Kalap Bumi Hangus Minyak Sawit

Pemerintah berencana melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada 28 April 2022. Mengapa kebijakan ini berbahaya?

23 April 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Kebijakan ekstrem setelah gagal mengendalikan harga dan pasokan minyak goreng.
Larangan ekspor CPO akan memukul neraca perdagangan.
Motif populis Presiden justru mengancam ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

PEMERINTAH Indonesia kembali mengguncang pasar global. Setelah gagal mengatasi tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri, pemerintah memilih kebijakan yang bisa dibilang ekstrem: melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) per 28 April 2022. Tentu akan muncul serentetan konsekuensi dari kebijakan itu. Bukan cuma harga CPO yang bergolak, harga saham, obligasi pemerintah, hingga kurs rupiah pun bisa terkena imbas buruknya.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

harga-minyak-goreng

joko-widodo

cpo

larangan-ekspor-cpo

kelangkaan-minyak-goreng

Yopie Hidayat

Pemimpin redaksi tabloid ekonomi Kontan sejak November 2001 hingga menjadi juru bicara Wakil Presiden Boediono pada 2009-2014. Sebelum mendirikan Kontan, selama 1985-1994, ia bekerja di majalah mingguan Tempo. Lulus kuliah dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada 1989, Yopie melanjutkan pendidikan dalam program Master of Public Policy di Lee Kuan Yeuw School of Public Policy Singapura. Pada 1994, ia mendapat Chevenning Award dari The British Council. Kini, Yopie menjadi anggota tim evaluator editorial Tempo

Edisi 23 April 2022