Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara ihwal bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh organisasi internasional BRICS. Ia mengklaim status itu tak akan mengurangi independensi Indonesia di percaturan ekonomi dunia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, Cina atau Amerika. Kita tidak perlu memihak. Apalagi sekarang ini dengan Presiden seperti Pak Prabowo Subianto. Kita perlu merdeka, perlu independen, ya sedikit nakal-nakal, lah,” ujar Luhut dalam jumpa pers di Kantor DEN, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Luhut mengungkap, Indonesia akan memperoleh keuntungan dengan menjadi anggota penuh BRICS, yakni pasar yang lebih besar. Ia mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati persoalan pasar yang terjadi di Cina dan Rusia.
Cina, yang kini produksi dalam negerinya mengalami oversupply, gencar mengekspor barang-barangnya ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Negeri Panda berpotensi makin kehilangan pasar di Amerika Serikat semenjak Donald Trump terpilih menjadi presiden.
Sedangkan Rusia kini kehilangan pasar di Eropa setelah Ukraina Ukraina menolak memperpanjang kontrak transit gas melalui wilayahnya. Kedua negara ini berseteru sejak sepuluh tahun terakhir. Luhut mengatakan, berhentinya pasokan gas dari Rusia akan berpotensi memicu krisis energi di Eropa.
Di Negeri Abang Sam, Luhut mengatakan, ketidakpastian ekonomi tinggi karena belum ada kejelasan nilai tarif yang akan dipatok oleh Trump. Presiden yang terpilih kedua kalinya ini digadang-gadang akan kembali memagari pasar dalam negeri dengan bea masuk yang tinggi.
“Kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermati dengan baik. Salah satu tugas DEN memberikan masukan kepada Presiden dalam proses pengambilan keputusan,” ujar eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.
Bergabungnya Indonesia ke BRICS pertama kalinya disepakati oleh anggota-anggota BRICS dalam KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023.
Namun, karena Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada Februari 2024, Pemerintah RI secara resmi menyatakan niat bergabung ke dalam BRICS setelah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto terbentuk.
Anggota-anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global sehingga menjadikannya pemain yang penting di kancah internasional.
Berdiri pada 2009 dengan anggota asli Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan itu, BRICS kini memiliki semakin banyak anggota usai 13 negara baru ditetapkan sebagai negara mitra pada Oktober 2024.
Selain Indonesia, BRICS juga menyambut tiga negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Sita Planasari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.