Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis pertumbuhan ekonomi RI bakal capai 8 persen berkat program Makan Bergizi Gratis dan alokasi dana desa. Menurutnya, dua program tersebut berdampak langsung pada peningkatan sektor perekonomian di masyarakat menengah ke bawah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, setiap desa akan menerima sekitar Rp1 miliar dari dana desa, ditambah dengan pemasukan dari program makan bergizi gratis yang diklaim Ketua DEN Luhut bisa mencapai Rp9 miliar. “Dana desa dan makan bergizi akan men-generate ekonomi di desa. Dengan ini, 8 persen pertumbuhan yang dicanangkan bukan hal yang impossible. Itu sangat do-able untuk dilakukan.” ujar luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Kamis, 9 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, dalam konferensi pers tersebut Luhut juga menyampaikan beberapa poin. Apa saja?
Singgung Ketidakpatuhan Pajak Masih Tinggi
Luhut membeberkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak mereka di Indonesia masih sangat rendah. Ketidakpatuhan ini yang kemudian mengakibatkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia masih kecil.
"Contoh, ya, ada mobil dan sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50 persen. Jadi Anda bisa bayangkan, kepatuhan pajak kita itu sangat rendah," ujar Luhut dalam jumpa pers di Kantor DEN, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.
Tahun lalu, realisasi penerimaan pajak juga tak mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Dari perencanaan sebesar Rp 1.988,9 triliun, pajak yang terkumpul hanya Rp 1.932,4 triliun hingga 31 Desember 2024.
Implementasi Digitalisasi Pemerintahan
Eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengatakan, pemerintah akan mulai mengimplementasikan digitalisasi pemerintahan. Dalam program bantuan langsung tunai (BLT), penerima harus membuka rekening bank yang dapat dipantau untuk apa saja uang itu mereka pergunakan.
Sistem ini, kata Luhut, akan dibuat di dalam negeri. Berikutnya, dalam satu-dua pekan ini Prabowo akan menemui para pengembang sistem setelah sistem ini terbentuk. "Sistem ini bukan sistem baru dan tidak seperti e-KTP mau tender sekian triliun, tidak ada itu. Karena kita pengalaman dengan dulu Peduli Lindungi, kami tidak keluar duit yang macam-macam, dan itu ternyata bisa," ujarnya.
Dukung Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Luhut juga mengaku mendukung Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang sedang dirintis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia mengatakan, dukungan itu dipantik oleh teguran Bank Dunia ihwal rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang masih rendah.
"Bank Dunia mengkritik kita bahwa kita salah satu negara yang mengumpulkan pajaknya tidak baik. Kita disamakan dengan Nigeria," ujar Luhut.
Luhut mengatakan, Bank Dunia berpandangan jika Coretax mampu berjalan, Indonesia akan memperoleh tambahan rasio penerimaan pajak sebesar 6,4 persen dari PDB atau setara kira-kira Rp1.500 triliun. Eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengatakan, angka ini telah ia rinci sejak sekarang.
"Saya lihat sih kalau kita lakukan dengan baik dan semua sepakat. Jangan berkelahi gini-gini, tidak usah terus kritik-kritik dulu. Biarkan jalan dulu. Nanti ya kritik, berikan kritik membangun, karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan," tuturnya.
Soal BRICS
Luhut buka suara ihwal bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh organisasi internasional BRICS. Ia mengklaim status itu tak akan mengurangi independensi Indonesia di percaturan ekonomi dunia.
“Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, Cina atau Amerika. Kita tidak perlu memihak. Apalagi sekarang ini dengan Presiden seperti Pak Prabowo Subianto. Kita perlu merdeka, perlu independen, ya sedikit nakal-nakal, lah,” ujar Luhut.
Luhut mengungkap, Indonesia akan memperoleh keuntungan dengan menjadi anggota penuh BRICS, yakni pasar yang lebih besar. Ia mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati persoalan pasar yang terjadi di Cina dan Rusia.
Han Revanda, Dede Leni, dan Sita Planasari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
