Apindo: Tak Ada Bulan Madu untuk Menteri Bidang Ekonomi Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan tidak ada "bulan madu" bagi menteri-menteri bidang ekonomi kabinet mendatang karena pemerintah perlu segera mengambil kebijakan jangka pendek agar Indonesia mampu terhindar dari krisis.

"Tidak ada 'bulan madu'. Jika satu tahun Indonesia terpuruk, maka sulit untuk bangkit," kata Iwantono di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.

Iwantono mengatakan ekonomi Indonesia menghadapi persoalan yang cukup berat. Ia mengatakan kondisi ekonomi global sedang kurang bagus dan Bank Dunia menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dari sebelumnya 5,1 persen menjadi 5 persen.

Saat ini, katanya, Indonesia juga menghadapi defisit neraca perdagangan. Ia mengatakan langkah-langkah ekonomi satu tahun mendatang akan sangat menentukan ekonomi selanjutnya.

Jika pemerintah mampu membuat langkah yang baik maka Indonesia akan terhindar dari krisis. Namun sebaliknya, jika tidak maka akan terpuruk.

Iwantono meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak memilih menteri-menteri bidang ekonomi yang harus belajar lagi. "Namun, bukan berarti harus memilih menteri lama, tapi orang-orang yang benar-benar sudah mengerti kondisi perekonomian Indonesia," katanya.

Ia mengatakan, menteri-menteri dari milenial hendaknya tidak ditempatkan ke bidang-bidang yang memerlukan langkah cepat dalam menghadapi persoalan ekonomi, karena dikhawatirkan mereka harus belajar terlebih dahulu. "Padahal kita memerlukan langkah cepat," katanya.

Selain itu, Iwantono mengharapkan penggabungan atau pemisahan kementerian harus dilakukan dengan hati-hati atau lebih baik jangan dilakukan terlebih dahulu.

Jangan sampai, katanya, menteri justru memikirkan masalah-masalah administrasi di kementeriannya akibat ada pemisahan atau penggabungan lembaga.

Mengenai langkah-langkah bidang ekonomi yang perlu dilakukan oleh kabinet mendatang, Iwantono mengatakan, pertama perlu melonggarkan sektor moneter.

Kedua, dalam bidang fiskal, harus mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Ia mengharapkan pembangunan infrastruktur dilakukan di daerah yang benar-benar memerlukan dan berdampak ekonomi.

Ketiga, memperbaiki kebijakan sektor riil seperti melonggarkan perizinan. Kemudian memberikan kepastian hukum serta menekan korupsi.

ANTARA