Garda Partai di Suap Benur

Edhy dan rombongan bertolak ke Amerika Serikat pada 20 November lalu untuk mengunjungi, antara lain, Oceanic Institute of Hawaii Pacific University di Hawaii. Di sana, Edhy melihat cara budi daya udang vaname yang akan ditiru Indonesia. Menurut seorang narasumber yang mengetahui perjalanan Edhy, kunjungan resmi sebenarnya singkat saja. Sebagian besar waktu dihabiskan Edhy dan rombongan untuk menikmati suasana Black Friday, momentum toko-toko mengobral diskon seusai perayaan Thanksgiving.

Pada hari pertama, Edhy dan Iis pelesiran ke Pantai Waikiki. Di sana mereka membeli sejumlah koper Tumi, yang harga sebuahnya US$ 600 atau sekitar Rp 8,4 juta. Di Jakarta, koper premium ini dibanderol Rp 30 juta. Selain karena Black Friday, harga-harga di Hawaii memang lebih murah lantaran pajaknya termasuk yang paling rendah di antara semua negara bagian di Amerika. Esoknya, rombongan berkunjung ke pusat belanja Ala Moana untuk memborong barang mewah seperti tas Chanel, tas Louis Vuitton, jam tangan Rolex, hingga jam tangan Jacob & Co.

Rombongan Edhy juga membeli sepeda balap Specialized seharga US$ 11 ribu atau sekitar Rp 154 juta dari Los Angeles. “Sepeda dibeli dari LA, diantarkan oleh konsulat jenderal ke San Francisco,” ucap narasumber yang mengetahui pembelian tersebut. Total jenderal, Edhy dan rombongan merogoh sekitar Rp 750 juta untuk belanja saja.

Direktur PT Dua Putra PerkasaSuharjito menuju mobil tahanan seusai diperiksa dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 November 2020 dini hari. Antara/Aditya Pradana Putra

Pembayaran semua barang tersebut menggunakan kartu debit anggota staf Iis, Ainul Faqih. Tapi Ainul tak ikut dalam rombongan karena tidak memperoleh visa. Transaksi itulah yang kemudian terendus komisi antirasuah. “Transaksi itu dari rekening penampung dana suap yang terkait dengan ekspor benur,” ujar Nawawi Pomolango.

• • •

REKENING penampung suap itu atas nama Amri dan Ahmad Bahtiar. Keduanya disebut sebagai pemegang saham PT Aero Citra Kargo, perusahaan yang memonopoli pengangkutan benur ke luar negeri. Di PT Aero, keduanya juga tercatat sebagai direktur dan komisaris.

Semula, perusahaan yang berdiri pada 2014 ini mati suri. Pada Juni 2020, atau sebulan setelah keran ekspor benur dibuka Menteri Edhy Prabowo, terjadi perombakan direksi dan susunan pemegang saham. Amri didapuk sebagai direktur utama dan Nursan menjabat komisaris. Amri dan Nursan adalah kawan Edhy di Akademi Militer angkatan 1991. Mereka sama-sama dikeluarkan saat baru dua tahun mengenyam pendidikan. Seperti Edhy, Amri bergabung dengan Gerindra.

Sesaat setelah dimasukkan sebagai pengurus PT Aero, Nursan meninggal. Awalnya anggota staf khusus Menteri Edhy, Chusni Mubarok, yang akan menggantikan Nursan. Tapi Komandan Sekolah Kader Partai Gerindra itu telah punya jabatan resmi sebagai anggota staf menteri sehingga tak bisa masuk ke PT Aero. Chusni kemudian meminjam nama saudaranya yang berdomisili di Malang, Jawa Timur, Ahmad Bahtiar, untuk dijadikan komisaris baru PT Aero. Chusni turut diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 25 November lalu.

Sejak itu, duet Amri dan Ahmad Bahtiar menjadi pengurus PT Aero. Tapi, untuk mengirimkan benur ke luar negeri, PT Aero sebenarnya menggunakan PT Perishable Logistics Indonesia, yang dikendalikan Siswadhi Pranoto dan Dipo Tjahjo Pranoto. Keduanya bekas komisaris dan direktur lama PT Aero sebelum digantikan Nursan dan Amri.

Pengurus PT Aero yang baru kemudian membuat perjanjian membagi keuntungan dengan Siswadhi. Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing mendapat 41 persen, sedangkan Siswadhi yang menempatkan kerabatnya di PT Aero kebagian 16 persen. Keuntungan tersebut berasal dari ongkos pengiriman benur ke luar negeri.

Orang-orang Edhy Prabowo juga yang mengatur besaran ongkos kargo tersebut. Dua anggota staf khusus Edhy yang lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andreau Misanta Pribadi dan Safri Muis, serta kader Gerindra yang juga anggota staf pribadi Edhy, Amiril Mukminin, meminta para pengusaha membayar ongkos angkut Rp 1.800 per ekor benur, jauh di atas biaya kargo perusahaan lain yang hanya Rp 200-300. Selisihnya, Rp 1.500, menjadi jatah Edhy melalui Amri dan Bahtiar—setelah dikurangi jatah Siswadhi. “Awalnya mereka minta Rp 2.300 per ekor, tapi pengusaha keberatan,” kata seorang anggota DPR yang juga pengusaha. Ia mengetahui persis bagaimana orang-orang Edhy menjajakan pengangkutan benur untuk diekspor.

Sejak Juni hingga 3 November, sudah 37.973.160 ekor benur diekspor ke Vietnam menggunakan jasa angkut PT Aero Citra Kargo. Dari berkali-kali ekspor tersebut, PT Aero menangguk untung besar. Sebagian duit tersebut ditampung di rekening Amri dan Ahmad Bahtiar. Saldo masing-masing setidaknya mencapai Rp 12 miliar lebih sehingga totalnya di atas Rp 25 miliar.

Salah seorang penyetor itu adalah pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama, Suharjito. PT Dua Putra diduga mentransfer duit ke rekening PT Aero sejumlah Rp 731,5 juta untuk membayar kutipan pengiriman benur. Pada Mei 2020, Suharjito juga menyerahkan US$ 100 ribu kepada Edhy lewat Amiril Mukminin sebagai imbalan atas diloloskannya PT Dua Putra sebagai eksportir.

Dari rekening Amri dan Bahtiar, duit mengalir ke rekening empat anak buah Edhy, yakni Safri Muis, Andreau Pribadi, Syaihul Anam, dan Amiril Mukminin, serta ke rekening Ainul Faqih, anggota staf istri Edhy. Duit belanja Edhy di Amerika Serikat bersumber dari rekening Ainul Faqih, yang mendapat kiriman Rp 4,3 miliar dari Bahtiar.

Dari lapis kedua itu duit diteruskan lagi. Amiril dan Ainul diduga mengalirkan duit hingga Rp 5 miliar lebih ke PT Gardatama Nusantara. Inilah yang membuat Mulyanto, pegawai PT Gardatama, ikut diciduk pada Rabu, 25 November lalu. Mulyanto ditengarai tiga kali mengambil jatah PT Gardatama secara tunai dari Amiril dan Ainul, lalu dibawa ke kantor PT Gardatama di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, sebelum disetorkan ke bank.

Mulyanto adalah anak buah Ketua Bidang Pemuda Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Ikhwan Amirudin. Dalam akta perusahaan PT Gardatama, Ikhwan tercatat sebagai direktur sejak Desember 2011. Dokumen tersebut juga mencatat nama Prabowo Subianto sebagai pemilik saham mayoritas. Ketua Umum Gerindra yang menjabat Menteri Pertahanan itu memiliki saham senilai Rp 8,76 miliar dari total Rp 10 miliar. Sisanya dikuasai PT Nusantara Energy, juga perusahaan Prabowo.

Benur yang sudah siap ekspor ke Vietnam dalam proses pengepakan di sebuah perusahaan di Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Tempo/Tony Hartawan

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menjabat Komisaris Utama PT Gardatama saat perusahaan ini baru berdiri pada 2001. Tapi Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu tak tercantum lagi dalam akta hingga 2007.

Komisaris PT Gardatama, Widjono Hardjanto, menyatakan tak mengetahui aliran uang itu. Pria yang biasa disapa Oni ini mengatakan, meski menjabat komisaris di perusahaan tersebut, dia sudah lama tidak aktif. “Sudah lebih lima tahun enggak pernah ngurusin Gardatama lagi,” ujar Wakil Ketua Dewan Pakar Gerindra itu. Dia meminta Tempo menghubungi Direktur Utama PT Gardatama, Syammy Dhusman. Tapi anggota Dewan Pembina Gerindra itu tak menjawab panggilan ataupun pesan. Ikhwan Amirudin juga tak merespons pertanyaan hingga Sabtu malam, 28 November lalu.

Tempo menyambangi kediaman Amri di Jalan Leuwinanggung, Depok, Jawa Barat, pada Jumat malam, 27 November lalu. Di halaman rumahnya yang jembar, terparkir dua mobil minivan. Tapi Amri tak kunjung keluar. Istri Amri, Yerry Muliani Muyoto, membuka pintu. “Kalau kami tidak mau memberikan pernyataan, boleh, kan?” tutur Yerry.

Ihwal kemungkinan perusahaan Prabowo Subianto menerima aliran duit pungutan ekspor benur, Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pernyataan mengambang. “Saya tidak ingin menyebut nama satu per satu. Setiap ada perkembangan penyidikan, nanti kami sampaikan,” ucap Firli.

• • •

POLITIKUS Gerindra mengerubuti bisnis ekspor benur dari ujung ke ujung. Di hilir, PT Agro Industri Nasional, yang telah mengekspor 2.152.166 ekor benur dengan tujuan Vietnam selama Juni-Oktober 2020, dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Pengurusnya kader Gerindra, dari Direktur Utama Rauf Purnama, Direktur Operasi Dirgayuza Setiawan, Direktur Keuangan Simon Aloysius Mantiri, hingga komisarisnya, Sugiono dan Sudaryono. Adapun komisaris utamanya Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono.

Ada lagi PT Royal Samudera Nusantara, yang komisarisnya Ahmad Bahtiar Sebayang. Ahmad adalah Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia, organisasi sayap Gerindra. Pada September-Oktober, PT Royal Samudera mengirimkan 926.970 bayi lobster ke Vietnam. Adik Ketua Umum Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, melalui PT Bima Sakti Mutiara juga mengantongi izin ekspor benih lobster sejak Juni lalu. Tapi hingga kini perusahaan itu belum melakukan ekspor.

Hashim, dalam unggahan YouTube anaknya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang juga Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara, menjelaskan bahwa keluarganya sudah bergerak di bidang kelautan selama 34 tahun atau sejak 1986. Ekspor pertama perusahaan keluarganya adalah mutiara pada 1989. “Kami sudah lama izin budi daya,” ucap Hashim, yang didampingi Sara dalam siaran YouTube yang diunggah pada 21 Juli itu.

Dia menyatakan PT Bima Sakti Mutiara tidak memiliki konflik kepentingan dalam ekspor benih lobster. “Keluarga kami tidak begitu. Kami suka uang, kami suka fulus, tetapi caranya tidak seperti ini. Saya, kakak saya, tidak mau merusak nama keluarga kami,” ujar Hashim. Menurut dia, lahan basah bukan berada di sektor ekspor benur, tapi di bidang pertahanan. Jika hendak melakukan korupsi, kewenangan dalam proyek Kementerian Pertahanan yang bakal didahulukan. Tapi, kata dia, Prabowo malah membatalkan proyek alat utama sistem persenjataan senilai Rp 50 triliun.

Yang pasti, selama beberapa waktu ke depan, sorotan akan tertuju ke Menteri Edhy Prabowo. Setelah ditangkap komisi antikorupsi, dia masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Edhy menyatakan siap menghadapinya. “Ini adalah kecelakaan. Saya tidak akan lari dan akan saya beberkan apa yang telah saya lakukan,” ujarnya.

LINDA TRIANITA, ANTON SEPTIAN, STEFANUS PRAMONO, HUSSEIN ABRI DONGORAN