Mengebut Proyek Infrastruktur Labuan Bajo

Presiden Joko Widodo meminta agar Labuan Bajo berbenah dan meningkatkan potensi wisatanya. Presiden menyatakan hal itu dalam kunjungannya ke wilayah ini pada Januari lalu. Presiden menyebutkan Labuan Bajo disiapkan menjadi tuan rumah pertemuan internasional G20 dan ASEAN Summit pada 2023.

Sejumlah pembantu Presiden pun mulai bergerak. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan acara pertemuan internasional akan diadakan di Tana Mori, Labuan Bajo. “Ini merupakan langkah yang penting dan strategis bagi Tanah Air, mengingat pada 2023 Indonesia akan menjadi Ketua G20 sekaligus Ketua ASEAN,” kata Suharso.

Ia menyatakan sudah ada perencanaan pembangunan hotel berbintang di lokasi itu sejak 2019. Adapun sejumlah pembangunan yang direncanakan adalah pembuatan jalan di Pulau Kelor, pembangunan di Puncak Waringin, penataan di Loh Buaya dan Loh Liang, infrastruktur jalan dan jembatan, perluasan Bandara Komodo, serta pelabuhan logistik.

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) juga akan mengembangkan kawasan Tana Mori di Labuan Bajo yang bakal dijadikan kawasan kelas atas (high end). Hal itu disampaikan Direktur Pengembangan ITDC, Darmasetiawan, pada Agustus lalu. Sebagai BUMN pariwisata, pihaknya diminta pemerintah mengawal percepatan pengembangan di kawasan destinasi pariwisata prioritas, termasuk Labuan Bajo.

Khusus untuk mendukung penyelenggaraan pertemuan G20 dan ASEAN Summit pada 2023, ITDC diminta mengembangkan lahan di kawasan Tana Mori dan Tana Naga bersama PT PP (Persero) Tbk. Edwin menyatakan akan ada pembangunan dua hotel bintang lima di kawasan itu untuk menampung pimpinan negara G20. “Mereka tidak akan mau berada dalam satu hotel. Minimal harus ada dua atau tiga hotel,” kata Edwin, Agustus lalu.

Ia mengimbuhkan, akan dibangun pula fasilitas meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) serta marina. Ia optimistis proyek ini bisa selesai pada akhir 2022.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga melakukan penataan di kawasan Puncak Waringin yang merupakan sentra suvenir berbagai produk khas dan tradisional di Labuan Bajo. Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan penataan kawasan Puncak Waringin membutuhkan ketelitian tinggi. “Karena Labuan Bajo akan dijadikan destinasi premium, jadi hasilnya harus artistik betul,” kata dia.

Ketua Wahana Lingkungan Hidup NTT, Umbu Wulang, mengatakan di Tana Mori dan Tana Naga akan dibangun kawasan vila sebanyak 15 unit, satu hotel bintang empat, dan satu convention hall dengan kapasitas 2.000 orang yang dilengkapi dengan dermaga. Itu dilakukan di kawasan ekonomi khusus seluas 560 hektare di Tana Mori dan Tana Nagar di Desa Golo Mori.

Walhi mengecam ikut dibangunnya kawasan Taman Nasional Komodo sebagai bagian dari pengembangan Labuan Bajo. Menurut Umbu, sebagai kawasan biosfer dunia yang mensyaratkan keselarasan alam dan satwa, ekonomi warga dan kebudayaan, ada alternatif lain yang bisa dikerjakan di Taman Nasional Komodo.

Menurut dia, pemerintah semestinya mengembangkan upaya ekonomi yang tidak berbasis infrastruktur skala besar dan rakus lahan yang jelas berpotensi merusak habitat asli Komodo. “Sehingga memastikan kelestarian komodo menjadi prioritas utama,” kata dia.

YOHANES SEO | DIKO OKTARA

Proyek Direncanakan Selesai pada Juni 2021

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menata sarana dan prasarana yang sedang dibangun di Lembah Loh Buaya, Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini masuk dalam wilayah Taman Nasional Komodo. Pembangunan di sana sudah mencapai 30 persen dari rencana yang akan selesai pada Juni 2021.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno, mengatakan izin lingkungan hidup sudah diberikan bertanggal 4 September 2020 dan telah memperhatikan dampak pembangunan terhadap habitat serta perilaku komodo. Saat ini penataan tengah memasuki tahap pembongkaran bangunan existing dan pembuangan puing, pembersihan pile cap, serta pembuatan tiang pancang. Berikut ini detail pembangunan di Pulau Rinca. 

Luas area Lembah Loh Buaya: 500 hektare atau sekitar 2,5 persen dari luas Pulau Rinca yang mencapai 20 ribu hektare.

Luas sarana dan prasarana yang dibangun: 1 hektare 

Bangunan yang Dibangun 

Dermaga Loh Buaya
Pembangunan ini merupakan peningkatan dari dermaga yang sudah ada sebelumnya.

Pengaman Pantai
Pemerintah membuat bangunan pembangunan pantai yang sekaligus berfungsi sebagai jalan setapak untuk akses masuk serta keluar ke kawasan itu. 

Elevated Deck
Bangunan ini berfungsi sebagai jalan akses yang menghubungkan dermaga, pusat informasi, serta penginapan untuk ranger, guide, dan peneliti. Bangunan ini dirancang setinggi 2 meter agar tidak mengganggu aktivitas komodo dan hewan lain yang melintas serta melindungi keselamatan pengunjung.

Pusat Informasi
Bangunan ini akan terintegrasi dengan elevated deck, kantor resor, guest house, dan kafetaria. 

Penginapan
Bangunan ini diperuntukkan bagi para ranger, pemandu wisata, dan peneliti, dilengkapi dengan pos penelitian serta pemantauan habitat komodo. 

Biaya Pembangunan 

Paket sarana-prasarana pengaman pantai dan dermaga Pantai Loh Buaya.
Nilai: Rp 46,2 miliar 
Progres konstruksi per 19 Oktober 2020: 18 persen 

Paket fasilitas penunjang wisata.
Nilai: Rp 21,25 miliar 
Progres konstruksi 19 Oktober 2020: 2,66 persen 

Paket pembangunan dan supervisi sistem penyediaan air minum (SPAM) reservoir atau tandon berkapasitas 50 meter persegi
Nilai: Rp 2,41 miliar 
Progres konstruksi per 19 Oktober 2020: 9,38 persen 

SUMBER: KEMENTERIAN PUPR | KEMENTERIAN LHK | DIKO OKTARA