Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Indonesia setengah memaksa investor global untuk membangun pabrik baterai dan mobil listrik kelas dunia.
Sejumlah program dipercepat untuk mendukung ekosistem mobil listrik.
Pemerintah memanfaatkan betul status sebagai raja nikel, bahan baku baterai mobil listrik.
MUHAMMAD Ikhsan Asaad selalu bungah setiap kali membahas kendaraan listrik berbasis baterai. Dalam bayangan Ikhsan, Direktur Mega Proyek PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), kendaraan listrik adalah pengubah permainan. “Masa depan bangsa kita ada di sini,” kata Ikhsan di kantor pusat PLN, Jakarta, Rabu, 6 Januari lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kendaraan listrik juga menjadi masa depan PLN. Perusahaan setrum milik negara ini akan menjadi raja baru dalam ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV). PLN sudah pasti berperan sebagai penyedia setrum bagi semua kendaraan listrik. Perannya akan menggeser perusahaan minyak dan gas, baik nasional maupun global, yang selama ini memasok bahan bakar fosil buat kendaraan konvensional. Lini baru ini juga akan menyelesaikan masalah menahun surplus setrum PLN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Belakangan, PLN juga akan masuk ke konsorsium Indonesia Battery Holding (IBH). Konsorsium ini merupakan kolaborasi empat badan usaha milik negara yang akan berkongsi dengan produsen baterai dunia membangun industri baterai kendaraan listrik. Skema bisnisnya dari ujung ke ujung. “Akhir 2019 sebetulnya kami sudah terlibat. Tapi surat penugasan Menteri BUMN Erick Thohir baru keluar Februari 2020,” ucap Ikhsan.
PLN mulanya berada di luar lingkaran ketika Mining Industry Indonesia (MIND ID)—merek dagang baru PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai induk BUMN pertambangan—memelopori pendekatan ke sejumlah pemain baterai dunia. Sejak 2019, MIND ID menggandeng PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, anggota holding-nya yang memegang konsesi sejumlah tambang nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik, dan PT Pertamina (Persero), yang akan mencari rekan bisnis potensial.
Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Menteri BUMN berganti. Kebijakan berubah. Erick Thohir memasukkan PLN ke trio tersebut. Masuknya PLN menandai dimulainya keterlibatan langsung negara untuk menyiapkan industrialisasi kendaraan listrik, termasuk mencarikan investor.
Seperti pada 18 Desember 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meneken nota kesepahaman investasi dengan LG Energy Solution Ltd, perusahaan baterai di bawah LG Chem, anak usaha LG Group, raksasa elektronik Korea Selatan. LG bakal membangun pabrik baterai, berkongsi dengan IBH.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan total investasi dari hulu ke hilir itu mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 142 triliun. “Kami ingin dari hulu ke hilir terjadi di Indonesia. Sampai baterai jadi dan daur ulangnya,” ujar Bahlil lewat panggilan telepon virtual, Jumat, 8 Januari lalu.
•••
AMBISI pemerintah mempercepat kesiapan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai alias kendaraan listrik murni sebetulnya sudah muncul sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Percepatan itu diselenggarakan lewat pemberian insentif, penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk kendaraan listrik berbasis baterai, ketentuan teknis kendaraan listrik baterai, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lewat peraturan tersebut, pemerintah menargetkan produksi kendaraan listrik berbasis baterai sebanyak 20 persen dari proyeksi produksi 2 juta unit kendaraan roda empat pada 2025.
Sejumlah insentif untuk menekan harga jual kendaraan listrik berbasis listrik telah berjalan. Kendaraan listrik berbasis baterai dibebaskan dari bea masuk impor untuk tiga tahun pertama dan tidak kena pajak barang mewah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah membebaskan kendaraan listrik berbasis baterai dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor, yang tarifnya mencapai 12,5 persen dari harga jual kendaraan. Sejumlah pemerintah daerah berencana menyusul kebijakan Jakarta.
Di sektor infrastruktur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Tujuannya: menjamin keberadaan stasiun pengisian listrik bagi pemilik kendaraan. “Pembangunan infrastruktur bisa dilakukan oleh PLN atau badan usaha lain yang bekerja sama dengan PLN atau mengusahakannya sendiri. Ada banyak skemanya,” ucap Hendra Iswahyudi, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi, lewat panggilan telepon virtual, Jumat, 8 Januari lalu.
Peraturan Menteri Energi Nomor 13 Tahun 2020 sekaligus mengatur tarif listrik bagi stasiun pengisian. Ikhsan Asaad mengakui, sebelum peraturan menteri itu terbit, PLN yang mulanya membangun stasiun pengisian tersebut di mana-mana. Sejak peraturan itu terbit, PLN membuka diri kepada semua pihak, baik perorangan maupun perusahaan, untuk membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di lahan masing-masing. “Ke depan akan makin banyak SPKLU. Pertamina, swasta lain, silakan kalau mau bangun,” ujar Ikhsan.
Menurut catatan Ikhsan, sudah ada 35 SPKLU yang dibangun sendiri oleh mitra PLN. “Bluebird memasang sendiri 15 unit. Kami hanya bantu supervisi.”
Infrastruktur pengisian listrik, yang dulu keterbatasannya dikhawatirkan banyak orang menjadi kendala utama ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai, kini perlahan makin sederhana. Hyundai, misalnya, menjual mobil listrik impor mereka sepaket dengan alat pengisian ulang daya cepat (fast charging) yang bisa dipasang di rumah konsumen. “Agar pemilik bisa melakukan pengisian ulang baterai mobil listrik mereka di rumah atau di mana saja. Tidak perlu antre,” kata Makmur, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, lewat jawaban tertulis, Jumat, 8 Januari lalu.
Syaratnya, dalam hitung-hitungan PLN, daya aman rumah konsumen minimal 5.500 volt ampere. PLN telah bekerja sama dengan Hyundai. Dari kerja sama ini, PLN bisa langsung mengetahui siapa saja konsumen baru mobil listrik Hyundai. “Orang baru beli mobil kami sudah tahu. Marketing kami mengawal sampai ke rumah konsumen, mau tambah daya atau enggak,” ucap Ikhsan.
Sebelum Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 terbit, sejumlah pabrik sebetulnya telah mulai menjual mobil listrik murni di Indonesia—mobil listrik berbasis baterai alias BEV tidak mencakup mobil hibrida. BMW melepas BMW i3 sejak pertengahan 2019. Tesla juga sudah beredar lewat tangan importir. Namun harga keduanya masih Rp 1 miliar ke atas. Harga Lexus UX 300e yang diluncurkan Toyota Astra Motor pada November tahun lalu, setelah peraturan presiden terbit, juga masih di atas Rp 1 miliar.
Praktis hanya dua produk Hyundai, Ionic dan Kona, yang harganya sudah di bawah Rp 1 miliar. Ketika meluncurkan produk tersebut pada November 2020, pabrik asal Korea Selatan itu langsung menjadi buah bibir. Apalagi produk itu menjadi mobil dinas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Toyota, penguasa pasar mobil konvensional di Indonesia dengan pangsa 32,2 persen pada 2019, berusaha tenang melihat Hyundai yang sedang populer. Menurut Wakil Presiden Direktur Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto, kemunculan kompetitor di pasar mobil listrik malah mempopulerkan teknologi elektrifikasi. Henry menyatakan sejauh ini Toyota masih akan berfokus pada pasar mobil hibrida, yang telah mereka luncurkan di Indonesia sejak sepuluh tahun lalu. “Pelanggan bisa memilih teknologi mana yang sesuai dengan kebutuhannya,” tutur Henry lewat aplikasi pesan instan, Rabu, 6 Januari lalu. Dalam catatan TAM, mobil hybrid sudah laku sebanyak 2.500 unit sampai Desember 2019.
Toyota memang kedodoran dalam peta persaingan pasar mobil listrik murni. Sejak 1997, Toyota memilih berfokus pada teknologi hibrida. Dampaknya, di antara 2,264 juta mobil listrik murni yang terjual di seluruh dunia pada 2019, tidak ada satu pun buatan Toyota. Prius Prime, yang merupakan plug-in hybrid vehicle Toyota, tidak masuk kategori kendaraan listrik murni.
Toyota baru menjual mobil listrik murni pertamanya di pasar Cina pada April 2020 lewat perusahaan patungan GAC Toyota. Menurut laporan Nikkei, per Oktober 2020, Toyota baru berhasil menjual kurang dari 2.000 unit C-HR versi BEV tersebut dalam delapan bulan pertamanya di Negeri Panda—pasar terbesar mobil listrik dunia. Kabar terbarunya, untuk pasar Eropa, Toyota baru akan membawa jenis yang sama pada tahun ini.
Bagaimana dengan pasar Indonesia? TAM akan memulai kiprahnya dengan mengenalkan mobil listrik ultramini. Belum dijual massal, mobil tersebut akan menjadi angkutan di enklave Nusa Dua yang dikelola Indonesia Tourism Development Centre mulai tahun ini. “Agar masyarakat terbiasa menggunakan kendaraan berbasis BEV,” kata Henry.
Seirama dengan Henry, Direktur Administrasi, Korporat, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Bob Azam mengatakan Toyota selalu mengikuti keinginan pelanggan dalam memproduksi kendaraan. “Kita enggak bisa memaksakan satu produk. Pelanggan yang memutuskan,” ujar Bob lewat panggilan virtual, Kamis, 7 Januari lalu.
Sebelumnya, Toyota Motor Corporation—induk TMMIN—berkomitmen akan menambah investasinya di Indonesia sebesar Rp 28 triliun sampai 2023. Salah satu tujuannya adalah memproduksi mobil listrik.
Menurut Bob, sampai saat itu, yang dibangun Toyota adalah mobil listrik hibrida. Toyota belum memproyeksikan kapan akan membangun mobil listrik murni di Indonesia. “Kami harus membangun mobil yang bisa dipakai di Indonesia dan pasar ekspor. Bukan sebaliknya, mobil di luar dibawa ke Indonesia,” ucap Bob.
•••
NYARIS sebulan sejak Badan Koordinasi Penanaman Modal dan LG Energy Solutions meneken nota kesepahaman investasi baterai mobil listrik, Indonesia Battery Holding masih mengotak-atik klausul kerja sama turunannya dengan LG. Dalam konsorsium ini, empat BUMN akan berbagi saham yang setara. Klausulnya agak rumit karena di setiap rantai pasoknya nanti akan ada sejumlah perusahaan patungan.
Di hulu alias upstream, Antam akan menjadi mayoritas sebagai pemilik konsesi tambang dan pengolah bijih nikel. Antam akan mengolah bijih nikel menjadi nikel sulfat.
Proses midstream dimulai dari pengolahan nikel sulfat menjadi prekursor dan katoda. Di fase inilah, kata Ikhsan Asaad, LG sebagai pemilik teknologi akan memainkan peran penting. Rantai produksi di tengah ini akan berlanjut sampai hilir alias downstream. Ada perusahaan sendiri, lagi-lagi perusahaan patungan LG dengan konsorsium, untuk memproduksi baterai litium yang sudah dikemas dan siap jual. “PLN mulai masuk di midstream,” tutur Ikhsan, yang juga menjabat ketua tim kerja manajemen proyek konsorsium. “Pertamina akan masuk di produksi prekursor dan katoda bersama LG.”
Menurut Bahlil Lahadalia, konsep kerja sama antara LG dan konsorsium BUMN ini paling lengkap, dari hulu sampai hilir. “Investasi QMB di Morowali belum seperti konsep LG ini,” ucap Bahlil, membandingkan model investasi baterai litium yang lebih dulu ada. PT QMB New Energy Materials, yang berisi sejumlah perusahaan asal Cina dan Jepang, sedang membangun fasilitas produksi prekursor dan katoda di Morowali, Sulawesi Tengah.
Bahlil mengakui struktur investasi LG agak spesial karena diawali dengan kesepakatan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada November 2019. Menurut Bahlil, Jokowi meminta dia mengawal langsung investasi LG, termasuk struktur kerja sama hingga insentifnya. Namun, untuk urusan perjanjian dengan perusahaan Indonesia, dia menyerahkan negosiasi sepenuhnya kepada BUMN. “LG mau dijodohkan dengan BUMN. CATL (Contemporary Amperex Technology) juga mau,” ujar Bahlil. “Investasi itu seni.”
Ikhsan menyebutkan, sebelum berjodoh dengan LG, konsorsium juga telah berdiskusi dengan enam perusahaan baterai dunia. Salah satunya Toyota-Panasonic, yang telah didekati duo Inalum-Pertamina sejak 2019. Ada pula Samsung, Farasis Energy, dan CATL. Pada menit-menit akhir, Ikhsan menambahkan, hanya dua yang cocok: LG dan CATL.
Sementara LG sudah meneken kesepakatan dengan BKPM dan tinggal membereskan kesepakatan pokok alias heads of agreement (HOA) dengan konsorsium, CATL masih melakukan uji tuntas terhadap tambang nikel Antam yang akan menjadi penyuplai bahan baku baterai litium. “Semoga triwulan pertama ini sudah teken HOA semua,” kata Ikhsan.
Konsorsium, Ikhsan melanjutkan, juga masih menunggu hasil pendekatan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi kepada Tesla, raksasa mobil listrik dunia, yang digoda untuk berinvestasi di Indonesia. Ikhsan dan Bahlil yakin, status Indonesia yang memiliki 23,7 persen cadangan nikel dunia adalah kartu as untuk menarik produsen baterai dan mobil listrik dunia berinvestasi di Nusantara.
KHAIRUL ANAM, RETNO SULISTYOWATI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo