Orang Memilih Rapat di Luar Kota

WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Eko Prasojo tak kaget ketika Tim Transisi Presiden Joko Widodo menyoroti biaya perjalanan dinas yang mencapai Rp 18 triliun. Selama menduduki jabatan itu, ia meneliti dan membuat resep untuk memangkasnya. Salah satunya soal fragmentasi kekuasaan. "Saya usulkan tiga alternatif postur kabinet," katanya, Rabu pekan lalu, kepada Bagja Hidayat dan Muhammad Muhyiddin dari Tempo.

Apakah biaya perjalanan dinas yang disebut mencapai Rp 18 triliun merupakan inefisiensi?

Saya belum bisa menjawab karena harus meneliti apakah perjalanan dinas itu terkait dengan kinerja atau tidak. Untuk mencapai outcome tertentu, pegawai negeri melakukan perjalanan dinas, karena setiap kementerian dan lembaga punya sasaran yang mesti disosialisasi ke daerah. Masalahnya, perjalanan dinas menjadi sumber penghasilan tambahan pegawai negeri.

Apakah itu dibolehkan?

Secara aturan boleh, sejauh menyangkut kinerja organisasi, program, dan aktivitas. Gaji pegawai negeri itu terdiri atas gaji pokok serta tunjangan jabatan struktural dan fungsional. Karena itu tak cukup, perjalanan dinas jadi tambahan. Karena dibolehkan, tentu dampak yang diharapkan adalah meningkatnya layanan publik. Tapi, sebagai pendapatan, jumlahnya tak signifikan.

Pernah dihitung berapa yang masuk kantong pribadi?

Dari Rp 10 juta yang dikeluarkan negara untuk satu orang selama dua-tiga hari perjalanan dinas, yang masuk kantong pegawai rata-rata Rp 1 juta. Itu kenapa orang memilih rapat di luar kota, di Bekasi atau Bogor, karena biayanya lebih besar dibanding di Jakarta.

Nah, ini bisa digolongkan inefisiensi?

Saya sudah membuat usul menguranginya. Rapat-rapat menggunakan telekonferensi. Setiap kementerian dan lembaga wajib punya fasilitas ini. Mungkin pengadaannya besar di awal, tapi bisa dipakai bertahun-tahun. Kedua, pemimpin lembaga mengecek betul tujuan perjalanan dinas, apakah berdampak pada layanan publik. Inspektorat dilibatkan memeriksa. Ketiga, ada aturan khusus tentang volume orang dan hari tiap perjalanan yang disesuaikan dengan tujuan strategisnya.

Apakah itu sudah memperbaiki akar masalahnya?

Hasil efisiensi bisa dipakai untuk membangun sistem penggajian. Bagaimanapun, dengan gaji sekarang, orang ingin mendapatkan tambahan pendapatan. Kecil memang, tapi jika 4,3 juta pegawai negeri melakukan perjalanan dinas, total duitnya lumayan juga. Nah, kami sedang menyiapkan single salary system agar gaji pegawai negeri lebih transparan. Salah satu peraturan pemerintah yang sedang digodok adalah penggajian dan pensiun. Mudah-mudahan bisa disahkan sebelum masa jabatan Presiden Yudhoyono selesai.

Apa perubahan yang mencolok?

Selama ini, gaji pegawai negeri banyak jenisnya dan tak transparan. Honor ini-itu, perjalanan ke sana-kemari. Nanti gaji terdiri atas tiga komponen: pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Perjalanan dinas benar-benar dihitung. Di mana pun perjalanan diperlukan dan ada allowance. Tapi nanti orang tak mau bepergian karena hanya dibayar sesuai dengan yang dia makan dan minum. Di luar negeri, allowance sangat ketat sehingga mereka tak mau bepergian. Di sini sebaliknya.

Jadi gaji pokok pegawai negeri nanti naik? Berapa persen?

Jumlahnya signifikan. Gaji pokok naik, tapi tak akan menjadi beban karena uangnya diambil dari efisiensi biaya perjalanan dinas. Dampaknya, uang pensiun naik. Tahun ini saja Rp 74 triliun, pada 2025 Rp 285 triliun. Agar tak menjadi beban, anggarannya dipisahkan dan dikelola lembaga profit.

Apakah itu bisa menjawab inefisiensi?

Masih banyak. Misalnya pemangkasan biaya hotel dan jamuan rapat. Sekarang, jika rapat, ada tiga jenis kue. Nanti cuma satu dan diupayakan tak terbuang. Ini kecil-kecil, tapi pemicu inefisiensi. Jumat dua pekan lalu, saya melakukan presentasi di depan Tim Transisi tentang efisiensi mobil dinas dan optimalisasi ruangan kantor. Ke depan, tak setiap pejabat diberi mobil dinas, dengan sopir, bensin, dan biaya perawatan. Nanti ada mobil operasional kantor saja yang bisa dipakai untuk bepergian dan tunjangan transportasi.

Apa penyebab lain inefisiensi?

Masalah besar kita sekarang adalah fragmentasi kekuasaan. Satu masalah diatur banyak lembaga.