Penyebab Konflik Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MEMANASNYA hubungan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman mulai tersiar awal Agustus lalu. Saat itu, putra Dudung, Mohamad Akbar Abdurachman, disebut-sebut masuk daftar 71 calon taruna Akademi Militer yang dicoret.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Dari 71 calon taruna Akmil terdapat anak kandung AD-1,” tertulis dalam informasi yang beredar di berbagai grup WhatsApp TNI yang salinannya didapatkan Tempo. AD-1 merujuk pada jabatan yang dipegang Dudung.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Informasi itu menyebutkan putra Dudung Abdurachman dicoret karena usianya kurang 2 bulan dari syarat minimal 17 tahun 9 bulan. Seorang perwira tinggi TNI dan orang dekat Dudung membenarkan beredarnya kabar tersebut. Belakangan, warta itu terus menyebar. “Saya juga mendapat informasi itu,” kata analis pertahanan dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie.

Pada Senin, 5 September lalu, anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Effendi Muara Sakti Simbolon, menggaungkan kabar pencoretan anak Dudung. Dalam rapat kerja dengan TNI, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mempertanyakan keretakan hubungan Andika Perkasa dengan Dudung—tak hadir di ruang Komisi Pertahanan.

“Sampai ke urusan anak Jenderal Dudung yang katanya tidak lulus karena umur dan tinggi badan,” ujar Effendi Simbolon. Andika menyatakan hubungannya dengan Dudung tidak ada masalah. Seusai rapat dengan Komisi Pertahanan, ia menyebut Akbar Abdurachman sudah diterima di Akademi Militer. “Menjadi bagian dari yang diterima,” ucap Andika.

Tangkapan layar momen kebersamaan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Jendral Dudung Abdurcahman dalam upacara serah terima jabatan KASAD, di Jakarta, November 2021. Youtube Jendral Andika Perkasa

Para calon taruna Akademi Militer telah dilantik pada 4 Agustus lalu. Entah disengaja entah tidak, dua hari sebelum rapat di DPR, atau pada 3 September lalu, akun YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa baru merilis video berjudul “Paparan Pembentukan Tim Seleksi Taruna Taruni Akademi TNI TA (tahun anggaran) 2022”.

Dalam video tersebut, Andika Perkasa mengatakan ia akan melakukan verifikasi dalam sidang panitia penentuan akhir (pantukhir). Ini adalah sidang untuk menentukan kelulusan calon taruna. “Saya melakukan verifikasi, mana yang diluluskan angkatan ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” kata Andika.

Andika menyatakan TNI memiliki standar penerimaan. Ia menyebutkan ada kemungkinan standar itu ditoleransi oleh tiap matra. Akun YouTube yang sama kembali menayangkan video sikap Andika dalam pantukhir. Ia berjanji membuktikan unsur kebohongan dalam penerimaan calon taruna.

Di Pusat Persenjataan Infanteri di Bandung, Jenderal Dudung Abdurachman pun memimpin sidang pantukhir penerimaan calon taruna Akademi Militer pada 22 Juli lalu. Video yang dirilis akun YouTube TNI AD enam hari kemudian menyebutkan, dari 473 kandidat, 340 calon taruna akan mengikuti sidang integratif Markas Besar TNI.

Empat narasumber, satu di antaranya orang dekat Andika, bercerita bahwa nama Akbar dicoret dalam sidang panitia penentuan akhir kelulusan calon taruna yang dipimpin Panglima TNI di gedung Moch. Lily Rochli, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 30 Juli lalu. Kepada orang dekatnya, Andika mengaku mencoret putra Dudung karena tak memenuhi syarat.

Keputusan itu tak diterima oleh Jenderal Dudung. Pada hari yang sama dengan sidang pantukhir di Magelang, ia mengirim surat ke Kementerian Pertahanan dan meminta perubahan keputusan alokasi calon taruna Akademi Militer. Tiga hari sebelumnya, atau pada 27 Juli lalu, Dudung juga mengirim warkat memohon persetujuan penambahan alokasi Taruna Akademi Militer.

Surat itu terlacak dalam perubahan keempat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1421.d/M/XI/2021 tentang Alokasi Penyediaan Prajurit TNI Tahun Anggaran 2022. Dalam keputusan yang ditandatangani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 2 Agustus lalu, terjadi perubahan jumlah taruna di Akademi TNI.

Di Angkatan Laut, jumlah taruna berkurang dari 253 menjadi 250 orang. Sedangkan taruna Akademi Angkatan Udara berjumlah 149 orang dari sebelumnya 150 taruna. Hanya Angkatan Darat yang bertambah dari 401 menjadi 449 taruna.

Baca: Manuver Andika Perkasa Memperpanjang Usia Pensiun TNI

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, enggan menanggapi pertanyaan yang diajukan Tempo. “Maaf, saya tidak bisa jawab,” ujarnya, Jumat, 23 September lalu. Andika Perkasa menyatakan belum bisa memenuhi wawancara hingga hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober mendatang. Sedangkan Dudung Abdurachman tak merespons permintaan wawancara Tempo.

Pada Rabu, 7 September lalu, di depan sejumlah wartawan di Markas Besar TNI AD, Dudung menyatakan perbedaan dalam organisasi sebagai hal lumrah. “Jangan dibesar-besarkan. TNI tetap solid,” katanya. Sepekan kemudian di Riau, ia menyatakan hubungannya dengan Panglima TNI baik-baik saja. “Kalau saya dengan Pak Andika ada perselisihan sedikit itu biasa.”

•••

KERENGGANGAN hubungan antara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga terlihat dari sejumlah kegiatan di TNI. Dalam berbagai kesempatan, Andika dan Dudung jarang terlihat bersama. Kabar ini juga digaungkan anggota Komisi Pertahanan DPR, Effendi Simbolon.

“Sudah menjadi rahasia umum, di mana ada Jenderal Andika, tidak ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat,” ujar Effendi dalam rapat kerja dengan petinggi TNI, Senin, 5 September lalu.

Effendi menyoroti pembukaan Super Garuda Shield di Baturaja, Sumatera Selatan, pada Rabu, 3 Agustus lalu. Super Garuda Shield merupakan latihan gabungan personel militer dari 14 negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Andika Perkasa hadir bersama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo. Saat itu, Dudung absen dan diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal Agus Subiyanto.

Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono juga tak hadir dan diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono. Yudo tak datang karena harus memimpin latihan Super Garuda Shield di Pusat Latihan Tempur Marinir di Pantai Todak, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Kamis, 4 Agustus.

Sebelumnya, pada 21 Juli lalu, Dudung juga tak hadir saat Andika melantik 267 perwira karier di Markas Besar TNI. Lagi-lagi ia diwakili oleh wakilnya. Adapun Marsekal Fadjar dan Laksamana Yudo hadir dalam acara tersebut. Dudung juga tak datang saat Andika menggelar latihan integritas Taruna Wreda Nusantara ke-42 di Nusa Tenggara Barat pada 14 Mei lalu.

Terakhir, pada 8 September lalu, gantian Andika absen dalam pengukuhan anggota Komponen Cadangan. Dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jenderal Dudung, Marsekal Fadjar, dan Laksamana Yudo hadir dalam acara tersebut.

Perseteruan antara Dudung dan Andika juga terjadi dalam sejumlah kebijakan dan rotasi di tubuh TNI. Dua perwira tinggi, dua anggota Komisi Pertahanan, dan orang dekat Dudung menyebutkan bahwa Andika mendominasi pengisian pejabat utama di matra darat, laut, dan udara. Sejumlah usul semua kepala staf, termasuk Dudung, kerap tak diakomodasi.

Enggan menyebutkan detailnya, orang dekat Dudung mengatakan perbedaan ihwal penunjukan pejabat antara Dudung dan Andika terjadi saat mutasi dan promosi lebih dari 300 perwira tinggi TNI pada 21 Januari lalu. Narasumber ini menyebutkan Dudung kecewa karena pejabat yang dipilihnya tak direstui oleh Andika.

Sejumlah narasumber yang mengetahui hubungan Andika Perkasa dengan Dudung Abdurachman bercerita bahwa panas-dingin dua jenderal itu terjadi sejak Dudung menjabat Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta pada 2020. Ketika itu, Andika menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Mereka menyebutkan Andika tak mendukung Dudung menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Andika disebut-sebut mengusulkan Muhammad Herindra, perwira tinggi di angkatannya, menempati posisi itu. Herindra, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan.

Tak lama setelah Dudung dilantik menjadi Pangkostrad pada Mei 2021, Andika melontarkan kegeramannya soal ketidakjelasan penggunaan dana pendidikan kejuruan bintara dan tamtama infanteri di berbagai resimen induk komando daerah militer di seluruh Indonesia. Orang dekat Andika mengatakan pernyataan itu diarahkan kepada Dudung.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, 24 Januari 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Tensi makin tinggi setelah Andika menganggap Dudung tak mendukungnya menjadi Panglima TNI. Nama Dudung sempat masuk bursa calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, yang pensiun pada November 2021. Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Andika Perkasa sebagai suksesor Hadi. Dudung pun naik jabatan menggantikan Andika.

Baca: Cara Andika Perkasa Menelusuri Lagi Kasus Korupsi Heli AW 101

Awal Februari lalu, giliran Dudung menyinggung masa kepemimpinan Andika sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ia menyatakan akan mengusut dana dugaan korupsi Badan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan Prajurit TNI Angkatan Darat. “Kalau perlu, audit forensik aliran dana itu tiga hingga lima tahun ke belakang,” ucapnya.

Dimintai tanggapan soal hubungan antara Dudung dan Andika, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan seharusnya keduanya berfokus pada tugas masing-masing. “Yang paling penting, saat jadi Panglima TNI jangan merasa menjadi kepala staf,” ujar mantan Panglima TNI ini kepada Tempo, Selasa,19 September lalu.

•••

KONFLIK di tubuh TNI mendapat perhatian Istana Negara. Seorang pejabat pemerintah mengatakan Presiden Joko Widodo tak senang dengan kegaduhan yang terjadi karena buruknya hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman.

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyematkan brevet wing penerjun kepada prajurit Angkatan Darat Jepang saat Latihan Bersama Super Garuda Shield (SGS) 2022 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 3 Agustsu 2022. ANTARA/M Risyal Hidayat

Jokowi disebut-sebut mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk mengurai persoalan ini. Pada Senin, 19 September lalu, Pratikno menampik adanya ketidakharmonisan antara Andika dan Dudung. “Sama-sama Angkatan Darat, masak enggak harmonis?” tuturnya.

Pratikno menyatakan Presiden belum berencana memanggil Andika dan Dudung. “Nanti Panglima dan KSAD akan melaporkan perkembangan persiapan ulang tahun TNI,” kata Pratikno. Sedangkan Pramono Anung tak membalas permintaan konfirmasi Tempo.

Istana juga disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk mengganti Andika dan Dudung. Dua narasumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan Andika akan diganti seusai peringatan ulang tahun TNI, 5 Oktober mendatang. Istana pun sudah meminta Andi Widjajanto, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, membuat kajian pergantian Panglima TNI.

Narasumber yang sama menyebutkan Dudung bisa jadi akan dicopot sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ia sempat diproyeksikan menjadi Wakil Panglima TNI. Tapi opsi itu memudar karena dianggap tak mempersoalkan permasalahan di korps baju loreng.

Belakangan, ada opsi Dudung akan menempati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Masalahnya, dua jabatan itu kini dipegang oleh personel TNI ataupun Kepolisian RI dengan pangkat bintang tiga, bukan bintang empat atau jenderal seperti Dudung.

Analis pertahanan dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, menyebutkan posisi Wakil Panglima tak cocok bagi Dudung karena jabatan itu bisa menggerakkan pasukan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. “Jangan sampai nanti ada upaya penggerakan pasukan untuk hal politis, seperti ikut mengecam DPR,” ujarnya, Selasa, 20 September lalu.

Kepaka Staff Angkatan Darat Jendral TNI Dudung Abdurachman saat mengikuti upacara pengukuhan anggota Komponen Cadangan di Bandung, Jawa Barat, 8 September 2022. Dok. Kementerian Pertahanan

Adapun Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto membenarkan diminta oleh Istana mempersiapkan kajian mengenai pergantian Panglima TNI. Andika akan pensiun pada Desember mendatang. “Kajiannya diminta masuk setelah 5 Oktober,” kata Andi kepada Tempo, Kamis, 22 September lalu.

Sebelumnya, pendiri Laboratorium Indonesia 2045 itu juga diminta mengkaji pergantian Marsekal Hadi Tjahjanto. Andi membantah diminta masukan soal rencana pergantian Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman dalam waktu dekat. “Kalau mau tahu kajiannya, setelah 5 Oktober. Saya enggak tahu kapan pergantian Panglima TNI.”