<font face=verdana size=1>Bank Indonesia</font><br />Menuju Kebon Sirih Satu

Kabar penting itu disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor majalah Tempo, Rabu pekan lalu. Posisi Gubernur Bank Indonesia kosong karena Boediono mundur pada 19 Mei 2009 setelah dipilih oleh Yudhoyono menjadi pendampingnya dalam pemilihan presiden Juli nanti. ”Sudah ada calon. Mungkin dua calon. Salah satu calon, ya, Menteri Keuangan saya, Ibu Sri Mulyani,” ujar Yudhoyono.

Namun, Presiden belum bersedia menyebutkan calon lain yang akan diajukan bersama Sri Mulyani. Yang jelas, nama calon itu sudah di kantongnya. Menurut Presiden, calon alternatif ini memiliki pengalaman dan kualitas yang seimbang dengan Sri Mulyani. Karena itu, kata Presiden, calon pendamping tersebut dijamin tidak akan menjadi pajangan atau formalitas belaka saat seleksi dan uji kepantasan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam waktu dekat Presiden akan menyerahkan surat ke DPR tentang calon gubernur bank sentral. Selanjutnya, DPR akan melakukan seleksi dan menguji kelayakannya. Sampai pekan lalu, menurut Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, surat dari Presiden ihwal pengajuan calon Gubernur Bank Indonesia itu belum masuk ke Dewan.

Nama Sri Mulyani memang sudah santer disebut bakal menjadi calon kuat pejabat nomor satu di Kebon Sirih—sebutan untuk Bank Indonesia. Adapun calon pendamping yang dijagokan akan bersaing dengan Sri, antara lain, Hartadi A. Sarwono (Deputi Gubernur Bank Indonesia) dan Agus Martowardojo (Direktur Utama Bank Mandiri). Sebelum Boediono, Agus sudah pernah diajukan oleh Presiden namun ditolak DPR.

Sri Mulyani, yang sedang berada di Paris, Prancis, mengikuti pertemuan negara-negara anggota G-8, belum bisa dimintai konfirmasi soal penunjukannya sebagai calon Gubernur BI. Pertanyaan Tempo lewat pesan pendek belum direspons hingga akhir pekan lalu.

Ekonom dari Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, menilai Sri Mulyani sosok yang tepat menjadi Gubernur Bank Indonesia. Dia menduga, Presiden memilih Sri untuk mereformasi bank sentral. Banyak kalangan menilai ia sukses mereformasi Direktorat Jenderal Pajak bersama Darmin Nasution, yang kebetulan juga sudah terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menggantikan Miranda.

Mantan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat ini, kata Fauzi, juga bisa memuluskan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, sebuah lembaga khusus yang akan mengawasi perbankan. Tahun depan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia, otoritas ini sudah terbentuk. ”Selama ini pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia masih dinilai kurang.”

Sebaliknya, ekonom Aviliani menilai Sri Mulyani lebih tepat sebagai Menteri Keuangan. Sifat dan pendiriannya yang lurus, kata dia, justru dikhawatirkan malah membuat sistem pengawasan perbankan menjadi kaku. Aviliani mengaku lebih sreg bila Gubernur Bank Indonesia berasal dari lingkup internal bank sentral, atau bankir yang mengerti sistem moneter. ”Kebijakan bank sentral lebih baik jika sudah di-access oleh bankir,” ujarnya.

Tapi, bagi anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Harry Azhar Azis, calon gubernur dari luar bukan masalah. Menurut dia, tak perlu ada dikotomi calon Gubernur BI dari dalam atau luar bank sentral. Siapa pun boleh diseleksi asalkan memenuhi syarat dan kompeten, ujarnya. Dua hal itu mestinya tidak akan menjadi penghalang Sri Mulyani menapak tilas pendahulunya, Boediono.

Padjar Iswara, R.R. Ariyani