Pemerintahan Dikudeta di Myanmar, Arakan Army Tetap Diblokir di Facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Facebook dilaporkan tetap memblokir sejumlah organisasi di Myanmar sekalipun organisasi itu telah bergabung dalam perlawanan terhadap kudeta militer di negara tersebut. Blokir telah dialami sejak 2019, jauh sebelum militer mengambil paksa pemerintahan pada Februari lalu. Saat itu, organisasi seperti Arakan Army dan banyak afiliasinya diklasifikasi sebagai organisasi teroris oleh pemerintahan yang sipil dan demokratis.

Setelah militer kembali menguasai pemerintahan (setelah pemilihan umum dituding dicurangi), situasi politik di Myanmar dinilai telah berkembang ekstrem. Namun ada satu hal yang menjadi jelas: Arakan Army tak lagi diklasifikasi sebagai kelompok terorisme, baik oleh pemerintah militer saat ini atapun pemerintahan terpilih yang dikudeta.

Meksi begitu, menurut Rest of World, Arakan Army tetap tak bisa berkomunikasi di platform Facebook. Kelompok ini bukan satu-satunya yang masih diblokir di platform aplikasi media sosial tersebut.

Ada banyak kelompok bersenjata berbasis kesukuan yang aktif di Myanmar, beberapa bersatu melawan pemerintahan militer yang telah secara brutal menekan para pengunjuk rasa pro demokrasi. Banyak halaman Facebook mereka juga telah dibatasi pada 2019--saat itu atas permintaan pemerintahan yang dipimpin Aung San Suu Kyi sebagai State Counsellor.

Menurut Rest of World, larangan terhadap kelompok-kelompok itu sama kontroversialnya dulu dan sekarang. Beberapa berargumen kalau larangan dulu untuk mencegah informasi pelanggaran HAM, seperti genosida yang dilakukan Tatmadaw alias militer Myanmar atas etnis muslim Rohingya, tersebar ke luar negeri.