arah sana,” ucap Wakil Ketua DPR ini.
Meski demikian, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal bakal ada dua partai yang bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Menurut Muzani, calon anggota baru koalisi itu merupakan partai yang punya kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Para pengurus Gerindra dan PKB telah melobi petinggi partai politik tersebut.
Namun Sufmi Dasco Ahmad enggan mengungkap apakah salah satu partai yang akan merapat ke koalisi adalah PKS. “Suasana bisa menjadi tak kondusif kalau namanya dibuka,” ujarnya.
Adapun Sandiaga Uno membenarkan bila disebut pernah menggelar sejumlah pertemuan dengan petinggi partai, termasuk PKS. Ia ditugasi Presiden Jokowi untuk berkolaborasi dengan semua pihak. “Demi memulihkan sektor ekonomi kreatif,” tuturnya. Soal rencana mendanai PKS dalam Pemilu 2024, Sandiaga menyatakan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik sejak terjun ke politik.
Pun Demokrat didekati dua dari tiga partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu. Seorang pengurus Demokrat menyebutkan partainya diajak berkoalisi sejak Januari lalu. Namun tawaran itu ditolak. Dimintai tanggapan pada Rabu, 2 November lalu, Wakil Ketua Umum Demokrat Benny Kabur Harman mengaku belum pernah mendengar lobi dari Koalisi Indonesia Bersatu.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani membantah kabar bahwa partai berlambang Ka’bah itu menyeret Demokrat agar keluar dari koalisi pendukung Anies Baswedan. Namun dia menyebutkan Suharso Monoarfa, Ketua Umum PPP 2019-2022, pernah bertemu dengan petinggi Demokrat sebelum Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk.
Arsul pun membantah jika partainya disebut berniat menjegal Anies sebagai calon presiden. “Menjegal Anies sama saja membunuh sebagian aspirasi di lingkup internal PPP,” ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.
Dimintai tanggapan soal manuver Istana terhadap pencalonan Anies Baswedan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan berkomentar. “Itu bukan domain pekerjaan saya,” katanya. Adapun Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan anggota staf khusus Presiden Jokowi, Dini Purwono, tak merespons pertanyaan yang dilayangkan Tempo.
Dalam wawancara tertulis dengan Tempo pada Sabtu, 5 November lalu, Anies Baswedan mengatakan partai pengusungnya punya mekanisme internal untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden. Ia menyerahkan keputusan soal deklarasi kepada pengurus partai. “Deadline pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum bukan bulan depan,” ujarnya.
HUSSEIN ABRI DONGORAN, EGI ADYATAMA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
