Saingi Pencuri Ikan, Susi Pesan Kapal Markas

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membangun kapal markas pertama di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kapal tersebut akan digunakan sebagai kantor kedua di laut. "Kapal ini akan jadi tempat mengawasi, mengintai, dan memantau illegal fishing," ujar Susi, di kantornya, kemarin.

Susi mengatakan kapal markas diperlukan untuk menandingi kapal-kapal pencuri ikan yang memiliki bobot hingga ribuan gross ton. Sebab, kapal-kapal pengawas milik Kementerian Kelautan berukuran kecil. Alasan lainnya, ujar Susi, adalah menaikkan gengsi Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut kedua terluas di dunia.

"Masak, kapal pengawasnya kecil, sedangkan kapal maling besar?" kata Susi. Ia menambahkan, anggaran untuk membangun kapal tersebut diperkirakan mencapai Rp 600 miliar, yang diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. "Pembangunan kapal setidaknya membutuhkan waktu 1,5 tahun. Sekarang baru mau tahap lelang," katanya.

Kapal tersebut juga akan digunakan sebagai tempat pelatihan karena dilengkapi dengan sarana pengolahan hasil laut dan laboratorium. Nantinya, kapal ini akan berlayar ke berbagai pulau. Susi menilai kehadiran kapal tersebut juga akan memudahkan pihaknya saat melakukan perjalanan dinas. "Jadi tidak perlu pinjam kapal lagi," tutur dia.

Susi mengatakan rancangan kapal sudah masuk tahap finalisasi spesifikasi kapal. PT Penataran Angkatan Laut (PAL) ditunjuk sebagai perancang model dan spesifikasi kapal. Direktur Utama PT PAL (Persero) Firmansyah Arifin mengatakan kapal markas akan menyediakan rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi dan ruang tahanan di bagian bawah kapal.

"Ruang tahanan digunakan untuk mengurung pelaku yang diduga melakukan kegiatan illegal fishing," ujar Firmansyah.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik berpendapat pengadaan kapal tersebut belum mendesak. Daripada membangun kapal senilai ratusan miliar rupiah, ujar dia, lebih baik Kementerian Kelautan memperkuat sistem hukum pencegahan illegal fishing. "Sehingga ada kepastian hukum dan efek jera," kata dia.

Menurut Riza, dalam kurun 10 tahun terakhir, sebenarnya infrastruktur pengawasan dan keamanan laut mulai membaik. "Setiap tahun ada penambahan kapal pengawas dan anggaran pengawasan." Namun, kata dia, bertambahnya armada ini belum diikuti oleh efektivitas keamanan di laut.

Spesifikasi Kapal Markas

Fasilitas: