Gagal Memantik Kompor Listrik

Darmawan menyatakan PLN hanya akan berfokus pada pendampingan dan evaluasi atas program uji coba yang telah digelar di Solo dan Denpasar. “Kami menindaklanjuti dengan berbagai perbaikan pada program uji coba di dua kota tersebut,” ujarnya. “Kami terus memberi pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat sampai benar-benar dapat menggunakannya secara mandiri dan beralih sepenuhnya ke kompor listrik.”

Keputusan PLN membatalkan rencana pembagian kompor induksi hanya berselang empat hari dari pengumuman sikap pemerintah oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan hasil uji coba pemakaian kompor listrik atau induksi akan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan program ini.

Airlangga meyakinkan bahwa pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat mengenai biaya dan risiko dalam program konversi elpiji bersubsidi ke kompor listrik. Dia berjanji pemerintah akan melakukan sosialisasi yang lebih intensif sebelum menjalankan program ini. “Kami akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mensosialisasi kepada masyarakat sebelum program diberlakukan,” katanya pada Jumat, 23 September lalu.

•••

PROGRAM konversi LPG 3 kilogram atau elpiji bersubsidi ke kompor listrik atau  induksi memang menuai polemik. Di media sosial Twitter, misalnya, ramai cuitan dan komentar yang menolak rencana migrasi kompor gas ke kompor listrik. Semula warganet menyoal kecukupan daya listrik rumah tangga untuk menyalakan perangkat masak yang membutuhkan daya listrik tinggi. Ada pula yang mempermasalahkan kebiasaan memasak menggunakan kompor dengan nyala api, kesesuaian dengan alat masak, serta kompor listrik yang dianggap tak mudah digunakan oleh pedagang makanan keliling. Ujungnya adalah kekhawatiran masyarakat akan melonjaknya tagihan listrik karena memasak menu Nusantara memerlukan waktu berjam-jam.

Akun @MegahijabL, misalnya, menyatakan: “Belum lagi abis pusing BBM. Sekarang katanya kompor gas mau di ganti pakai kompor listrik. Mumet saya.” Cuitan lain dari @rikotuntung: “Kacau ni pln..kemaren mau turun daya ngak bisa ..eh tau mau program kompor listrik bayar pakai apa yg ada aja tagihan di atas 300 rb tiap bln apa lg tambah kompor listrik...mau bayar pakai daun apa..PLN..?”

Warga memasak menggunakan kompor listrik induksi di Kampung Mojo, Semanggi, Solo, Jawa Tengah, 27 September 2022. ANTARA/Mohammad Ayudha.

Meski begitu, ada juga warganet yang mendukung, seperti akun @Didin44242437: “Niat baik Pemerintah untuk mengganti lpg 3 kg ke kompor listrik di tentang, di kalsel saat Ini kami beli lpg 3 kg 48 ribu di pengecer,mau beli di agen ga pernah dapat,apa pendapat mu wahai wakil rakyat...”

Pernyataan anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Mulan Jameela, yang mengkritik program kompor listrik, menjadi trending topic di Twitter. Legislator yang juga dikenal sebagai penyanyi ini mengaku punya kompor listrik, tapi tetap tak bisa lepas dari kompor gas karena karakter masakan Indonesia yang membutuhkan alat masak tertentu dan api yang besar. Dia juga menyoal tagihan listrik yang akan membeludak. "Masyarakat yang kekurangan daya listriknya kan 450 volt-ampere, ini kebutuhannya 1.200-1.800 watt, gede sekali," tuturnya.

Dalam rapat kerja Komisi Energi DPR dengan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier pada Rabu, 21 September lalu, Mulan meminta pemerintah mengkaji kembali program konversi kompor elpiji ke kompor induksi. “Ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru,” ujarnya. Warganet lantas menilai anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya itu mewakili suara kaum ibu.

Kritik pedas dari sejumlah anggota DPR lain juga mengalir dalam rapat kerja dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Rabu, 14 September lalu. Anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mulyanto, meminta pemerintah menjamin program migrasi elpiji bersubsidi ke kompor listrik atau induksi tidak akan menyusahkan masyarakat. “Biaya energi yang dikeluarkan masyarakat dalam pemanfaatan kompor induksi harus lebih murah atau minimal setara dengan biaya penggunaan elpiji bersubsidi,” ucapnya.

Anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Golkar, Maman Abdurrahman, meminta PLN mengkaji program ini. Dia mengingatkan, pemakaian kompor listrik yang bertujuan menekan tingkat konsumsi elpiji bisa kontraproduktif dengan agenda pemerintah di sektor penghiliran batu bara. Ia mengungkapkan, proyek konversi kompor elpiji bisa mengurangi minat investasi pengolahan batu bara menjadi gas dimethyl ether, bahan baku elpiji. “Intinya kami bukan menolak atau setuju, tapi perlu kajian yang matang,” katanya. Maman menilai ada kesan persaingan antara PLN dan PT Pertamina (Persero) dalam memasarkan produk energi. “Sama-sama jadi marketing. Yang satu mendorong penggunaan elpiji, yang satu mendorong kompor induksi.”

Dalam rapat itu, manajemen PLN membeberkan hasil survei dua perguruan tinggi, yakni Universitas Udayana di Bali serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret di Solo tentang subsidi elpiji yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan hasil survei itu, lebih dari 92 persen masyarakat nonmiskin atau yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih memakai elpiji bersubsidi 3 kilogram.

Dalam riset disebutkan kelompok masyarakat ini adalah pelanggan listrik dengan daya 900 volt-ampere (VA), 1.300 VA, dan 2200 VA. Karena itu, program konversi ke kompor induksi yang dilakukan PLN tidak mengacu pada DTKS atau non-DTKS, melainkan pada pelanggan pengguna elpiji bersubsidi 3 kilogram.

Darmawan mengatakan program subsidi elpiji 3 kilogram yang tidak tepat sasaran telah membebani keuangan negara lebih dari Rp 300 triliun sejak 2017. Anggaran subsidi tersebut bisa terus membengkak dari tahun ke tahun karena pertambahan jumlah pengguna dan volume konsumsi yang tidak dapat dikendalikan sesuai dengan target.  

Di lain pihak, pemerintah sulit membendung subsidi karena harga elpiji, yang mayoritas masih diimpor, terus melonjak di tengah kenaikan harga minyak dan gas di pasar global. Saat ini elpiji bersubsidi dijual sekitar Rp 21 ribu per tabung atau Rp 7.000 per kilogram. Padahal harga produk elpiji nonsubsidi sudah lebih dari Rp 17 ribu per kilogram. Artinya, pemerintah mengeluarkan biaya subsidi Rp 10 ribu per kilogram.

PLN mengklaim memiliki data akurat tentang rumah tangga pengguna elpiji 3 kilogram yang sebenarnya bukan target subsidi. “Mereka adalah pelanggan PLN yang bisa diidentifikasi by name, by address, berbasis geolocation,” ucap Darmawan, yang juga menyatakan program konversi elpiji bersubsidi ke kompor listrik akan membantu pemerintah mengubah skema subsidi dari non-targeted subsidy menjadi targeted subsidy.

Tapi Darmawan juga mengakui ada masalah sosialisasi, yang seharusnya berjalan masif, termasuk untuk mengubah persepsi masyarakat tentang bertambahnya daya dan biaya memasak akibat pemakaian kompor listrik atau induksi.  

Dalam berbagai kesempatan, PLN berupaya meyakinkan masyarakat bahwa peserta program peralihan kompor listrik adalah pelanggan dengan daya setrum 450 VA dan 900 VA. Karena itu, PLN tidak akan mengubah daya listrik pelanggan kelas menengah ke bawah. Agar mereka bisa memakai kompor listrik dengan konsumsi daya di atas 1.000 watt, PLN menyediakan jalur kabel khusus yang terpisah dari instalasi listrik rumah yang sudah ada. Dengan begitu, tarif listrik rumah utama tidak berubah. “Tidak ada penghapusan kelompok pelanggan dengan daya 450 VA ke 900 VA seperti kabar yang beredar di masyarakat," Darmawan memastikan.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi PLN, Darmawan menambahkan, angka konsumsi listrik pengguna kompor induksi memang meningkat. Tapi dia mengklaim keluarga penerima manfaat mulai merasakan biaya memasak yang lebih murah daripada memakai kompor elpiji. “Kami akan melaporkan data pemantauan dan evaluasi program uji coba ini secara periodik sebagai pertimbangan bagi pemerintah.”

Toh, keriuhan kadung terjadi. Seorang pejabat bercerita, kegaduhan ini membuat Presiden Joko Widodo tak senang. Pejabat lain menyebutkan Jokowi sempat menegur Darmawan Prasodjo mengenai program konversi elpiji ke kompor listrik yang diprotes banyak orang. Kepada Tempo, Jumat, 7 Oktober lalu, Darmawan membantah kabar bahwa ia ditegur Presiden. Dia mengaku telah melaporkan hasil evaluasi program uji coba kompor induksi dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, September lalu.

Ihwal penghematan biaya memasak, seperti yang diklaim Darmawan, diakui oleh Jero Kusumawati yang berjualan mi instan di Pantai Mertasari. Dia menjelaskan, warungnya hanya memerlukan saldo listrik Rp 100 ribu. Pengeluaran itu sudah mencakup biaya lampu serta peralatan warung dan kompor induksi dalam sebulan. Saat memakai elpiji bersubsidi, selain membayar listrik Rp 100 ribu, dia masih harus mengeluarkan biaya Rp 36 ribu untuk memasak. “Sekarang enak, tidak perlu beli gas lagi.”

Kadek Sri Muliastini, warga Jalan Gumuk Sari, Sesetan, Denpasar, juga hepi dengan adanya kompor induksi. “Biaya kompor jadi tidak terasa karena sudah sekalian tagihan rekening listrik rumah,” kata perempuan 50 tahun itu. Sri pun biasanya masih harus membeli minimal dua tabung elpiji bersubsidi setiap bulan. Namun kemudahan ini tak bakal dirasakan warga lain lantaran PLN sudah membatalkan program konversi elpiji bersubsidi ke kompor listrik.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menilai akar persoalan program ini ada pada komunikasi. Menurut dia, sejak awal sosialisasi program migrasi kompor gas ke kompor listrik tidak jelas. “Tidak ada komunikasi yang utuh dan terkoordinasi," ujarnya pada Sabtu, 8 Oktober lalu.

Akibat ketidakjelasan itu, Fabby menambahkan, masyarakat menerima informasi yang seolah-olah bertentangan. Penolakan muncul karena rumah tangga miskin yang menjadi sasaran program khawatir tagihan listriknya akan meningkat berlipat-lipat gara-gara menggunakan kompor induksi. “Penolakan ini turut diramaikan oleh warganet di media sosial. Jadi makin ramai,” ucapnya.

Fabby optimistis, bila dilaksanakan dengan baik, program ini akan lebih bermanfaat. Dengan target 15 juta kompor listrik pada 2025, ada potensi tingkat konsumsi elpiji bersubsidi ditekan 25-30 persen. Artinya, pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi elpiji, meski harus menambah subsidi listrik untuk warga miskin. “Bagi rumah tangga miskin, memasak menggunakan kompor listrik akan lebih murah jika listriknya disubsidi.”

Kepala Pusat Kajian Pangan Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance Abra Talattov memiliki sejumlah catatan untuk program ini. Dia menyatakan pemerintah perlu memastikan subsidi untuk program ini lantaran efisiensi yang dihasilkan kompor listrik sangat bergantung pada tarif listrik yang diterapkan.

Selain itu, akan ada efek berupa penurunan jumlah permintaan elpiji bersubsidi jika konversi ke kompor listrik berjalan. "Tentu ini akan mengganggu pelaku usaha dan rantai bisnis elpiji," tutur Abra, yang memperkirakan muncul tarik-menarik kepentingan jika program konversi itu berjalan.

Abra menyarankan, selagi mempersiapkan kompor listrik untuk pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA, PLN menyasar konsumen listrik kelas atas. Pendekatan secara bisnis bisa membantu perusahaan mengatasi masalah kelebihan pasokan listrik. "Setelah mereka merasakan manfaatnya, secara alami diikuti oleh kelompok masyarakat yang lain," ujarnya. Pemerintah juga bisa mendukung program ini dengan menerbitkan imbauan pemanfaatan kompor listrik bagi aparatur sipil negara, juga penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

RETNO SULISTYOWATI, FACHRI REZA NOVRIAN, VINDRY FLORENTIN, MADE ARGAWA (DENPASAR)