Penanganan Banjir Jakarta Tak Masuk Daftar Program 100 Hari Kerja Pramono-Rano?

Program 100 hari kerja Pramono Anung dan Rano Karno kembali diungkapkan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta resmi menetapkan pasangan tersebut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2025. Tapi lagi-lagi ihwal mitigasi banjir tak disebutkan sebagai salah satu program 100 hari kerja nereka.

"Dalam 100 hari pertama kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi,” kata Pramono di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Pada masa itu, kata Pramono, pihaknya akan membereskan permasalahan yang masih banyak di lapangan serta membutuhkan penanganan yang lebih serius. Persoalan tersebut di antaranya persoalan lahan Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Lansia, dan persoalan lainnya yang sudah menjadi janji politik mereka berdua.

“Seluruh janji-janji politik kita akan kami laksanakan semampu kita,” kata Pramono lagi.

Tak hanya itu, Pramono saat ditemui di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan, mengatakan akan membentuk tim transisi untuk mempersiapkan proses peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik sebagai Gubernur Jakarta. Kata dia, tim transisi akan diisi oleh orang-orang yang benar-benar bekerja, bukan berdasarkan pendekatan politik,” katanya pada Kamis, dikutip dari Antara.

Teranyar, Koordinator Bidang Komunikasi Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Chico Hakim, mengatakan ada lebih dari 30 program yang tengah disiapkan oleh timnya untuk pemerintahan Pramono-Rano. Menurut dia, masyarakat saat ini hanya mengetahui bahwa Pramono-Rano hanya memiliki 11 program prioritas.

“Sekarang banyak beredar karena mungkin mengambil dari diskusi atau wawancara saya maupun Mas Pram sebelumnya, akan Cuma ada 11 program utama. (Padahal) sebenarnya ada 30-an lebih program,” ujar Chico saat dihubungi Tempo, Senin, 27 Januari 2025.

Kendati demikian masih belum terungkap apakah pemitigasian banjir Jakarta masuk daftar. Sebab Chico masih enggan memberikan rincian puluhan program yang dia maksud itu. Dia mengatakan, nantinya program-program tersebut akan diumumkan secara berkala oleh tim transisi. “Tapi rinciannya itu nanti, Bertahap lah,” kata dia.

Kabar bahwa isu banjir akan menjadi prioritas Pramono-Rano pernah terungkap pada pekan kedua Desember 2024 lalu. Kala itu Pramono-Rano di ambang kemenangan usai ditetapkan meraih 50,07 persen suara berdasarkan rekapitulasi penghitungan dari KPU Jakarta. Setelah penetapan itu, pasangan tersebut disebut tengah ancang-ancang menyiapkan program 100 hari kerja.

“Mas Pram dan Bang Doel segera mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan program-program prioritas dapat berjalan efektif sejak awal masa jabatan,” kata anggota Timses Pramono-Rano, Yuke Yurike, saat dihubungi media, Ahad, 8 Desember 2024.

Kala itu Yuke membocorkan bahwa isu banjir akan menjadi salah satu fokus utama dari Pramono-Rano apabila telah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Pihaknya menyoroti masalah banjir yang bisa menimbulkan kerugian ekonomi di Jakarta triliunan rupiah tiap tahunnya.

“Mengacu pada APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan pada 28 November 2024 dengan total Rp 91,34 triliun, Mas Pram dan Bang Doel berkomitmen untuk segera bekerja, terutama dalam menangani permasalahan mendesak seperti banjir, kemacetan, dan tantangan ekonomi,” ujar Yuke.

Adapun penanganan banjir menjadi prioritas pemerintah Provinsi Jakarta pada 2025 sebagaimana disampaikan Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi. Dia mengatakan Dinas Sumber Daya Air (SDA) akan membangun tanggul mitigasi banjir yang akan dilakukan di beberapa titik pada tahun ini.

Menurut dia, pekerjaan akan dilakukan di segmen Muara Angke dan pekerjaan shortcrete untuk segmen Muara Baru pada Februari mendatang. Kemudian, kata Teguh, akan dilakukan di segmen Baywalk Pluit dan Marunda. Adapun kedua segmen tersebut saat ini masih dalam tahap review desain.

“Sehingga direncanakan pekerjaannya akan dimulai pada Maret mendatang,” kata Teguh kepada Tempo, Kamis, 30 Januari 2025.

Selain itu, kata dia, Pemprov Jakarta melalui melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan segera bekerja sama dengan BNPB dan BMKG untuk kembali melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC). Saat ini BPBD sedang melengkapi proses administrasi untuk permohonan pelaksanaan OMC ke BNPB.

“Diharapkan operasi tersebut dapat segera dilaksanakan,” katanya.

Pemprov DKI sebelumnya sudah melakukan OMC dalam tiga tahap, yakni pada 7-9 Desember 2024, 13-16 Desember 2024, dan 25-31 Desember 2024. OMC, kata dia, menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung upaya mitigasi bencana di musim penghujan, terutama untuk mengurangi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi.

Sementara itu, pada penghujung Desember 2024 lalu, DPRD Daerah Khusus Jakarta juga telah menyatakan penanganan banjir menjadi salah satu program kerja prioritas untuk tahun depan. Wakil Ketua DPRD Daerah Khusus Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan nominal yang dianggarkan untuk penanggulangannya mencapai Rp 5,6 triliun.

“Penanganan banjir menjadi salah satu anggaran terbesar di 2025 Catatannya untuk ke depan harus dipersiapkan secara serius,” kata Ima melalui keterangan resminya, Jumat, 27 Desember 2024.

Kata dia, anggaran tersebut sudah melalui pembahasan hasil evaluasi bersama Menteri Dalam Negeri soal Raperda tentang APBD Daerah Khusus Jakarta Tahun Anggaran 2025. Menurut Ima, anggaran sebanyak Rp 5,6 triliun itu harus benar-benar digunakan secara selektif oleh pemerintah Jakarta. Ia berharap Jakarta melalui Dinas SDA dapat lebih berkomitmen untuk memprioritaskan penanganan banjir pada 2025.

Alif Ilham Fajriadi, Irsyan Hasyim, Oyuk Ivani S, Khumar Mahendra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Mantan Gubernur Jakarta Minta Wacana 4 Hari Kerja Seminggu Dikaji