Pratikno: Kedekatan Saya dengan Presiden Profesional

PRATIKNO sebetulnya bukan pilihan pertama Presiden Joko Widodo untuk menduduki kursi Menteri Sekretaris Negara. Menurut sejumlah narasumber, Jokowi semula menginginkan guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Cornelis Lay, berada di posisi itu. Cornelis membawa Pratikno kepada Jokowi menjelang pemilihan Wali Kota Solo 2005.

Setelah menjadi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno tak tergantikan selama sepuluh tahun. Ia menjadi orang kepercayaan Jokowi dan ikut menyukseskan berbagai agenda pemerintah. Tapi ia ditengarai juga berupaya mengegolkan berbagai agenda politik Jokowi, seperti perpanjangan masa jabatan presiden.

Pratikno pun disebut melobi hakim Mahkamah Konstitusi agar menyetujui permohonan uji materi tentang batas usia calon presiden-wakil presiden. Lewat putusan yang dibacakan pada 16 Oktober 2023, MK membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, untuk maju dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024.  

Tempo berupaya mewawancarai Pratikno secara langsung. Namun ia memilih memberikan jawaban tertulis kepada wartawan Tempo, Daniel A. Fajri, pada Jumat, 26 Januari 2024. Pratikno tak mau menanggapi pertanyaan lanjutan untuk mendalami jawabannya. “Saya kerja,” ujarnya. Berikut ini petikan jawaban tertulis Pratikno.

Anda punya peran sentral dalam berbagai operasi politik Presiden Joko Widodo. Apa tanggapan Anda?
Tugas Menteri Sekretaris Negara meliputi pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintah untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk itu, Mensesneg perlu aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua menteri, kepala lembaga, kepala daerah. Termasuk dengan mitra kerja pemerintah sesuai dengan ketentuan.

Kami mendapat informasi bahwa Anda menjadi jembatan komunikasi dengan bekas ketua hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, saat gugatan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden berlangsung. 
Saya berkomunikasi dengan pejabat negara sesuai dengan koridor peraturan dan tentunya sesuai dengan penugasan Presiden. Soal komunikasi dengan hakim Mahkamah Konstitusi, kami menghormati independensi Mahkamah Konstitusi dan tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi keputusan MK. 

Kapan terakhir kali berkomunikasi dengan Anwar Usman?
Saya termasuk minim komunikasi dengan hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, karena memang tidak ada urusan kedinasan yang perlu dibahas. Terakhir bertemu saat ada pelantikan pejabat negara yang dihadiri beliau di Istana Negara. Tidak ada pembicaraan apa pun saat itu.