Anggaran PU Dipangkas Rp 81 Triliun, Bagaimana Nasib Tol Trans Kalimantan hingga Papua?

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi pukulan berat bagi pembangunan infrastruktur. Adapun pemangkasan anggaran yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ini menyebabkan pagu anggaran Kementerian PU menyusut dari Rp 110.95 triliun menjadi hanya Rp 29 triliun.

Dengan kondisi ini, Nirwono mengatakan Kementerian PU paling tidak hanya bisa menyelesaikan program yang sedang berjalan dan belum tuntas. Sedangkan proyek infrastruktur yang belum tereksekusi, bisa diserahkan ke pihakk swasta. “Tapi tantangannya, swasta pilih-pilih dalam mengerjakan proyek,” kata Nirwono saat dihubungi Tempo pada Selasa, 4 Februari 2025.

Menurut Nirwono, swasta akan berhitung soal keuntungan yang cepat bila akan berinvestasi.Walhasil, aspek pemerataan akan menjadi catatan. “Contohnya, disuruh milih membangun tol di Jawa atau Kalimantan, pasti milihnya di Jawa."

Oleh sebab itu, pemangkasan anggaran Kementerian PU menjadi sandungan untuk merealisasikan proyek-proyek tol di luar Jawa. Nirwono berujar, anggaran yang tersisa hanya cukup untuk membiayai pemeliharaan jalan tol, bukan untuk merampungkan infrastrukturnya.

“Jadi, ambisi Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Papua, sudah lupakan saja. Sulit,” kata Nirwono.

Bila pemerintah masih ingin membangun infrastruktur, Nirwono mengatakan pemangkasan anggaran besar-besaran diperhitungkan kembali. Menteri Pekerjaan Umum, kata dia, perlu menyampaikan risiko-risiko pemangkasan anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kalaupun keputusan pemangkasan anggaran itu akhirnya bulat, Nirwono menyarankan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membuat disclaimer. Misalnya, ia menyatakan bahwa masyarakat tidak bisa berharap banyak pada Kementerian Pekerjaan Umum ihwal pembangunan infrastruktur. 

“Bendera putihnya dikibarkan lebih dulu. Kalau tidak, Kementerian PU bakal jadi pihak yang disalahkan ketika program-program tidak tercapai,” kata dia. “Juga supaya tidak jadi pembelaan dan alasan ketika ada masalah nantinya."

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan mengatakan porsi pemangkasan anggaran kementeriannya  belum final. Ia bakal memperjuangkan agar anggaran Kementerian PU tidak dipangkas terlalu banyak. “Kami masih exercise dulu. Nanti mudah-mudahan ada hal-hal yang baru,” kata Diana saat ditemui di Kementerian PU, Selasa, 4 Februari 2025.

Adapun terkait dengan program, Kementerian PU akan memprioritaskan program-program yang menjadi visi-misi Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan. Artinya, Kementerian PU akan tetap membangun jaringan irigasi.

Selain itu, Diana mengatakan program pembangunan infrastruktur lainnya tetap berjalan. Salah satunya, pembangunan jalan tol. “Kalau jalan tol kan sebagaian besar KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha), bukan APBN. Sebagian besar KPBU akan tetap berjalan.”

Dalam catatan Tempo, pemerintah turut mengucurkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selama pembangunan tol di era pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika memaparkan kinerja APBN dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis, 4 Juli 2024.

Bendahara negara itu menyatakan APBN mampu menciptakan tambahan jalan tol 1.938 kilometer." Dan jalan nasional non-tol sepanjang 4.574 kilometer," kata Sri Mulyani, dipantau Tempo melalui kanal YouTube DPR RI.  

Adapun total jalan tol yang dibangun selama 10 tahun Jokowi mencapai 2.432 kilometer. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2019-2024 mengklaim kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan produktif, seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan, bisa mengurangi biaya logistic. “Ini juga meningkatkan daya saing produk dalam negeri," ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis, 3 Oktober 2024.

Pilihan Editor: Menteri PU Sempat Usulkan Tambahan Rp 14,87 T untuk IKN sebelum Anggaran Dipangkas Rp 81 T