Agar Dana Transisi Energi Cair

Presiden Joko Widodo kerap kali menagih komitmen para donor JETP. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 13 November lalu, Jokowi menyinggung soal komitmen JETP. Dia meminta negara tersebut bisa mendukung percepatan transisi energi lewat program pensiun dini PLTU, pengembangan jaringan transmisi, serta distribusi kelistrikan.

Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan menyinggung ihwal komitmen JETP. "Saya harap komitmen segera diimplementasikan karena dukungan mobilisasi pendanaan adalah elemen penting transisi energi," katanya pada 10 September lalu.

Pada awal tahun, Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Isu JETP turut jadi pembahasan keduanya yang bertemu di sela Konferensi Tingkat Tinggi G7 di Hiroshima, Jepang. Dalam forum tersebut, dia menyatakan dorongan percepatan realisasi komitmen Jepang untuk menghentikan operasi PLTU serta investasi teknologi rendah karbon.

Di hadapan mahasiswa di Stanford University pada 15 November lalu, Jokowi menyinggung tentang komitmen negara-negara dalam transisi energi yang tak ada bedanya dengan skema pendanaan komersial. Sebab, mereka memberikan porsi utang yang jauh lebih tinggi ketimbang hibah. "Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin ataupun negara-negara berkembang."

Operasi turbin mini geotermal dengan daya sampai 400 watt di area sumur Kamojang 51, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. TEMPO/Amston Probel

Butuh Payung Hukum JETP

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan JETP butuh dibuatkan payung hukum untuk memastikan realisasi pendanaan. Sarannya adalah membentuk undang-undang khusus untuk JETP. Menurut dia, perlu ada ketentuan yang lebih tinggi untuk memastikan kerja sama pendanaan JETP yang mencakup berbagai sektor berjalan mulus.

Bhima berharap undang-undang mengenai JETP bersifat omnibus untuk mengakomodasi aturan baru ataupun perubahan aturan ihwal transisi energi. "Bahkan, ketika rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan macet di parlemen, penyelesaian cepatnya bisa lewat RUU JETP," ujarnya.

Selain itu, kehadiran undang-undang bisa memperkuat tim penyusun transisi energi, dalam hal ini Sekretariat JETP. Bhima menuturkan landasan hukum yang kuat juga penting untuk memberi kepastian bahwa program tersebut tetap berlanjut meski terjadi pergantian kepala negara pada 2024.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan Bisman Bachtiar sepakat bahwa perlu ada penguatan peran Sekretariat JETP demi merealisasi komitmen para donor JETP. Indonesia butuh tim yang kuat, terdiri atas lintas sektor pemerintahan dan berdiri di bawah Presiden langsung. Tugasnya adalah mengkoordinasi potensi di dalam negeri dan melobi pihak internasional. "Jangan suruh-suruh untuk transisi energi, tapi duitnya tidak ada," tuturnya.

Namun Bisman menilai belum ada urgensi untuk menyusun undang-undang khusus JETP. Ketentuan soal transisi energi bisa disisipkan di rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Undang-Undang Energi. Adapun aturan ihwal JETP yang lebih mendetail bisa disusun dalam bentuk aturan turunan lain. "Karena sangat conditional, tergantung situasi," ujarnya.

Paul Butarbutar menuturkan belum ada rencana merancang undang-undang khusus JETP sejauh ini. Tempo berupaya meminta konfirmasi kepada Direktur Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin, tapi tak ada respons hingga berita ini ditulis. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana menolak berkomentar saat dimintai konfirmasi ihwal payung hukum ini.

VINDRY FLORENTIN | FAJAR PEBRIANTO