Dua Sisi Rencana Revisi

Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan mengubah sejumlah tarif dan skema pungutan pajak. Menjadi dilema di antara kebutuhan pendapatan negara dan potensi dampak buruk terhadap ekonomi.

29 Mei 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan di Pojok Pajak Mall Ciputra, Jakarta, Maret 2017. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Kalangan pengusaha khawatir terhadap rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai.
Revisi aturan pajak didorong kebutuhan menggenjot penerimaan.
Kenaikan tarif dibayangi potensi dampak buruk terhadap ekonomi.

TAK semua isi Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menyenangkan pebisnis. Ketika pelaku usaha tak sabar menanti pemberlakuan pengampunan pajak jilid II, sejumlah perubahan ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) juga membuat mereka khawatir.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

amnesti-pajak-pengampunan-pajak

pajak

sri-mulyani-indrawati-sri-mulyani

dpr

Aisha Shaidra

Bergabung di Tempo sejak April 2013. Menulis gaya hidup dan tokoh untuk Koran Tempo dan Tempo.co. Kini, meliput isu ekonomi dan bisnis di majalah Tempo. Bagian dari tim penulis liputan “Jalan Pedang Dai Kampung” yang meraih penghargaan Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020. Lulusan Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran.

Edisi 29 Mei 2021