Digitalisasi Lontar Bali Agar Tidak Pudar

Sejak tahun 2018, Puri Anyar yang dibantu penyuluh bahasa Bali mulai melakukan identifikasi lontar. Ada 67 cakepan lontar yang dimiliki dan 17 yang sudah terdigitalisasi berupa katalog.

Sebelumnya, Puri Anyar sempat melakukan identifikasi sekitar tahun 90-an. Tapi, catatan dan lontarnya rusak dimakan tikus. Dari hal tersebut, akhirnya tercetus pemikiran Cok Bayu untuk melakukan digitalisasi.

Proses digitalisasi lontar di Puri Anyar bisa dikatakan sederhana. Lontar difoto menggunakan kamera. Setiap sisinya ditandai agar memudahkan ketika dibaca. Hasil fotonya kemudian disimpan dalam memori komputer. Selain itu, dibantu oleh penyuluh bahasa Bali mereka juga membuat katalog.

Dalam katalog tidak memuat sepenuhnya isi lontar. Hanya berisi judul, nomor naskah, tempat penyimpanan, asal lontar, kondisi, ukuran lontar, tebal lontar, jumlah baris pada setiap lembar lontar, bahasa, bentuk teks, penanggalan lontar, serta kalimat pertama dan terakhir. “Katalog dan lontar tidak kami buka untuk umum,” katanya.

Cok Bayu merahasiakan karena masih terbatas dalam pemahaman lontar-lontar tersebut. Selain itu, ada faktor sakral. Sehingga tidak setiap orang berhak mengetahuinya.

Digitalisasi lontar yang lebih baik dan maju dilakukan oleh Puri Kauhan, Ubud. Sejak 2018 mereka memiliki website untuk memuat aksara Bali yang disalin di atas daun pohon siwalan ini.

Dalam pemuatannya di Internet, Puri Kauhan juga merahasiakan isi lontarnya. Mereka hanya menyertakan ulasan singkat seperti nama lontar dan penjelasannya. Contohnya lontar Dasa Nama.

Pada website Puri Kauhan berisi penjelasan lontar itu yang dibuat pada 13 Juni 1938 atau tahun 1850 Saka. Lontar itu utuh di dalam sebuah keropak (tempat penyimpanan) dan dibuat dalam format cakepan. Tidak diketahui siapa penulisnya. Lontar tersebut ditulis dengan menggunakan aksara Bali, menggunakan bahasa Sansekerta, Kawi, dan Bali. Terdiri dari 25 lembar.

Untuk mendapatkan lontar secara utuh, kita bisa mengajukan permohonan langsung melalui website Puri Kauhan dengan menyertakan nama, alamat email, nomor telepon yang meminta lontar, asal institusi, alamat dan alasan meminta lontar secara utuh.

Tokoh Puri Kauhan Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana menyebutkan, terbatasnya publikasi isi lontar oleh pemiliknya karena nilai kesakralannya. Selain itu, ia beralasan hal itu agar proses belajar lontar lebih dihargai. “Agar belajar serius. Saya kira itu yang ditanamkan oleh para leluhur,” ujarnya. Namun, karena dianggap pingit atau sakral, lontar yang dimiliki kadang sampai tidak pernah dibuka atau diindentifikasi, sehingga rusak.

Puri Kauhan memiliki 42 lontar yang sudah terdigitalisasi. Jenisnya beragam seperti lontar usada, tutur, sastra, mantra dan salinan karya dari Dhang Hyang Nirarta. Dari jumlah itu, 20 lontar sudah alih aksara.

Ari Dwipayana yang juga Koordinator Staf Khusus Presiden Joko Widodo  berencana melakukan alih bahasa. “Harapannya agar lontar bisa lebih berguna secara luas bagi masyarakat,” ujarnya.

***

Boleh dibilang, proses identifikasi hingga digitalisasi lontar masih tidak gampang. Perlu pendekatan pada pemilik lontar. Hal itu diungkapkan oleh seorang penyuluh bahasa Bali di Kecamatan Ubud, Ida Bagus Oka Manobhawa (37).

Ia mengatakan, belum seluruhnya pemilik lontar mau melakukan identifikasi. “Karena dianggap warisan keluarga, jadi pengetahuannya tidak ingin disebarluaskan,” ujarnya.

Apalagi jika dikaitkan dengan klenik atau lontar untuk pelajaran ilmu hitam, di Bali disebut pengeleakkan. Sehingga masih ada masyarakat yang tertutup. “Pada umumnya masyarakat tidak tahu isi lontarnya,” katanya.

Gus Oka yang menjadi penyuluh bahasa Bali sejak 2016 ini menceritakan, awalnya pernah memohon hingga dua jam kepada pemilk lontar agar bisa dilakukan proses identifikasi. “Akhirnya tetap gagal,” ujarnya.

Proses tersebut tidak membuat dirinya patah arang. Hal yang sama juga dialami seluruh penyuluh bahasa Bali di Pulau Dewata. Hingga akhirnya mereka meminta bantuan publikasi pada media lokal. “Setelah itu, mulai lebih gampang. Pemilik lontar agak lebih terbuka. Bahkan ada yang minta ke penyuluh untuk identifikasi,” katanya.

Untuk proses digitalisasi hingga saat ini sepenuhnya masih bergantung pada pemilik lontar, pemerintah daerah tidak menyiapkan sarana. Gus Oka mengatakan, ia sendiri masih kesulitan untuk alat digitalisasi seperti kamera. “Setahu saya, di Kabupaten Jembrana penyuluh bahasa Bali sudah kerja sama dengan pemerintah daerahnya untuk digitalisasi,” ujarnya.

Proses digitalisasi lontar menjadi penting karena terkait dengan usia dan daya tahan daun dari pohon bernama Latin Borassus flabellifer ini. Gus Oka memperkirakan, satu lembar daun lontar saat ini bisa bertahan hingga 100 tahun.

Sementara itu, proses identifikasi lontar di masa pandemi sekarang ini, Gus Oka sangat membatasi dan rutin melakukan koordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 di desa setempat.

Agar nantinya tidak menimbulkan kecurigaan, proses identifikasi lontar saat ini hanya melibatkan beberapa penyuluh bahasa Bali. Tugas mereka dibagi dalam beberapa bagian, membersihkan, membaca, alih aksara, hingga proses digitalisasi.

Sejak tahun 2018, penyuluh bahasa Bali baru melakukan digitalisasi sebanyak 40 cakepan lontar. Sementara untuk identifikasi, terdata 29.658 cakepan sejak 2016.

Selama ini, penyuluh bahasa Bali hanya mengandalkan alat seadanya untuk proses digitalisasi. “(Dukungan) belum ada dari pemerintah provinsi,” kata koordinator penyuluh bahasa Bali tingkat provinsi Wayan Suarmaja.

Menurut Wayan Suarmaja, untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebelumnya pernah melakukan digitalisasi lontar. Waktu itu belum melibatkan penyuluh bahasa Bali yang  terbentuk pada 2016.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Wayan Adnyana mengatakan, pihaknya belum begitu fokus pada digitalisasi lontar, sehingga fasilitas bagi penyuluh bahasa Bali juga tidak ada. Saat ini Dinas Kebudayaan masih pada tahap identifikasi dan alih bahasa. “Akan kami coba ke depan,” katanya.

Namun, pria yang akrab disapa Kun Adnyana ini menekankan, agar proses digitalisasi tetap menjaga kerahasiaan isi lontar. “Karena masyarakat masih percaya pingit atau sakral,” ujarnya.

Akademikus Universitas Udayana I Gde Nala Antara menilai digitalisasi lontar merupakan usaha penyelamatan hasil peradaban. “Saat ini harus dilakukan,” ujarnya.

Ia mengakui upaya itu belum maksimal karena memerlukan waktu panjang. Selain itu peralatan dan sikap pemilik yang enggan lontarnya diketahui oleh pihak dari luar lingkar keluarga menjadi kendala.

Universitas Udayana Bali sendiri memiliki 900 cakepan lontar dan direncanakan beberapa tahun ke depan semuanya telah terdigitalisasi. “Pemerintah perlu bantu pemilik sehingga bisa mendapatkan kekayaan intelektual dari lontar yang digitalisasi,” ujarnya.

MADE ARGAWA

*Liputan ini didukung oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) dalam program Merajut Nusantara, Digitalisasai Aksara Nusantara.