Yang Gaduh dan Kurang Moncer

PRESIDEN Joko Widodo tengah mempersiapkan perombakan kabinet jilid kedua. Salah satu indikator penilaian yang dipakai adalah rapor hasil kinerja kementerian dan lembaga negara yang dibagikan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Desember tahun lalu. Sejumlah menteri yang membuat gaduh juga masuk radar reshuffle.

1. Marwan Jafar (Rapor Merah)

Posisi
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Asal

Partai Kebangkitan Bangsa

Catatan
Rapor hasil penilaian kinerja kementerian menyebutkan kementerian yang dipimpin Marwan mendapat nilai CC atau kurang memuaskan.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai rendahnya realisasi dana desa pada 2015 sebesar Rp 20 triliun.
Ada tudingan politisasi dalam penempatan tenaga pendamping desa.

2.Rizal Ramli (Gaduh)

Posisi
Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya

Asal
Profesional

Catatan
-Saat terpilih menjadi Menteri Koordinator Maritim pada reshuffle jilid pertama, Agustus tahun lalu, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Rizal diberi tugas khusus oleh Presiden memperpendek dwelling time yang sebelumnya di atas 5 hari menjadi 3-4 hari pada Oktober. Pada Januari lalu, dwelling time baru sampai 4,7 hari.
-Berseteru dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di media sosial dalam kasus blok gas Masela di Maluku, Februari lalu.
-Berpolemik dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang proyek listrik 35 ribu megawatt.
-Mengubah nomenklatur kementerian sepihak.

3.Yuddy Chrisnandi (Gaduh)

Posisi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Asal
Partai Hanura

Catatan
-Dianggap belum bisa menyelesaikan pengangkatan status 439 ribu guru honorer kategori 2 menjadi pegawai negeri sipil.
-Merilis evaluasi kinerja 77 kementerian dan lembaga negara, Januari lalu, di tengah isu reshuffle jilid kedua.

4.Imam Nahrawi (Rapor Merah)

Posisi
Menteri Pemuda dan Olahraga

Asal
Partai Kebangkitan Bangsa

Catatan
Rapor hasil penilaian kinerja kementerian memberi nilai CC atau kurang memuaskan.
Dianggap lambat menyelesaikan kisruh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

5.Bambang Brodjonegoro (Rapor Merah)

Posisi
Menteri Keuangan

Asal
Profesional

Catatan
Realisasi penerimaan pajak 2015 hanya mencapai 81,5 persen dari target.
Dianggap gagal mengawal Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty yang tertunda pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Sudirman Said (Gaduh)

Posisi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Asal
Profesional

Catatan
Berseteru dengan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli di media sosial dalam kasus blok gas Masela, Maluku, Februari lalu.

7.Ignasius Jonan (Gaduh)

Posisi
Menteri Perhubungan

Asal
Profesional

Catatan
- Sempat Melarang pengoperasian ojek dan taksi online.
- Berbeda pendapat dengan Menteri BUMN Rini Soemarno ihwal perizinan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jonan tak menghadiri acara groundbreaking pembangunan kereta cepat itu, yang dilakukan Presiden Joko Widodo, 21 Januari lalu.

8.Rini Soemarno (Gaduh)

Posisi
Menteri Badan Usaha Milik Negara

Asal
Profesional

Catatan
Memicu kontroversi dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Melontarkan pernyataan bahwa perusahaan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memerlukan jaminan kepastian dari pemerintah Indonesia.

9.Muhammad Prasetyo (Rapor Merah)

Posisi
Jaksa Agung

Asal
Partai NasDem

Catatan
-Rapor hasil penilaian kinerja kementerian dan lembaga negara menyebutkan kementerian ini mendapat nilai C atau kurang bagus.
-Indonesia Corruption Watch menilai Prasetyo tidak melakukan terobosan ataupun inovasi. Misalnya lambatnya eksekusi aset terpidana korupsi.

Kutipan

"Jangan sampai ada korban (reshuffle) lagi masalah dwelling time, jangan main-main lagi."
Presiden Joko Widodo, Kamis pekan lalu

"Tanya saja Pak Jokowi. Gitu aja kok ribet."
Rizal Ramli, Kamis pekan lalu

"Reshuffle lagi?"
Sudirman Said, Kamis pekan lalu

"Saya siap."
Imam Nahrawi, Desember 2015

"Kalau Presiden mau ganti saya, ganti saja. Enggak ada masalah."
Ignasius Jonan, akhir Desember 2015

Naskah: Anton Aprianto Sumber: Wawancara, PDAT