Asal-Usul Enam Belas Kursi

Spekulasi itu terjawab pada Senin petang pekan lalu. Di depan pers, presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mengumumkan jumlah kementerian yang mulai bekerja setelah pelantikan presiden dan wakil presiden baru, 20 Oktober 2014. "Kami putuskan jumlah kementeriannya 34," kata Jokowi di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Jakarta Pusat.

Jokowi juga menyebutkan jumlah perwakilan dari partai dan profesional-yang mengakhiri aneka spekulasi sebelumnya. "Sebanyak 18 dari profesional dan 16 profesional partai." Kepala Staf Tim Transisi Rini Soemarno beserta para deputinya-Andi Widjajanto, Anies Baswedan, Hasto Kristiyanto, dan Akbar Faizal-hadir dalam pengumuman tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan kepada Tempo, informasi di atas sudah dia ketahui sebulan lalu. Seorang petinggi Partai Kebangkitan Bangsa pun menyatakan ihwal postur kabinet sudah disampaikan kepada ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebelum diumumkan. "Alokasinya 16 menteri, jadi bisa saja 18," ujarnya Kamis pekan lalu.

Tapi Kalla memastikan angka 16 itu solid. "Enam belas menteri dari partai. Itu saja, tidak ditambah," dia menegaskan pada Kamis pekan lalu. Kalla tak menjelaskan alasan atau asal-usul angka 16. PKB dan NasDem adalah partai pendukung Jokowi-Kalla dalam pemilihan lalu, selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Adapun Jokowi hanya menjawab dengan diplomatis soal komposisi angka "profesional tulen" dan profesional asal partai. "Bukan soal jumlahnya, 16 atau 18, tapi siapa yang menempati posisi itu," katanya kepada Tempo, Rabu pekan lalu. Presiden baru mengaku tak khawatir akan banyaknya kader partai dalam kabinet nanti. "Saya pilih yang kompeten dan profesional di bidangnya," dia menambahkan.

Enam belas kursi tadi adalah "sisa" setelah diputuskan 18 kementerian strategis yang harus dipimpin oleh profesional tulen. Jokowi menyebutkan empat di antaranya, "Seperti Kementerian Keuangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Usaha Milik Negara, serta Kementerian Pertanian."

Menurut Jokowi, Menteri Keuangan harus paham betul teknis pengelolaan keuangan negara. "Saya butuh menteri yang mengerti manajemen keuangan, mengelola penerimaan sehingga target pajak bisa terpenuhi." Juga, "Mengelola manajemen pembelanjaan agar tepat sasaran," ucapnya pada Rabu pekan lalu. Untuk pos Menteri Luar Negeri, ia butuh profesional yang paham betul diplomasi luar negeri. "Yang penting praktisi. Bisa saja duta besar," Jokowi menegaskan.

Salah satu orang yang tahu benar soal pembahasan rancangan kabinet menuturkan kepada Tempo bahwa masih ada 13 kementerian lain yang akan diisi profesional tulen. Kementerian itu antara lain Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Olahraga; Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi; Kementerian Komunikasi dan Informatika; serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Agraria, Kementerian Kependudukan, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan juga ada dalam daftar. "Sisanya profesional yang disorongkan oleh partai," ujarnya.

Menurut Hasto Kristiyanto, 18 kementerian itu harus diisi kalangan profesional atau praktisi yang benar-benar paham masalah teknis. Penentuan 16 menteri buat partai, kata dia, bukan penjatahan, melainkan berdasarkan identifikasi masalah di kementerian.

Jokowi dan Tim Transisi sejatinya belum final memutuskan kementerian mana saja yang akan dipimpin kader partai dan profesional nonpartai. "Misalnya Kementerian Agama. Ini masih terus digodok," ujar Hasto, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, kepada Tempo. Menurut dia, ada beberapa kementerian yang sudah final dipimpin oleh profesional nonpartai. Misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Energi, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Jokowi mengaku belum membahas nama-nama calon menteri meski sudah menerima berbundel-bundel data dari banyak kalangan, semisal eksekutif perusahaan, birokrat, akademikus, dan pelaku industri. Per bundel bisa berisi 200 lebih nama. "Sak bundhel gedhe (sebundel besar). Saya enggak ingat nama-namanya."

Soal calon menteri dari kalangan partai sempat disinggung dalam rapat di Rumah Transisi sebelum pengumuman postur kabinet. Menurut seorang peserta, Jokowi menegaskan kembali larangan rangkap jabatan menteri dan pengurus partai supaya berfokus kerja di pemerintahan.

Muhaimin Iskandar tak frontal menanggapi keinginan Jokowi dan Kalla itu. Ia menilai persoalan jabatannya di partai mudah diselesaikan karena itu hanya masalah teknis. "Kalau ditunjuk, nanti kami atur jabatan di partai. Pokoknya ketua umum partai itu menjadi menteri apa saja bisa," katanya Selasa pekan lalu.

Namun anak buah Muhaimin di PKB mengatakan selama ini Jokowi tak pernah eksplisit menyampaikan larangan rangkap jabatan. Maka dia mengaku yakin Muhaimin bisa menjabat menteri tanpa harus mundur dari posisi ketua umum. Dia juga meminta Muhaimin tidak disamakan dengan sejumlah pemimpin partai pendukung yang sudah sepuh, seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum Hanura Wiranto. "Mereka bisa saja diposisikan di Dewan Pertimbangan Presiden," tuturnya.

Jokowi sendiri mengaku belum memutuskan kuota per partai. Tapi dia memastikan alokasi berdasarkan sistem proporsional sesuai dengan perolehan suara dalam pemilihan umum legislatif 2014. "Tak mungkin PDIP mendapat satu, lalu NasDem sepuluh. Sama saja kayak partai pemenang pemilu tak jadi Ketua DPR."

Nah, dari 16 posisi menteri untuk kader partai, hanya 14 yang sudah diplot. PDIP mendapat lima pos menteri, PKB dan NasDem masing-masing tiga, Hanura dua, serta PKPI satu. Dan ada dua kursi untuk partai yang akan bergabung. Tempo mendapat info ini dari salah satu orang yang intens mengetahui ihwal pembahasan kabinet.

Seorang politikus PDIP membisikkan bahwa Jokowi dan Kalla sudah meminta empat partai pendukung mereka agar merelakan beberapa posisi menteri untuk partai-partai yang belakangan menyokong. "PDIP semula mendapat enam menteri," ujarnya.

"Hadiah" kursi menteri untuk partai pendukung baru bukan tanpa syarat. "Kalau ada yang masuk sebelum 20 Oktober, ya, dapat kami masukkan kabinet," kata Kalla. Menurut Jokowi, partai-partai penyokongnya mesti segera menyeleksi kader-kader yang profesional untuk masuk ke kabinet.

Nama-nama pengisi pos di kabinet baru akan muncul pada awal Oktober. Walhasil, mulai 1 Oktober akan digelar uji kelayakan dan kepatutan bagi calon menteri. Mengutip pernyataan Kalla pada Selasa pekan lalu, "Akan diputuskan dan diumumkan dua-tiga hari setelah pelantikan-20 Oktober 2014."

Jobpie Sugiharto, Agustina Widiarsi, Ananda Teresia, Riky Ferdianto, Indra Wijaya, Nuriman Jayabuana, Sundari, Warsono (Bekasi)