Tertinggal Selangkah di Industri Digital

LEBIH dari satu setengah tahun regulasi e-commerce didengungkan, pemerintah akhirnya siap-siap merealisasi aturan main bisnis online. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan seluruh persiapan regulasi e-commerce telah tuntas. "Tinggal diumumkan saja," kata Darmin kepada Tempo, Selasa pekan lalu.

Regulasi dan road map niaga elektronik Indonesia akan dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIV. Bekas Gubernur Bank Indonesia tersebut mengatakan cepat-lambatnya peraturan diterbitkan tergantung Presiden Joko Widodo, yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Papua.

Peta jalan e-commerce Indonesia diperuntukkan buat memberi kepastian pada enam hal, yang meliputi pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, infrastruktur telekomunikasi, logistik, serta pendidikan dan sumber daya manusia. Kepastian enam hal tersebut harus dipenuhi untuk memfasilitasi industri belanja online yang sedang booming saat ini.

Dalam prosesnya, pembahasan aturan main e-commerce di Tanah Air tak begitu lancar. Setidaknya ada sebelas pandangan dari kementerian dan lembaga yang harus diselaraskan. Perumusan e-commerce dipimpin Kementerian Koordinator Perekonomian. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perindustrian, serta Badan Ekonomi Kreatif masuk tim tersebut.

Proses pembahasan sempat tarik-ulur karena tiap lembaga memiliki perbedaan persepsi dan kepentingan. "Namanya peta jalan, pasti akan banyak dinamika," ujar ketua kelompok kerja perumusan peraturan presiden tentang e-commerce yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo. Kurangnya sumber daya manusia berpengalaman mengurusi e-commerce membuat pembahasan mentok.

Menyadari minimnya orang pemerintahan yang paham e-commerce, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak Jack Ma, bos raksasa e-commerce Cina, Alibaba, sebagai ketua penasihat e-commerce Indonesia. Dia melobi Ma saat berkunjung ke Cina pada awal September lalu. Tanpa pikir panjang, Ma menyambut ajakan Rudi.

Rudi optimistis pemikiran Ma membantu pengembangan industri e-commerce Tanah Air di keenam sektor tersebut. Nama besar yang disandangnya akan membawa persepsi positif. Ia memberi bocoran salah satu pemikiran Ma yang akan dituangkan dalam peraturan presiden, yaitu revolusi PT Pos Indonesia menjadi platform penunjang logistik e-commerce. Rudi mengatakan Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno sudah menyetujui ide tersebut.

Bukan tanpa alasan Rudi menggandeng Ma. Pada 2015, kapitalisasi bisnis e-commerce di ASEAN mencapai Rp 74,2 triliun. Dari angka itu, US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 30 triliun datang dari Indonesia. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah transaksi di Tanah Air diprediksi menyentuh US$ 46 miliar. "Arah kita harus go international. Presiden Jokowi juga sudah setuju," kata Rudi kepada Tempo, dua pekan lalu.

Besarnya potensi sektor ini dibidik Kementerian Keuangan untuk menambah pundi-pundi negara. Direktorat Jenderal Pajak berkukuh menarik pajak perniagaan dunia maya. "Siapa pun yang mempunyai penghasilan harus bayar pajak," ucap Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, pekan lalu. Chief Finance Officer Bukalapak.com Muhammad Fajrin Rasyid berharap pajak dunia maya diberi rate khusus melihat banyaknya pelapak yang berasal dari kalangan usaha kecil minim modal.

Ken langsung buru-buru memberi kepastian. Institusinya memang akan memburu pajak semua pelaku bisnis dunia maya, tapi dengan menetapkan batasan wajar. Kalkulasinya, pendapatan bersih dikurangi pendapatan tidak kena pajak Rp 4,5 juta per orang. "Kalau sudah menikah dan punya anak tiga penghasilannya Rp 23 juta per bulan, yang kena pajak cuma Rp 500 ribu," kata Ken.

Meski berpotensi besar, pemerintah belum memiliki angka resmi mengenai jumlah orang yang terlibat bisnis e-commerce. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan angka pasti tersebut baru akan dirilis setelah dilakukan sensus ekonomi akhir 2016. "Kami baru bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif untuk memberi klasifikasi khusus pelaku bisnis online," ujarnya kepada Tempo, Rabu dua pekan lalu.

Angka 26 juta yang dipegang BPS merupakan data mentah dari berbagai sumber yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan survei aktivitas e-commerce di Indonesia yang dilakukan Google dan Temasek pada 2015 hanya melibatkan 8-9 juta jiwa.

Chief Executive Officer Mataharimall.com Hadi Wenas merasakan minimnya data dan kesiapan pemerintah mengembangkan bisnis online. Sebelum ditemui di kantornya pada Jumat pekan lalu, ia bertemu dengan pihak Bank Indonesia. "Saya bingung ditanya perkembangan e-commerce seperti apa, sementara road map yang digadang-gadang satu setengah tahun lalu saja saya sudah lupa seperti apa," kata Wenas.

Wenas memprediksi tahun depan sudah bukan zamannya booming e-commerce. Para pelaku baru akan terus muncul, tapi pelaku yang sudah eksis akan memasuki fase menangguk profit. Karena itu, selain Mataharimall.com, situs market place lain, seperti Alibaba, melalui Lazada, Sinarmas, Lotte, dan Trans Group, akan memulai membentuk portal pembiayaan digital sendiri (financial technology/fintech).

Seorang pejabat di Otoritas Jasa Keuangan mengatakan fintech sebenarnya masuk radar sejak 2010. Namun, karena belum ada geliat masif, OJK—yang saat itu masih bergabung dengan Bank Indonesia—mengurungkan niatnya. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Rahmat Waluyanto tak menampik anggapan bahwa lembaganya telat merespons geliat fintech. "Kami akan membuat divisi khusus yang membawahkan fintech," ujarnya pada Jumat dua pekan lalu.

Pemerintah juga perlu memperhatikan masifnya penggunaan telepon pintar. Hadi Wenas mencatat saat ini ada 52 juta kunjungan di Mataharimall.com. Sebanyak 45-60 persen pelanggan menggunakan telepon seluler untuk bertransaksi dan sekadar melihat-lihat. Jumlah itu akan meningkat menjadi 60-85 persen tahun depan.

Menteri Rudi mengatakan masyarakat akan mendapat fasilitas Internet berkecepatan tinggi dan murah jika megaproyek Palapa Ring telah rampung. Namun cita-cita itu baru bisa terlaksana jika pembangunannya tidak molor pada 2019.