Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya menyepakati besaran rancangan APBD tahun 2023 sebesar Rp 83,7 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat pendalaman dan penelitian akhir dokumen rancangan APBD hasil pembahasan lima komisi di DPRD DKI Jakarta bersama Satuan dan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) mitra yang telah digelar selama sepekan terakhir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Hari ini dapat disepakati APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 sebesar Rp83.781.085.902.192,” ujar Ketua Banggar Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jumat dini hari, 25 November 2022 seperti dilansir dari laman DPRD DKI.
Setelah disepakati, selanjutnya SKPD akan menginput hasil RAPBD 2023 ke sistem Smart Planning Budgeting (SPB) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Baru kemudian pada pekan depan DPRD menggelar rapat paripurna pengesahan RAPBD menjadi Perda alias menjadi APBD DKI 2023.
RAPBD DKI akan disahkan menjadi perda pada rapat paripurna DPRD pekan depan
“Selanjutnya Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan di paripurnakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 untuk keabsahannya,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Kepala TAPD DKI Jakarta Marullah Matali menyatakan akan segera menginput hasil pembahasan raperda dan nomor kode rekening seluruh kegiatan yang telah disetujui bersama. Kemudian akan dilakukan input penyesuaian anggaran berdasarkan berita acara hasil pembahasan rapat banggar DPRD dan Rapimgab bersama eksekutif
Tahap berikutnya, akan dilakukan input penyesuaian kode rekening komponen belanja, indikator sumber dana berdasarkan usulan SKPD UKPD. "Kmudian seperti biasanya kami juga akan melakukan input untuk sisa hasil yang dimasukkan dalam anggaran belanja tidak terduga,” ucap Sekda DKI itu.
RAPBD DKI sempat membengkak hingga Rp 87,2 triliun
Sebelumnya, pembahasan RAPBD DKI 2023 mengalami tarik ulur dan besarannya sempat berubah-ubah, setidaknya dua kali dari nilai yang sudah ditetapkan di KUA-PPAS.
Besaran RAPBD DKI 2023 Rp 83.7 triliun ini lebih tinggi dibandingkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang disetujui senilai Rp 82.543.539.889.450.
Angka tersebut disepakati lewat penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) KUA-PPAS APBD DKI 2023 oleh Ketua DPRD DKI dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 8 November 2022.
Dewan membahas Rancangan KUA-PPAS DKI Jakarta ini pada 31 Oktober-3 November 2022 di Bogor, Jawa Barat. Setelah MoU tersebut, lima komisi DPRD DKI lalu menggelar rapat bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI tentang RAPBD DKI 2023 pada 10-21 November 2022.
Hasil rapat komisi lalu dibahas melalui rapat Banggar DPRD bersama TAPD Pemprov DKI Jakarta pada Kamis, 24 November 2022 hingga Jumat pukul 03.44 WIB.
Dalam rapat-rapat RAPBD DKI sempat membengkak hingga Rp 87,2 triliun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi mengatakan pembengkakan itu terjadi setelah dibahas oleh DPRD DKI.
"Jadi Rp 87 triliun itu yang perlu disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan kita menurut skala prioritas," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis malam, 24 November 2022.
Kamis lalu, DPRD DKI menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas hasil pembahasan RAPBD 2023 di lima komisi. Pagu anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja komisi ternyata membengkak Rp 4,7 triliun.
Selain itu, usulan penyertaan modal daerah (PMD) untuk 10 BUMD DKI juga melonjak Rp 1,9 triliun. Karena itu, terjadi pembengkakan RAPBD 2023 sekitar Rp 6,7 triliun setelah pembahasan anggaran di komisi-komisi.
Membengkaknya RAPBD DKI 2023 ini membuat Ketua Banggar DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta setiap komisi kembali merasionalisasi anggaran.
Dalam rapat kemarin malam, Prasetyo sempat menunda rapat selama satu jam agar dewan dapat membahas kembali besaran RAPBD 2023. "Coba dirasionalisasi saja dulu, berapa sih kurangnya yang harus dirasionalisasi," ujar politius PDIP ini.
Foto 
