Soal Boleh-Tak Boleh Presiden Kampanye

SEJUMLAH kalangan mengkritik ucapan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan presiden, menteri, dan pejabat publik boleh berkampanye saat pemilihan presiden. Keberpihakan itu dinilai melanggar hukum dan etik. “Pernyataan itu jelas salah,” ujar pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Rabu, 24 Januari 2024. Menurut Bivitri, pernyataan kampanye Jokowi akan membuat negara cenderung mendukung calon tertentu dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Jokowi dua kali berbicara tentang bolehnya presiden berkampanye. Pada 24 Januari 2024 di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye dan memihak, tapi tak boleh menggunakan fasilitas negara. “Masak, gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh?” tuturnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang berada di samping Jokowi, tersenyum mendengar ucapan itu.

Di Istana Bogor, Jawa Barat, dua hari kemudian, Jokowi membawa kertas karton bertulisan aturan pemilu. Dia menyebutkan presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. “Yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu, jangan ditarik ke mana-mana,” katanya. Adapun Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan netral dalam pemilihan presiden ini.

Jokowi belum secara gamblang menyatakan mendukung calon presiden tertentu meski putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden Prabowo. Tapi istri Jokowi, Iriana, sempat mengacungkan pose dua jari, yang menyimbolkan nomor urut Prabowo-Gibran, dari jendela mobil dalam kunjungan di Salatiga, Jawa Tengah, Senin, 22 Januari 2024.

Pakar politik Ikrar Nusa Bakti menyatakan Jokowi telah ingkar janji untuk menjamin pemilihan presiden berjalan netral. “Akibatnya, pelaksanaan pilpres 2024 menjadi tidak fair,” ucap pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019 ini.

Kementerian Pertahanan Dilaporkan ke Bawaslu

Masyarakat untuk Pemilu Bersih melaporkan akun media sosial X @Kemenhan_RI perihal kecurangah pemilu ke Bawaslu RI, Jakarta, 23 Januari 2024. Tempo/Febri Angga Palguna

KOALISI Pemilu Bersih 2024, yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil, melaporkan Kementerian Pertahanan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebab, Kementerian Pertahanan mengunggah tagar Prabowo-Gibran dalam akun resmi media sosial X. “Ada dugaan penggunaan fasilitas negara,” ujar anggota Koalisi, Ibnu Syamsu Hidayat, Selasa, 23 Januari 2024. 

Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan kementeriannya akan menghadapi laporan dari masyarakat sipil itu. Politikus Partai Gerindra itu juga menyebutkan admin akun X Kementerian Pertahanan tersebut sudah diberi sanksi. “Admin sudah ditegur keras dan dicopot sebagai pengelola akun,” katanya. Ibnu mengatakan sanksi dan penghapusan tagar itu tidak berarti menghapus dugaan pelanggaran pemilu.

Pinjaman Online untuk Mahasiswa ITB

Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Maret 2022. Tempo/Prima Mulia