Tangisan Prabowo untuk Menteri Edhy

Perbesar

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Edhy Prabowo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019./TEMPO/Subekti

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Prabowo Subianto menyayangkan Edhy Prabowo ditangkap saat Gerindra sedang mendapat sentimen positif.
Edhy Prabowo sempat diasuh oleh Prabowo setelah dia dipecat dari Akademi Militer.
Edhy Prabowo menolak Gerindra menjadi partai dan memilih bentuk organisasi kemasyarakatan.

LIMA kali bekas Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mengucapkan kata maaf setelah resmi diumumkan sebagai tersangka kasus suap ekspor benur atau bayi lobster. Edhy memohon ampun kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto, dan ibundanya. Dia juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan semua kader Partai Gerindra.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam permintaan maafnya kepada Prabowo, Edhy menyebut mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu sebagai guru sekaligus mentor yang mengajarkan banyak hal. “Saya bertanggung jawab penuh dan akan menghadapi dengan jiwa besar,” katanya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, pada Rabu, 25 November lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kabar tim komisi antikorupsi mencokok Edhy dan rombongan Kementerian Kelautan di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada Rabu dinihari membuat lingkup internal partai terperenyak. Sekitar tiga jam seusai penangkapan itu, Prabowo langsung memanggil Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ke rumah pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Tiga politikus Gerindra yang dihubungi Tempo membenarkan peristiwa tersebut. Mereka bercerita, dari tetamunya, Prabowo mendapat kronologi penangkapan Edhy. Sumber yang sama menyebutkan, setelah mendengar penjelasan itu, Prabowo menitikkan air mata. Politikus Gerindra yang mengetahui peristiwa di Hambalang itu menjelaskan bahwa Prabowo menyesali penangkapan Edhy karena terjadi saat sentimen positif terhadap partainya meningkat. Menteri Pertahanan itu juga menyayangkan penangkapan terjadi ketika Gerindra sedang bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah, yang akan berlangsung dalam hitungan hari.

Dasco mengelak ketika dimintai konfirmasi soal pertemuan itu. “Berita hoaks semua,” ujarnya melalui WhatsApp. Meski begitu, saat ditemui para pewarta di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 25 November lalu, Dasco mengaku sudah melaporkan penangkapan Edhy kepada Prabowo. Menurut dia, arahan dari ketua umum adalah menunggu perkembangan informasi dari komisi antikorupsi.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partai telah menerima pengunduran diri Edhy dari posisi wakil ketua umum. Pengunduran diri itu pun telah disampaikan kepada Prabowo. Meski Edhy tak lagi menjadi pejabat partai, Muzani memastikan Gerindra akan memberi bantuan hukum.

Edhy berkarib dengan Prabowo sejak remaja. Dalam sejumlah wawancara setelah dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy mengatakan kedekatan dengan bosnya itu bermula saat masih menjadi taruna di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Di tingkat dua, dia dipecat karena terlibat dalam kematian seorang taruna. Dia lalu merantau ke Jakarta. Edhy mengaku mendatangi rumah Prabowo di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta, untuk meminta pekerjaan.

Tak hanya diberi pekerjaan, Edhy juga disuruh bersekolah dan berlatih silat oleh Prabowo. “Saya juga diberi uang bulanan,” ucapnya. Sejak itu, Edhy menjadi orang kepercayaan Prabowo. Edhy, misalnya, ikut mendampingi bekas menantu Soeharto itu ketika bermukim di Yordania dan beberapa negara Eropa setelah dipecat dari dinas militer pada 1998. Edhy bahkan sempat menjabat Direktur PT Kertas Nusantara—perusahaan milik Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Saat acara serah-terima jabatan Menteri Kelautan pada Oktober 2019, Edhy menyatakan sudah menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan itu.

Prabowo pula yang mengajak Edhy terjun ke politik. Seorang pendiri Gerindra menceritakan, Prabowo yang mundur dari Partai Golkar awalnya tak yakin Gerindra bisa menjadi partai peserta pemilihan umum. Apalagi waktu yang tersisa untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum tinggal empat bulan.

Narasumber yang sama menjelaskan, sejumlah orang dekat Prabowo tak setuju Gerindra menjadi partai politik, termasuk Edhy. Mereka menyarankan Gerindra menjadi organisasi kemasyarakatan. Namun, setelah Gerindra dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, Prabowo mengajak Edhy bergabung dan memintanya bertarung sebagai calon anggota legislatif dari Sumatera Selatan. Edhy akhirnya lolos ke Senayan dan ditugasi di Komisi VI, yang membidangi sektor industri dan perdagangan.

Menjelang pemilu presiden 2014, Prabowo kerap mengajak diskusi kader-kader muda yang berada di dekatnya. Bersama Fadli Zon dan Ahmad Muzani, Edhy disebut-sebut masuk ring satu 08—julukan Prabowo. Kedekatan Prabowo dan Edhy juga tecermin dalam pertemuan dengan Jokowi—waktu itu berstatus pemenang pemilu presiden 2019—di Stasiun Moda Raya Terpadu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada 13 Juli 2019. Tak melibatkan Sandiaga Salahuddin Uno, pasangannya dalam pemilihan presiden, Prabowo justru mengajak Edhy dan Muzani.

Penangkapan Edhy turut direspons Istana. Pada hari yang sama dengan Edhy diringkus penyidik, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan percaya KPK bekerja secara profesional dan transparan. Jokowi pun langsung menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan ad interim.

Juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut sempat bertemu dengan Presiden seusai penangkapan Edhy. Menurut dia, Presiden berpesan agar program prioritas di sektor kelautan dan perikanan tak terbengkalai gara-gara peristiwa yang menimpa Edhy. “Yang baik dilanjutkan dan yang kurang harus segera dievaluasi,” kata Jodi.

Hari pertama menjadi pelaksana tugas Menteri Kelautan, Kamis, 26 November, Luhut langsung memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Antam Novambar dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tb. Haeru Rahayu. Meneruskan pesan Presiden Jokowi, Luhut memerintahkan keduanya menyiapkan daftar pekerjaan rumah Kementerian.

Pada Jumat, 27 November lalu, Luhut mengevaluasi kebijakan ekspor benur yang menjerat Edhy sebagai tersangka suap. Mengaku mendapat masukan dari staf khusus di bidang hukum dan membaca regulasi yang ada, Luhut menyebutkan tak ada yang salah dalam kebijakan pengiriman benih lobster. Menurut dia, kebijakan itu dinikmati oleh semua masyarakat. Walau begitu, program ekspor benur disetop sementara untuk ditinjau ulang. “Kami evaluasi, apakah lanjut atau tidak,” ujar Luhut.