AEER Dukung Rencana Pembatasan Produksi Nikel untuk Perbaikan Tata Kelola dan Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mengapresiasi rencana pemerintah yang akan membatasi produksi nikel. Koordinator AEER Pius Ginting mengatakan, rencana tersebut diharapkan bisa memperbaiki tata kelola industri nikel di Indonesia yang selama ini mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.

“Dengan pembatasan produksi ini, industri nikel diharapkan memperbaiki tata kelolanya agar mekanisme transisi energi menuju energi hijau dapat diwujudkan secara berkeadilan,” kata Pius dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 Desember 2024.

AEER melihat selama ini implementasi transisi energi tidak memperhatikan aspek keadilan. Hasil riset AEER pada 2024 mengungkapkan masalah ketenagakerjaan pada industri nikel, yang sumbernya selalu berasal dari usaha perusahaan meraup keuntungan dengan menyerap tenaga buruh yang murah.

Selain itu, kata Pius, eksploitasi pekerja terjadi dengan menekan upah, jam kerja yang panjang. Selain itu juga ada tindakan sepihak oleh perusahaan seperti pemotongan gaji, pemutusan hubungan kerja, pemberian sanksi, hingga buruknya standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). “Dalam periode waktu 2023 hingga 2024, terdata 36 pekerja tewas dan 47 terluka saat bekerja,” tuturnya.

Riset AEER juga mengungkapkan bahwa para buruh nikel di Morowali dan Morowali Utara ada yang berlatar belakang petani dan nelayan. Mereka meninggalkan pekerjaan lamanya karena area bekerja mereka tercemar limbah pertambangan sehingga mempengaruhi produktivitas pertanian dan perikanan. Akhirnya banyak petani yang akhirnya terpaksa menjual tanah.