Krisis Modal BUMN Karya

BEBAN utang besar beberapa badan usaha milik negara (BUMN) sektor konstruksi adalah buah kekeliruan pemerintah memaksakan proyek infrastruktur yang tak layak secara bisnis. Tumpukan utang yang makin besar itu terus mengikis modal kerja sehingga mereka megap-megap menjalankan roda perusahaan. Padahal sebagian besar BUMN karya itu masih harus menuntaskan proyek ambisius pemerintah.

Salah satu BUMN yang menanggung beban berat senggulung batu itu adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Demi menambal modal, Waskita terpaksa melego ruas jalan tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Malang kepada Lembaga Pengelola Investasi senilai Rp 5,8 triliun. Divestasi dua aset tersebut bagian dari rencana perusahaan melepas lima ruas jalan tol pada tahun ini dengan target perolehan dana Rp 29 triliun. Alih-alih memperkuat modal kerja, hasil divestasi tersebut—kalaupun semuanya laku terjual—hanya cukup untuk menutup sebagian utang.

Utang Waskita bengkak dalam beberapa tahun terakhir sejak ketiban tulah penugasan pemerintah. Hingga semester pertama 2022, total utang perseroan mencapai Rp 77,21 triliun. Dengan utang yang makin mencekik leher, pilihan Waskita sangat terbatas. Perusahaan pelat merah ini tidak bisa menambah modal kerja melalui pinjaman perbankan. Sebab, batas maksimum pemberian kredit ke Waskita sudah mentok. Buntut dari program restrukturisasi kredit tahun lalu, kolateral perusahaan juga sudah menjadi agunan untuk mencicil utang-utang sebelumnya.

Di sisi lain, bank tidak bisa begitu saja menerbitkan garansi bank buat perusahaan tanpa ada jaminan. Bila Waskita tidak bisa menyediakan garansi bank atau menambah modal, mereka tidak bisa mengerjakan proyek-proyek lain. Sementara itu, penyertaan modal negara Rp 3 triliun yang mengucur tahun ini hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan proyek jalan tol Kayu Agung Palembang-Betung dan Ciawi-Sukabumi.

Kondisi serupa menimpa BUMN karya lain yang mengerjakan proyek-proyek penugasan, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung atau LRT Jabodebek. Dalam laporan keuangan kuartal pertama 2022, rata-rata rasio utang terhadap ekuitas (DER) beberapa perusahaan pelat merah masih berada di atas dua. Adhi Karya, misalnya, memiliki DER 5,97 atau utangnya hampir enam kali lipat dari ekuitas. Sementara itu, DER Waskita dan Wijaya Karya tercatat 5,7 dan 2,96. Selain terbebani utang jangka pendek, mereka bisa mengalami gagal bayar karena jumlah utang jauh melampaui ekuitas. Bila sudah begini, rakyat juga yang mesti menanggung beban melalui skema penyertaan modal negara.