Saya Tak Punya Tim Sukses

LANGKAH Komisaris Jenderal Sutarman menggantikan Jenderal Timur Pradopo sebagai orang nomor satu di Markas Besar Kepolisian RI teramat enteng. Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat sepakat meloloskan Sutarman sebagai calon tunggal Kepala Polri seperti yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keputusan tersebut diambil Kamis pekan lalu setelah hampir 12 jam DPR mencecar Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri itu dengan aneka pertanyaan. Dari soal polisi wanita berjilbab, profesionalisme Polri, penanganan korupsi, kerja sama dengan KPK, hingga sosok Bunda Putri. Kasus-kasus yang selama ini mangkrak di Badan Reserse Kriminal juga disorot.

Tak sedikit yang melontarkan cercaan, usul, dan harapan. Politikus PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, misalnya, menyatakan fraksinya emoh memberikan cek kosong kepada Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Partainya akan memberikan sejumlah catatan agar Sutarman bisa menjadi Kapolri yang "Superman": menjaga independensi Polri dalam pemilu dan berani memberantas korupsi. "Tidak boleh menjadi 'Setir-man' atau 'Setor-man'," kata Basarah.

Hadir di DPR dalam kawalan provos, Sutarman ditemani dua kolega: Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Direktur IV Narkoba Badan Reserse Kriminal Brigadir Jenderal Arman Depari. Mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu duduk di kursi pojok, barisan belakang. Saat jeda rapat, Budi, yang namanya pernah juga diusulkan Komisi Kepolisian sebagai calon Kapolri, terlihat wira-wiri berbincang dengan banyak politikus DPR.

Dalam visi-misinya, Sutarman memaparkan 12 program revitalisasi yang akan dilakukan jika ia terpilih. Di antaranya pengamanan pemilu, netralitas Polri, penun­tasan kasus korupsi secara terkoordinasi dengan KPK dan kejaksaan, serta peningkatan penanggulangan terorisme, terutama mengungkap kasus penembakan polisi. Sutarman juga menjanjikan polisi akan lebih jujur, adil, dan akuntabel. Visi ini dikritik anggota DPR sebagai copy-paste program kerja Timur Pradopo saat uji kelayakan pada Oktober 2010. "Cuma dipoles dikit, beda istilah," ujar Trimedya Panjaitan, anggota DPR dari PDI Perjuangan.

Lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, 5 Oktober 1957, Sutarman adalah Kepala Badan Reserse Kriminal pengganti Ito Sumardi, yang pensiun pada Juni 2011. Kariernya di kepolisian dimulai pada 1982, sebagai Kepala Staf Lalu Lintas Kepolisian Resor Bandung. Tak lama di situ, Sutarman naik menjadi Kepala Kepolisian Sektor Dayeuh, Bandung.

Karier lulusan Akademi Kepolisian tahun 1981 ini melejit setelah menjadi ajudan Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000. Memikul pangkat perwira menengah di pundaknya, pada 2004 Sutarman dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Kemudian berturut-turut ia menjadi Kapolda Kepulauan Riau, Kepala Sekolah Calon Perwira, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, sampai akhirnya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sejak 6 Juli 2011.

Meski kariernya lengkap, jalan Sutarman juga penuh sandungan. Ia sempat dikabarkan menentang bahkan menghambat penyidikan kasus simulator kemudi yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Ia juga dituding sebagai dalang kriminalisasi penyidik KPK, Novel Baswedan.

Kepada Nurul Mahmudah dari Tempo, Sutarman menuturkan sejumlah hal tentang persiapannya menjadi Kapolri. Wawancara ini dilakukan dua kali: seusai salat Idul Adha di Gedung Bhayangkara, Mabes Polri, Selasa pekan lalu, dan di sela-sela uji kelayakan sebagai calon Kapolri di DPR dua hari kemudian.

Anda terpilih menjadi calon tunggal Kapolri….

Ini kepercayaan dari Presiden, DPR, dan dukungan masyarakat, terutama Polri. Saya menganggapnya amanah, anugerah, sekaligus cobaan: benarkah saya mampu mengembannya.

Banyak yang mempersoalkan pencalonan Anda….

Terserah mereka mau bilang apa. Setiap orang punya penilaian negatif ataupun positif. Sah-sah saja, itu hak mereka.

Anda kabarnya membentuk tim sukses untuk melobi Presiden dan DPR?

Saya tak punya tim sukses. Kapolri itu penilaian langsung oleh presiden. Enggak ada lobi-lobi.

Dalam uji kelayakan, Anda berjanji menjadikan polisi sebagai pelayan masyarakat….

Saya akan menghadirkan anggota saya pada saat masyarakat membutuhkan. Saat tidur pun, masyarakat perlu Polri. Saya juga ingin ada penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi, narkotik, dan terorisme.

Para politikus DPR mendesak Anda membentuk detasemen khusus antikorupsi….

Pemberantasan korupsi itu wajib kami lakukan. Usul ini menyangkut lembaga (lain), tidak hanya menyangkut Polri. Karena itu, harus didiskusikan lagi dengan berbagai pihak hingga ke atas. Jika bisa dibentuk, akan luar biasa. Bagaimanapun, tak mungkin satu lembaga bisa memberantas korupsi.

Anda dianggap berseberangan dengan KPK. Bagaimana Anda memperbaiki hubungan Polri-KPK?

Hubungan kami sebenarnya baik-baik saja. Kebersamaan dalam memberantas korupsi yang masif tak bisa sendirian. Karena itu, Polri dengan semua institusi, termasuk KPK, harus lebih sinergis, kolaboratif, dan saling mendukung dalam segala hal.

Kalau ada polisi yang disidik KPK, Polri akan menerima?

Tak ada masalah. Siapa pun yang melanggar, silakan disidik.

Ada jaminan peristiwa kriminalisasi dan penyerbuan ke KPK tidak terulang lagi?

Peristiwa penyerbuan tidak akan pernah terjadi. Penegakan hukum terhadap siapa pun yang melanggar harus segera dilakukan.

Seperti apa sinergi KPK-Polri itu?

Kami mendukung apa yang dibutuhkan KPK, termasuk pelatihan dan supervisi di daerah. KPK punya kewenangan mensupervisi kasus yang ditangani Polri. Bahkan kami bekerja sama supaya prosesnya tidak berbelit-belit.

Bagaimana soal penyidik?

Lho, kami akan mendukung personel yang dibutuhkan. Kami sudah mengirim penyidik. Tapi kan KPK punya penilaian dan uji integritas. Walau dikirim Polri, belum tentu diterima KPK. Tapi apa pun yang diminta KPK akan kami berikan.

Anda akan memenuhi janji-janji Anda kepada DPR?

Janji itu harus dipenuhi. Kalau tidak, dosa.

Polri akan independen pada Pemilu 2014?

Saya menjamin Polri netral dalam pemilu. Jika ada anggota Polri yang ikut-ikutan dalam pemilu—melanggar etika, melakukan pidana, dan sebagainya—akan saya tindak secara hukum.