Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan sistem terbaru E-Budgeting baru bisa digunakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menyebut masyarakat dapat mengakses fitur terbaru tersebut sejak Februari 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Untuk perencanaan (APBD) 2021 akan disampaikan pada proses RKPD Juni 2020,” kata Atika di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Selasa, 4 Februari 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, fitur terbaru yang ada dalam sistem E-Budgeting di antaranya latar belakang dan legalitas hukum dalam perencanaan anggaran. Selain itu, ada juga fitur notifikasi kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah manakala ada anggaran mereka yang dinilai janggal. Termasuk juga integrasi assessment dari internal Pemprov DKI maupun kementerian di pusat.
Lewat tampilan baru pada laman apbd.jakarta.go.id yang mengusung kemudahan pengawasan eksternal, ia berharap masyarakat dapat memahami proses penyusunan APBD secara lengkap. Masyarakat juga dapat membubuhkan komentar dalam laman tersebut terkait proses musyawarah rencana pembangunan.
“Bagian dari transparansi. Masyarakat dapat memberikan rating dan komentar terhadap kegiatan-kegiatan,” tutur Atika.
Atika pun memastikan keamanan dari sistem anyar tersebut. Komisi A DPRD DKI pada pekan depan berencana mendatangi kantor Diskominfotik Jakarta untuk menyaksikan demo penerapan serta menguji sistem keamanan sistem E-Budgeting baru.
Sebelumnya Gubernur DKI Anies Baswedan sempat menyalahkan sistem e-budgeting yang ada sebagai biang kerok munculnya anggaran janggal lem aibon, balpoin dan lainnya dalam proses penyusunan APBD 2020. Menurut Anies, sistem tersebut tak cukup pintar untuk mencegah hal seperti itu terjadi.
Anies menyatakan dalam sistem e-budgeting yang baru nanti DKI Jakarta akan menggunakan tiga prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan smart. Sistem baru ini dapat meminimalisir akibat dari kesalahan manusia saat memasukkan data.
ADAM PRIREZA
Foto 
