Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bogor - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tengah mengkaji pembangunan jalan di perlintasan sebidang di Stasiun Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Pembangunan tepatnya di Jalan Raya Perumahan Villa Asia, Kelurahan Susukan, yang selama ini dianggap rawan kemacetan lalu lintas dan jatuh korban kecelakaan dengan KRL.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Permintaan dari Pemkab Bogor pada kami agar membangun terowongan (underpass) atau jembatan (flyover) di perlintasan commuter line dan langsung kami respons dengan membuat feasibility study (FS)," kata Direktur Prasarana BPTJ Kementerian Perhubungan, Edi Nursalam, Senin 29 Juli 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Edy, rencana feasibility study (FS) terhadap usul pembangunan flyover atau underpass setelah melihat langsung situasi di lapangan di sekitar stasiun KRL tersebut. Adapun pertimbangan yang digunakan sebelum membangun jalan itu adalah kebutuhan lahan, arus lalu lintas, analisis dampak lingkungan, risiko gempa atau banjir, serta memperkirakan besaran anggaran.
"Dari hasil FS itulah baru bisa ditentukan apakah di lokasi tersebut akan dibangun underpass atau flyover," kata dia.
Berdasarkan kunjungan ke lapangan, Edy mengungkapkan, perlintasan KRL Bojong Gede tepatnya di kawasan Villa Asia masuk prioritas pembangunan di wilayah Jabodetabek. Dia mengakui lokasi itu menjadi pusat kemacetan lalu lintas serta memiliki tingkat kerawanan kecelakaan cukup tinggi,
Dia berharap Pemerintah Kabupaten Bogor nantinya ikut membantu mulai dari pembebasan lahan serta penataan kawasan di sekitar lokasi. "Kami masih harus pelajari karena untuk fisik saja anggaran yang diperlukan Rp 50-100 miliar," kata dia.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan, pemerintah daerah setempat perlu dana lebih dari Rp 10 miliar pembebasan lahannya saja. Pemda, kata dia, masih menunggu kajian atau feasibility study dan bahkan desain detil dari BPTJ. "Sehingga kami tahu lebih pasti berapa kebutuhan lahan yang harus dibebaskan," kata dia.
Foto 
