ASDP Pastikan Tarif Penyeberangan Bebas PPN

TEMPO.CO, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan tarif layanan penyeberangan yang dikelolanya tetap bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga efisiensi biaya logistik dan memperkuat konektivitas dari negara kepulauan.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan bahwa pembebasan PPN ini didasarkan pada amanat Pasal 4A ayat 3 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana diperbarui dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Layanan kapal penyeberangan termasuk dalam kategori jasa angkutan umum yang dibebaskan dari PPN. Dengan demikian, tarif tetap terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," kata Shelvy dalam keterangan resminya pada Kamis, 9 Januari 2025.

Kebijakan ini diklaim, menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat sekaligus mendukung stabilitas harga barang di wilayah terpencil. "Pembebasan PPN ini sangat strategis, khususnya untuk menekan biaya logistik dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)," ujarnya.

Selain menjaga tarif tetap stabil, ASDP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi laut. Hingga saat ini, perusahaan mengoperasikan 37 pelabuhan dan lebih dari 300 lintasan penyeberangan dengan lebih dari 200 kapal. Sekitar 66 persen dari lintasan tersebut merupakan lintasan perintis yang menjadi tulang punggung konektivitas di daerah terpencil.