Bobol Menghalau Omicron

Dua hari seusai rapat terbatas, Kementerian Kesehatan mengumumkan satu kasus Omicron transmisi lokal oleh warga yang terbang dari Medan ke Jakarta. Hingga Sabtu, 1 Januari lalu, ada 136 kasus Omicron di Indonesia. “Tak tertutup kemungkinan angka itu bertambah setelah libur Natal dan tahun baru,” ucap Budi.

Asumsi itu didukung data imigrasi yang mencatat hampir 17 ribu warga Indonesia bepergian ke luar negeri pada 22-29 Desember lalu. Hampir semua penularan Omicron didapat dari perjalanan luar negeri. Pemerintah pun memperketat pintu masuk kedatangan, seperti Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten; pelabuhan di Batam, Kepulauan Riau; serta Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kalimantan Barat.

Pengetatan itu tak sepenuhnya berhasil. Seorang anak bekas pejabat lolos dari karantina di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Kemayoran, Jakarta Pusat. Putri pejabat yang ayahnya pernah tersandung kasus hukum tapi dibebaskan pada 2019 itu awalnya dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan tes reaksi berantai polimerase (PCR) di Soekarno-Hatta. Ia pun dibawa ke RSDC.

Namun perempuan itu menjalani tes pembanding dengan hasil negatif. Tes ini diperbolehkan oleh pemerintah karena sebelumnya banyak ditemukan hasil positif palsu dari mereka yang menjalani karantina. Tapi hasil tes whole genome sequencing atau pengurutan genom yang dilakukan Kementerian Kesehatan menyebutkan anak pejabat itu positif terkena Omicron.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) , Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan pengecekan di sejumlah tempat penanganan Covid-19 di Malang Raya, 13 Agustus 2021. https://tribratanews.tuban.jatim.polri.go.id

Menteri Budi Gunadi Sadikin bercerita, petugas kesehatan sampai menggerebek rumah anak pejabat itu. “Tapi dia tak mau dikarantina di Wisma Atlet,” ujarnya. Belajar dari pengalaman ini, kata Budi, pemerintah memberlakukan tes pembanding dilakukan di dua tempat.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan lolosnya pasien Omicron itu karena ia mendapatkan dispensasi karantina. Dispensasi itu hanya bisa dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Kami harap ini tidak terjadi lagi,” ucap Luhut dalam konferensi pers, Senin, 27 Desember lalu.

Pada pertengahan Desember lalu, majalah Tempo menurunkan laporan tentang keistimewaan yang didapat para pejabat dan pesohor untuk tidak menjalani karantina. Para pejabat dan keluarganya diduga mendapat rekomendasi dari BNPB meski belum ada aturan yang membolehkan. Luhut menyatakan akan memperketat pemberian dispensasi.

Dua pejabat pemerintah mengatakan kebocoran karantina diperkirakan mencapai 30 persen dari jumlah pelaku perjalanan luar negeri. Keduanya menyatakan dispensasi karantina kini ditangani langsung oleh Menteri Luhut. (Baca: Cara Satgas Covid-19 Membebaskan Pejabat dari Kewajiban Karantina)

Sumber yang sama bercerita, Luhut pernah menolak permintaan karantina mandiri yang diajukan seorang jenderal bintang tiga bersama sejumlah kerabatnya. Hanya jenderal itu yang diperbolehkan menjalani karantina mandiri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan kabar bahwa dispensasi karantina untuk pejabat kini harus mendapatkan disposisi dari Luhut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (keempat kanan) meninjau kesiapan Terminal 2 Kedatangan Internasional Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, 31 Desember 2021. ANTARA/Umarul Faruq

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan ada aturan baru mengenai dispensasi karantina yang terbit pada 25 Desember lalu, yaitu Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 26 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi. “Untuk pejabat eselon I ke atas diputuskan melalui rapat kementerian,” ujarnya pada Jumat, 31 Desember lalu.

Menurut tiga pejabat pemerintah, dalam rapat terbatas Jokowi juga membuka opsi memperpanjang masa karantina dari 10 hari menjadi 14 hari. Strategi ini sebelumnya diungkapkan oleh Luhut pada Senin, 20 Desember lalu. Luhut menyebutkan langkah itu bisa diambil pemerintah jika penyebaran Omicron meluas.

Pemerintah juga akan menjadikan Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai pintu masuk bagi pelaku perjalanan internasional. Tujuannya, memecah kepadatan pendatang di Soekarno-Hatta. Pemerintah memprediksi pada 5-7 Januari ini jumlah pelancong dari luar negeri mencapai 5.000 orang.

Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya, Windhu Purnomo, mewanti-wanti agar rencana itu bisa berjalan maksimal. Penyebabnya, Jawa Timur masih kekurangan alat yang bisa mengecek varian Omicron. Jumlah tenaga kesehatan pun lebih terbatas. Ia khawatir pengawasan terhadap karantina lemah sehingga para pendatang bisa lolos.

Windhu mencontohkan, pengawasan yang lemah terjadi saat varian Delta masuk ke Indonesia. Menurut dia, ketika itu Juanda menjadi tempat kedatangan internasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi pelaksana karantina. “Setelah beberapa hari diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, yang kemudian jadi titik lolos,” tuturnya.

Pada Jumat, 31 Desember lalu, Menteri Luhut kembali menggelar rapat persiapan pembukaan kedatangan internasional di Juanda. Untuk tahap awal, Luhut mengatakan hanya boleh ada tiga penerbangan internasional per pekan. Itu pun untuk pekerja migran. Pemerintah juga menyiapkan 1.900 ranjang karantina di Jawa Timur.

•••

VARIAN Omicron pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada 9 November 2021. Pada 24 November lalu, kasus itu dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia (WHO). Dua hari kemudian, WHO menyatakan mutasi virus yang diidentifikasi dengan kode B.1.1529 itu menjadi varian yang diawasi.

Sejumlah epidemiolog memperkirakan varian Omicron telah masuk ke Indonesia pada November 2021. Penyebabnya, penyebaran Omicron berjalan sangat cepat dan Indonesia baru menerapkan karantina sepuluh hari pada awal Desember lalu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak menutup kemungkinan tersebut. Indikasinya, kasus pertama Omicron diduga ditularkan oleh warga negara Indonesia yang tiba dari Nigeria pada 27 November lalu. “Dibanding varian Delta, Omicron naiknya gila-gilaan,” ujar Budi.

Omicron lebih mudah menular dan berpotensi menurunkan efektivitas terapi dan vaksin. “Hampir semua merek vaksin turun efek imunitasnya begitu terkena Omicron,” kata Budi.

Petugas melakukan tes PCR kepada penumpang sebelum melakukan perjalanan di masa libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, 25 Desember 2021. ANTARA/Dedhez Anggara

Meski demikian, hasil survei serologi di Indonesia pada November dan Desember lalu menunjukkan 86,6 persen penduduk usia 1 tahun ke atas telah memiliki antibodi SARS-CoV-2. Sebanyak 73,2 persen penduduk yang belum mendapat vaksin pun memiliki antibodi tersebut.

Survei itu diadakan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Adapun riset yang dipublikasikan di jurnal MedRxiv menunjukkan sel T—bagian sistem imun tubuh yang berperan besar pada kekebalan seluler—orang yang pernah terkena Covid-19 dan divaksin lebih kuat menghadapi Omicron.

Pada November lalu, Indonesia belum memiliki peralatan lengkap untuk mendeteksi Omicron. Pengecekan itu melalui tes polymerase chain reaction S-gen target failure atau PCR SGTF. Pun pengujian whole genome sequencing (WGS) atau pengurutan genom belum bisa maksimal. Tes WGS membutuhkan waktu tiga-lima hari untuk mendeteksi Omicron. Peralatannya di Indonesia hanya 14 unit.

Pemerintah sempat ketar-ketir karena reagen untuk PCR SGTF diborong beberapa negara yang jumlah kasus varian Omicronnya melonjak, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kementerian Kesehatan pun baru mendapatkan 10 ribu reagent kit PCR SGTF dari perusahaan farmasi asal Korea Selatan, TaqPath. Harganya sekitar Rp 275 ribu.

Menteri Budi Gunadi Sadikin mengaku melaporkan pembelian stok reagen ini kepada Presiden Joko Widodo pada 6 Desember lalu. “Reagennya kami bagikan ke sejumlah lab,” ucapnya. Penggunaan SGTF pun dilakukan setelah ditemukan kasus positif Covid-19. “Jadi sehari dipakai 300-an dan kami sedang membeli reagennya lagi,” tutur Budi.

Menurut Budi, pemerintah sedang membuat reagen SGTF dalam negeri. Pembuatannya dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero), yang bekerja sama dengan perusahaan rintisan, Nusantics. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir membenarkan informasi tersebut. Targetnya pada Januari ini reagen tersebut bisa segera dipasarkan.

Bio Farma juga berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan farmasi dari luar negeri, seperti Bioline dari Inggris. Honesti memperkirakan harga reagen itu lebih mahal dibanding reagen biasa. “Ada tambahan formula tertentu. Belum bisa saya pastikan harganya karena baru purwarupa,” tuturnya.

Menteri Budi mengakui penawaran harga yang diajukan lebih tinggi dibanding alat tes PCR biasa. “Kami lagi coba menawar,” ujarnya.

Pemerintah juga berencana menambah peralatan WGS. Menurut Budi, pemerintah membeli 18 unit WGS beserta reagennya dengan harga Rp 142,4 miliar. Dana itu didapat pemerintah dari lembaga internasional The Global Fund.

Vaksinator memasukkan vaksin Moderna dosis ke-3 atau booster sebelum disuntikkan kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Matraman, Jakarta, 6 Agustus 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Bantuan itu didapat ketika Budi bertemu dengan Direktur Eksekutif Global Fund Peter Sands dalam pertemuan G20 di Italia pada November 2021. “Awalnya saya ditawari membeli ventilator, tapi kami mau beli WGS,” katanya. Peralatan WGS bakal tiba pada Februari mendatang dan didistribusikan ke sejumlah rumah sakit dan laboratorium.

Ketua Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga Maria Inge Lusida berharap lembaganya mendapat bantuan peralatan WGS dan reagennya. Saat ini peralatan WGS di sana tidak dikhususkan untuk memeriksa genom virus. Adapun stok reagen tersisa 300 unit. Reagen itu dikirim oleh Kementerian Kesehatan pada Agustus 2021, saat terjadi serangan varian Delta.

Menghadang penyebaran Omicron, pemerintah juga bakal menggenjot vaksinasi ketiga atau booster mulai 12 Januari mendatang. Awalnya pemerintah berencana memberikan booster setelah vaksinasi nasional tuntas. “Vaksinasi booster dibutuhkan agar masyarakat lebih terlindungi,” ucap Menteri Budi. (Baca: Buram Agenda Dosis Ketiga)

Budi memastikan stok vaksin untuk membendung Omicron masih aman. Hingga akhir 2021, masih ada 150 juta stok vaksin Covid-19. Tahun ini pemerintah bakal mendapat tambahan 102,3 juta vaksin. “Jumlah vaksin sangat cukup, apalagi ada penelitian vaksin Moderna hanya perlu setengah dosis untuk booster,” ujarnya.