Privatisasi Taman Nasional Komodo

Perbesar

Seekor komodo melintas di dekat warga yang sedang beraktivitas di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, 2018. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Masyarakat Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, akan menggemakan gerakan pemboikotan untuk menentang proyek wisata premium di Taman Nasional Komodo. Langkah ini merupakan gerakan perlawanan baru masyarakat setelah pemerintah dianggap mengabaikan tuntutan mereka.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pariwisata (Formapp) Labuan Bajo, Aloysius Suhartim, mengatakan gerakan pemboikotan harus ditempuh karena pembangunan proyek wisata premium di tiga pulau tempat habitat komodo berisiko merusak ekosistem Taman Nasional Komodo. Selain itu, penduduk lokal di Pulau Komodo dan Rinca terancam tersingkir. “Kami harus mencari alternatif yang cukup radikal supaya proyek dibatalkan,” kata Aloysius, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia menjelaskan, gerakan pemboikotan ini akan ditempuh dengan jalan bersurat kepada sejumlah biro perjalanan lokal dan internasional. Surat itu berisi saran agar agen perjalanan tidak menyediakan jasa pelesir ke kawasan Taman Nasional Komodo selama lima tahun mendatang. Alasannya, kawasan tersebut sudah tercemar akibat konsep pariwisata yang tidak berkelanjutan serta tak memberdayakan masyarakat setempat.

Aloysius optimistis langkah tersebut akan efektif karena mereka menyasar agen perjalanan yang terbiasa menyediakan jasa pelesir premium ke kawasan komodo. Selama ini, agen perjalanan tersebut menjual jasa safari ke kawasan komodo dengan narasi bahwa taman nasional itu memiliki bentang alam yang alami, kebudayaan masyarakat yang otentik, serta penduduk lokal yang ramah. Namun narasi itu berbeda dengan kondisi saat ini. “Saat ini terjadi destruksi sistematis di Taman Nasional Komodo,” ujarnya.

Ia menyadari gerakan pemboikotan ini akan merugikan pebisnis wisata di kawasan Labuan Bajo, termasuk dirinya. Namun langkah tersebut terpaksa ditempuh setelah pemerintah tak menggubris tuntutan masyarakat. Sebelumnya, kata dia, Formapp beberapa kali berunjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur. Mereka juga bersurat ke tiga komisi di Dewan Perwakilan Rakyat; Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Dunia (UNSECO); dan Program Lingkungan Dunia (UNEP) pada 9 September lalu.

“Hasil komunikasi dengan pihak legislatif, mereka menyatakan tidak ada respons dari pemerintah pusat. Sampai hari ini, kami tidak mendapat informasi terbaru. Jadi, aspirasi kami diabaikan,” ucap Aloysius.

Gerakan penolakan pembangunan wisata premium di Taman Nasional Komodo juga gencar disuarakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur. Ketua Walhi Nusa Tenggara Timur, Umbu Wulang Tanamaahu, menganggap konsep proyek Jurassic Park di Pulau Rinca tidak berbasis pada sains. Proyek itu diduga hanya untuk kepentingan bisnis. “Seharusnya pemerintah berfokus dulu pada urusan sains dan konservasi di kawasan komodo,” kata Umbu.

Direktur Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Shana Fatina, mengklaim pemerintah justru mengedepankan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Komodo. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur di Taman Nasional Komodo mengutamakan keselamatan pekerja serta satwa dan ekosistemnya.

Ia juga berdalih bahwa pemerintah tetap membuka komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, baik di tingkat lokal maupun internasional. “Saat ini, pelibatan masyarakat dalam kawasan lebih aktif sebagai subyek dari pelaku konservasi dan pariwisata,” kata Shana lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo.

ROBBY IRFANY | YOHANES SEO (KUPANG)