Pemerintah Kota Bekasi Ancam Calo Pembuatan Kartu Sehat

TEMPO.CO, Bekasi -Keberadaan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) di Kota Bekasi banyak menarik perhatian masyarakat di luar wilayah tersebut. Walhasil, banyak warga dari luar daerah tersebut berupaya mengurus kartu berobat gratis itu dengan cara pindah domisili.

Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Sayekti Rubiah mengatakan, sejumlah warga dari Kabupaten Bekasi, DKI Jakarta, serta Bogor ditemukan berupaya pindah domisili ke Kota Bekasi untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dengan mengurus Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Baca : Anggaran Berobat Gratis di Bekasi Terserap Rp 197 Miliar

"Ada calo yang mengarahkan, jika ingin mendapatkan layanan kesehatan gratis agar pindah domisili lalu membuat kartu sehat," kata Sayekti di Bekasi, Senin, 1 Oktober 2018.

Ia menyebut, belum lama in ditemukan warga asal Kabupaten Bekasi berniat pindah kartu keluarga ketika sedang sakit.

Ada juga warga dengan administrasi kependudukan tercatat sebagai warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina ditawari calo untuk menggunakan Kartu Sehat milik Pemerintah Kota Bekasi.

"Ini tentu menyalahi aturan, kami mengimbau agar masyarakat tidak tergiur oleh praktik-praktik percaloan," ujar Sayekti.

Karena perpindahan status domisili ke Kota Bekasi, kata dia, tidak secara langsung mendapatkan Kartu Sehat dari pemerintah setempat. Soalnya, data yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu.
Simak pula :
Pejalan Kaki Minta Tilang Elektronik Berlaku di Trotoar, Kenapa?

Lagi pula, kata dia, saat ini pencetakan Kartu Sehat hanya khusus yang darurat. Sebab, pemerintah telah mencetak sekitar 600.000 ribu lebih keping kartu untuk berobat gratis ke seluruh rumah sakit di wilayah tersebut.

Karena itu, pihaknya mengimbau warga yang belum memiliki Kartu Sehat yang ingin berobat cukup menggunakan KTP dan KK Kota Bekasi untuk dilayani di RSUD. "Bagi oknum yang tertangkap tangan memanipulasi data untuk mendapatkan KS akan dilaporkan ke polisi," Sayekti menambahkan.