Opsi Lain bagi Pilihan Teuku Umar

KENDATI Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti baru akan pensiun pada Juli mendatang, bursa calon penggantinya sudah mulai bergema di mana-mana. Di Trunojoyo, tempat Markas Besar Polri, mulai diperbincangkan sembilan jenderal bintang tiga yang namanya berpeluang disodorkan ke Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Edi Hasibuan, mengatakan nama-nama itu mungkin akan dijaring Mei nanti. Menurut dia, saat ini Komisi Kepolisian sedang menyiapkan tim panitia seleksi calon Kapolri. "Akan diseleksi dan belum tentu semuanya kami kirim ke Presiden," ujar Edi, yang kembali ikut seleksi anggota Komisi Kepolisian Nasional periode mendatang.

Di antara sembilan perwira berpangkat komisaris jenderal itu, menurut seorang purnawirawan jenderal polisi, ada nama Wakil Kepala Polri Jenderal Budi Gunawan. Menurut dia, peluang mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri ini kembali terbuka karena ada upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyorongkan kembali Budi sebagai calon Kapolri. "Ada permintaan khusus dari Teuku Umar," katanya. Teuku Umar merujuk ke jalan tempat tinggal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut jenderal itu, sebenarnya peluang Budi Gunawan menjadi Kapolri sudah tipis mengingat masa kerjanya akan berakhir pada Desember 2017. Ada ketentuan masa kerja minimal dua tahun bagi setiap jenderal bintang tiga yang diusulkan sebagai calon Kapolri, "Meski aturan itu bisa tidak berlaku, tergantung keinginan Presiden," ujarnya.

Edi Hasibuan tidak menampik kabar bahwa Budi Gunawan salah satu calon yang digodok Komisi Kepolisian. Sedangkan mantan anggota Komisi Kepolisian, Adrianus Meliala, menilai Budi sebagai salah satu calon kuat pengganti Badrodin Haiti. "Dia masih kuat dan paling berpeluang."

Seorang pejabat Istana mengatakan adanya dorongan kuat untuk kembali menjadikan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri sudah dibaca Presiden Jokowi. Menurut dia, Presiden sedang mencari cara agar Budi Gunawan tidak menjadi "Tribrata Satu". Kondisinya menjadi pelik karena Jokowi harus tetap menjaga hubungan baik dengan PDI Perjuangan, yang menyokong penuh Budi. "Presiden tidak ingin membuat kegaduhan lagi," katanya.

Jokowi punya pengalaman tak sedap soal ini. Awal Januari 2015, Jokowi menyorongkan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Budi dipilih dari sembilan nama bintang tiga yang disorongkan Komisi Kepolisian Nasional ke Presiden. Publik terkejut oleh pilihan Jokowi itu karena Budi kerap dikait-kaitkan dengan dugaan kepemilikan rekening gendut bernilai puluhan miliar rupiah. Dua hari berselang, soal kepemilikan rekening bermasalah ini mengantarkan Budi sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kendati Budi berstatus tersangka, pertengahan Januari 2015, Dewan Perwakilan Rakyat tetap merestuinya sebagai Kapolri dan mendesak Jokowi segera melantiknya. Karena menuai hujan protes keras masyarakat dan pegiat antikorupsi, Jokowi urung melantik Budi dan akan mengambil sikap setelah putusan praperadilan diketuk. Sebelumnya, atas penetapannya sebagai tersangka, Budi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk mengisi kekosongan, Jokowi menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.

Ketika keadaan sedikit mereda, kegaduhan datang dari kantor Badan Reserse Kriminal Polri. Sepekan berselang, polisi menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus dugaan keterangan palsu dalam sidang pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. Menyusul kemudian penetapan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen. Penetapan tersangka ini kembali memicu kegaduhan publik.

Karena status tersangka itu, Jokowi didesak tidak melantik Budi Gunawan. Namun sejumlah politikus DPI Perjuangan menghendaki Budi tetap dilantik jika menang di sidang praperadilan. Kendati belakangan Budi menang, Jokowi tetap tidak mau melantiknya. Jokowi kemudian mengangkat Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Belakangan, KPK menyerahkan kasus Budi ke Kejaksaan Agung. Namun Kejaksaan kemudian menyerahkan kasus itu ke Badan Reserse Kriminal hingga berujung penghentian. Perkara Abraham dan Bambang juga belakangan dihentikan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo melalui mekanisme pengesampingan perkara atau seponering. Prasetyo menilai penetapan tersangka keduanya mengancam pemberantasan korupsi.

Menurut seorang pejabat di Istana Kepresidenan, sebagai solusi untuk mengerem rencana Budi menjadi Kapolri, Presiden memasukkan nama lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1983 itu sebagai salah satu menteri dalam perombakan kabinet yang direncanakan dalam waktu dekat ini. Pos yang akan diberikan bisa Menteri Perhubungan, yang sekarang ditempati Ignasius Jonan. "Opsi ini untuk mengurangi tekanan dari pihak Teuku Umar," ujarnya.

Selain itu, menurut sumber ini, Jokowi sudah punya calon. Perwira tinggi itu, kata dia, sekarang masih berpangkat jenderal bintang dua. Dalam waktu dekat, perwira polisi itu akan naik pangkat menjadi komisaris jenderal. Perwira ini juga disiapkan Jokowi karena sebagian jenderal bintang tiga yang berpeluang diusulkan masih orang-orang Budi Gunawan. "Presiden mengantisipasi," ujarnya.

Sebenarnya, bukan sekali ini nama Budi masuk menjadi calon menteri. Pada Oktober 2014, saat Jokowi menyusul kabinet awal, namanya masuk daftar 43 nama yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditelusuri rekam jejaknya. Budi ketika itu disebut-sebut bakal mengisi posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Namun rencana itu buyar karena KPK memberi Budi tanda stabilo merah, yang berarti berpeluang menjadi tersangka di lembaga ini. Komisi sudah menerima laporan dugaan rekening gendut empat tahun sebelumnya. "KPK memberi catatan merah, tidak elok kalau diteruskan (sebagai calon menteri)," kata Abraham Samad ketika itu. Karena itulah ia terpental dari daftar calon menteri.

Budi belum bisa dimintai komentar tentang pencalonannya menjadi Kapolri. Namun, dalam beberapa kesempatan, dia memilih tidak berkomentar "Kapolri masih ada, saya tidak memikirkan itu dulu," ujarnya. "Kepolisian sekarang solid, jangan ganggu."

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerahkan sepenuhnya penentuan calon Kapolri ke mekanisme yang ada. Dia memilih tidak berkomentar tentang kabar bahwa partainya tetap menghendaki Budi Gunawan jadi Kapolri. Soal opsi Budi menjadi menteri, "Itu terserah Presiden, yang punya hak prerogatif," katanya.

Adapun Jokowi hanya tertawa ketika ditanyai soal nama-nama menteri yang dicopot dan penggantinya. Juru bicara Presiden, Johan Budi S.P., memilih irit bicara tentang skenario Istana untuk Budi Gunawan. "Saya tak mau berkomentar," ujarnya.

Anton Aprianto, Ananda Teresia, Destrianita K.