Sinyal Pencopotan dari Cilincing

CILINCING menjadi tempat pilihan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan sebuah pesan penting. Di kecamatan yang terletak di Jakarta Utara ini, Maret dua tahun lalu, dia secara resmi mengumumkan maju ke pemilihan presiden. Jokowi, yang ketika itu menjabat Gubernur DKI Jakarta, memilih Rumah Si Pitung di Marunda sebagai tempat deklarasi.

Kamis pekan lalu, Jokowi kembali mengirimkan sebuah pesan dari Cilincing. Dia melontarkan ancaman akan mencopot para menteri yang berkinerja buruk. Saat datang meresmikan Pusat Logistik Berikat, Jokowi mewanti-wanti menterinya agar segera menyelesaikan masalah masa tunggu bongkar-muat barang di pelabuhan (dwelling time).

Dengan nada tinggi, Jokowi mengingatkan, alasan utama ia merombak kabinet pada Agustus tahun lalu adalah soal dwelling time. "Saya tunggu. Jika enam bulan tidak bergerak sama sekali, ada menteri yang akan saya copot," katanya.

Dia mengaku kecewa karena waktu tunggu bongkar-muat masih lima hari. Padahal di Singapura hanya sehari dan di Malaysia dua hari. Jokowi memberi target waktu tunggu menjadi tinggal tiga hari pada Maret atau April ini. "Jangan sampai ada korban lagi terkait dengan dwelling time, jangan main-main," ujar Presiden.

Jokowi tak menyebut nama menteri yang menjadi "korban" reshuffle berikutnya. Faktanya, ketika merombak kabinet pada Agustus tahun lalu, dia mencopot Indroyono Soesilo dari jabatan Menteri Koordinator Kemaritiman, yang di antaranya mengurusi dwelling time. Selanjutnya, Jokowi mengangkat Rizal Ramli menggantikan Indroyono.

Bersamaan dengan masuknya Rizal, Jokowi mengangkat Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, menggantikan Sofjan Djalil. Posisi Sofjan bergeser ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang sebelumnya dijabat Andrinof Chaniago.

Perombakan kabinet itu juga mengangkat Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Ada juga Pramono Anung pada posisi Sekretaris Kabinet, menggeser Andi Widjajanto. Selain itu, Jokowi menempatkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Pernyataan keras Jokowi di Cilincing mempertegas dia memang serius menyiapkan perombakan kabinet. Sebab, dua hari sebelumnya, Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah orang dekatnya untuk mendiskusikan kinerja sejumlah menteri. Hadir antara lain anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto.

Seorang pejabat negara yang juga hadir dalam rapat informal itu mengatakan Presiden memberi isyarat akan merombak delapan pos kementerian. Alasannya, delapan menteri ini berkinerja buruk berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya program kerja yang memble. "Sebagian menteri akan diganti, sebagian yang lain geser posisi," ujarnya.

Menurut dia, dalam pertemuan itu Jokowi menunjukkan kegeraman terhadap Rizal Ramli dan Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Saling serang keduanya dalam urusan Freeport dan pengelolaan lapangan gas Masela merisaukan Jokowi. "Ini orang sudah personal, mengganggu kabinet," kata pejabat itu menirukan pernyataan Jokowi.

Ketika ditanyai soal kehadirannya dalam pertemuan itu, Sidarto tidak membantah atau membenarkan. Dia hanya menyayangkan menteri saling silang pendapat di luar batas kewajaran. Menurut Sidarto, debat dalam rapat kabinet adalah hal yang wajar. Namun, jika dibawa ke luar sidang kabinet, dan menimbulkan kegaduhan, itu mengganggu. "Mereka tak proporsional, too much," ujarnya.

Seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden menyebutkan, setelah melantik tujuh gubernur di Istana Merdeka pada Jumat pekan kedua Februari lalu, Jokowi juga mengajak mereka berbicara tentang sejumlah masalah, di antaranya kinerja kabinet. "Saat itu Blok Masela menjadi pembicaraan hangat karena terjadi perang terbuka antara Rizal Ramli dan Sudirman Said," katanya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa, enggan menjelaskan soal itu. "Masukan dari Dewan Pertimbangan kepada Presiden bersifat rahasia," ujarnya. "Itu perintah undang-undang."

Sebelum di Cilincing, Jokowi juga mengeluarkan pernyataan tentang evaluasi menteri. Setelah meninjau persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam di Jakarta Convention Center, Jumat dua pekan lalu, Presiden mengingatkan menterinya agar tidak meributkan kebijakan yang belum dia putuskan. Jokowi menegaskan, para menteri tidak berhak mendahuluinya membuat keputusan.

Saat memberikan pernyataan, Jokowi didampingi Luhut Pandjaitan, Pramono Anung, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jokowi juga meminta semua menteri tidak gaduh. "Para menteri harus berfokus pada kerja dan melayani masyarakat," kata Jokowi.

Ihwal evaluasi menteri, seorang petinggi Istana menyebutkan perombakan kabinet kemungkinan besar dilakukan bulan ini. Menurut dia, yang masuk di urutan paling atas adalah menteri yang dicap paling suka ribut, Rizal Ramli. Rapor kinerja Rizal juga dinilai merah oleh Jokowi.

Orang dekat Presiden itu mengatakan pencopotan Rizal sedikit terganjal karena kedekatannya dengan Luhut Pandjaitan. "Jokowi sempat sungkan," ujarnya.

Soal kedekatan Rizal dengan Luhut memang pernah diakui keduanya. Kepada Tempo, Rizal tak membantah bahwa Luhut merupakan orang yang membawanya masuk kabinet. "Pak Luhut endorse, ya, banyak juga yang lain," kata Rizal. Luhut pun senada. "Ya, dia saya dorong karena akan membuat negeri ini makin baik."

Ketika dimintai tanggapan soal dia masuk daftar menteri yang akan dirombak, Rizal enggan berkomentar. "Tanya aja Pak Jokowi. Gitu aja kok ribet," ujarnya sembari menutup pintu mobilnya dan melaju meninggalkan kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu. Hari itu, Rizal menerima kunjungan Luhut di kantornya.

Sedangkan Luhut menyatakan tak tahu-menahu soal rencana perombakan kabinet. "Enggak tahu saya kalau Presiden mau reshuffle. Enggak tahu saya," katanya. Saat ditanyai tentang tudingan ia membekingi Rizal agar tidak kena reshuffle, Luhut berkelit. "Saya enggak pernah berbicara soal reshuffle. Tanya ke Presiden aja," ujarnya.

Nama Sudirman Said juga masuk opsi perombakan kabinet jilid kedua. Sudirman, menurut orang dekat Jokowi, dikecam akibat membalas genderang gaduh Rizal Ramli. Namun, kata teman diskusi Jokowi, ada faktor Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membuat Jokowi berpikir keras untuk memotong Sudirman. "Jusuf Kalla masih membentengi Sudirman," ujarnya.

Sudirman Said hanya tertawa saat Tempo menanyakan kabar tentang perombakan kabinet yang bisa melengserkannya dari kursi menteri. "Reshuffle lagi?" katanya. Jusuf Kalla tidak berkomentar banyak ihwal rencana perombakan kabinet. Menurut dia, Presiden hanya memberikan evaluasi menteri yang bersifat rutin. Kalla membantah kabar bahwa perombakan kabinet segera terjadi. "Belum, belum."

Pernyataan Kalla ini berbeda dengan yang disampaikan Rabu dua pekan lalu. Ketika itu, Kalla menyatakan Presiden akan mengambil langkah terhadap menterinya yang gaduh. Dia mengaku sudah menegur menteri itu. "Kadang-kadang ada orang yang bersikap tidak sesuai dengan jalur organisasi," ujarnya.

Selain dua menteri itu, muncul nama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di dalam daftar yang bakal dirombak. Orang dekat Jokowi itu menyatakan Presiden sempat marah besar kepada Jonan karena ia tidak hadir saat peletakan batu pertama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Walini, Kabupaten Bandung Barat, Januari lalu. Bahkan tidak ada anggota staf Jonan dari Kementerian Perhubungan dalam acara itu. Karena peristiwa itu, Jonan dianggap membangkang. "Jonan sempat dicuekin Presiden, tapi belakangan hubungannya membaik lagi," kata orang dekat Jokowi.

Jonan, melalui juru bicara Hadi Mustofa Djuraid, membantah kabar itu. "Halah, ngawur itu," ujarnya. Menurut Hadi, Presiden Jokowi tidak ada masalah dengan Jonan. Buktinya, Presiden datang meresmikan dan meninjau sejumlah proyek Kementerian Perhubungan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan pada Kamis dua pekan lalu. "Dari Medan ke Palembang, Menteri Perhubungan ikut pesawat Presiden dan ngobrol full," kata Hadi.

Seorang menteri menyatakan, dalam merencanakan perombakan kabinet jilid kedua, Jokowi juga menghitung kekuatan partai pendukung. Jokowi sedikit repot ketika harus mengganti menteri yang menjadi kader partai. Kepada Partai Golkar, kata menteri itu, Jokowi punya dua opsi. Pertama, memasukkan Golkar ke kabinet; dan kedua, partai beringin tetap di luar kabinet, tapi mendukung penuh di parlemen. Jika reshuffle berlangsung sebelum Musyawarah Nasional Golkar, Jokowi belum memasukkan jatah partai itu di kabinet.

Selain itu, kata menteri tersebut, Partai Amanat Nasional, yang sudah menyatakan mendukung pemerintah Jokowi, bakal mendapat satu kursi. Jokowi, kata dia, belum sreg dengan sejumlah nama calon menteri yang disodorkan PAN. Menurut dia, Jokowi juga sempat berang terhadap manuver PAN pada tahun lalu, yang mengklaim bahwa Istana telah memberi jatah satu kursi untuk partai berlambang matahari itu.

Ketua Harian Partai Golkar Mohamad Suleman Hidayat mengatakan partainya menyilakan Jokowi merombak kabinet tanpa menunggu musyawarah nasional. "Silakan jalan tanpa Golkar," ujarnya. Sedangkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya mendukung penuh pemerintah Jokowi. Jika diminta, Zulkifli juga akan menyodorkan kader terbaik. "Kami punya banyak stok orang baik, pintar, dan kompeten," katanya.

Sunudyantoro, Ananda Teresia, Angelina Anjar Sawitri, Aditya Budiman, Khairul Anam