Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Tangerang - Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang mengindentifikasi kontrakan dan rumah penduduk di dekat perumahan mewah adalah titik kumuh baru di wilayah itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini adalah potensi titik kumuh baru yang akan kami intervensi," ujar Kepala Seksi Peningkatan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, Heru Hendrianto, Selasa, 22 Oktober 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Heru, kontrakan kumuh dan tak layak itu cukup marak ditemukan di wilayah urban dan industri seperti Cikupa, Pasar Kemis, Balaraja dan Curug. "Kontrakan dengan ruang yang minim, akses air bersih tidak ada dan sanitasi dan saluran air yang tidak memadai," kata dia.
Kontrakan ini, kata Heru, banyak digunakan kaum perantau dan buruh.
Sementara titik kumuh dan rumah tak layak huni juga ditemukan di pinggir perumahan mewah seperti sekitar Bumi Serpong Damai, Summarecon Serpong, Gading Serpong, Paramount Serpong, Talaga Bestari, Suvarna Sutera dan Citra Raya. "Rumah ini adalah yang tidak bisa dibebaskan oleh pengembang, warga memilih bertahan dengan akses yang seadanya," kata Heru.
Menurut Heru, penduduk masih bertahan di tengah himpitan rumah-rumah mewah pengembang besar dengan akses jalan yang seadanya. Untuk air bersih, warga bertahan dengan menggunakan air sumur. "Masalah ini menjadi pekerjaan rumah yang baru buat pemerintah," ujarnya.
Meski menemukan titik kumuh dan RTLH yang baru, Pemerintah Kabupaten Tangerang sepertinya belum akan melakukan penanganan masalah ini dalam waktu dekat. "Karena target yang lama masih banyak, dari 22.992 unit RTLH, baru 6.664 unit yang diperbaiki," kata Heru.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah mengatakan fokus pemerintah daerah saat ini adalah membenahi puluhan ribu rumah kumuh di 20 kawasan itu. "Targetnya 1000 rumah dalam setahun," kata dia.
Iwan mengatakan melalui Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin, dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi(Gebrak Pakumis Plus) 2019-2023, Kabupaten Tangerang menargetkan 1.000 rumah dibedah berikut dengan penataan lingkungan dan pemberdayaan sumber daya manusianya. "Banyak instansi yang terlibat disini, untuk penataan lingkungan, penyediaan air bersih dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kami melibatkan dinas terkait lainnya," ujarnya.
Pada tahun 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang menganggarkan dana sebesar Rp 20 miliar di APBD 2019 untuk membedah 1.000 rumah dan 20 kawasan kumuh yang tersebar di wilayah itu.
Foto 
