Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Depok - Polemik program pemberian makanan tambahan (PMT) di Kota Depok masih berlanjut. Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman, mengatakan akan menyuarakan hal ini di sidang paripurna siang nanti.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ikravany menilai program pemberian makanan tambahan dari Dinas Kesehatan Kota Depok belum ada perubahan signifikan. "Nanti paripurna, kesempatan saya untuk melakukan interupsi, untuk mempertanyakan lagi terkait program PMT ini," kata Ikravany, Rabu, 22 November 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, saat ini yang harus didesak adalah pimpinan Komisi D DPRD Kota Depok. Alasannya hingga sekarang belum menggelar rapat lagi untuk merumuskan rekomendasi.
"Kalau saya ngomong biasa saja cuma suara saya saja, tapi kalau komisi yang mengeluarkan rekomendasi jadi keputusan DPRD itu. Selasa pagi (21 November 2023) katanya mau rapat tapi enggak jadi," kata Ikravany yang juga duduk di Komisi D tersebut.
Ikravany menuturkan komisinya pun belum turun ke lapangan untuk mengecek keadaan yang sebenarnya. "Jadi dari laporan masyarakat saja, banyak banget soalnya, dari laporan masyarakat sama aja belum ada perubahan signifikan," paparnya.
Ia mengklaim beberapa anggota dewan juga mendapat laporan yang sama, yaitu tidak adanya perubahan yang signifikan dalam pemilihan menu di pemberian makanan tambahan seperti di Kecamatan Tapos.
"Itu susah mengauditnya, betul tidak kandungan gizi dan nutrisinya sesuai, itu satu," ujarnya.
Selain itu, ia menilai Pemkot Depok menjalankan edukasi pencegahan stunting dilakukan setengah hati. "Hanya menggugurkan kewajiban saja, kemarin ada di puskesmas minta keterangan dinkes yang menyertakan keterangan gizi di dalamnya, cuma seadanya saja," terang Ikra.
Seharusnya, kata dia, program pemberian makanan tambahan ini harus terintegral dengan keseluruhan di dalamnya. Semua kader yang mengantar PMT tahu tugasnya bahwa gizi dan edukasinya harus disampaikan ke warga. "Itu harus disampaikam termasuk cara bikinnya, nah ini yang tidak dilakukan," ucap Ikra.
Foto 
