Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol. Bahlil bakal mempercepat fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia berujar, ada empat klaster wilayah seluas lebih dari 2 juta hektare yang bakal menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol. Luas klaster satu dan dua, kata dia, kurang lebih 1 juta hektare. Sedangkan klaster tiga seluas kurang lebih 504.373 hektare dan klaster empat seluas kurang lebih 400 ribu hektare.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Total rencana investasi perkebunan tebu terintegrasi swasta klaster tiga diperkirakan mencapai US$ 5,62 miliar atau Rp 83,27 triliun," kata Bahlil dalam rapat perdana yang digelar pada Rabu, 30 April 2024, dikutip dari siaran pers Kementerian Investasi.
Bahlil berujar, Badan Karantina Indonesia telah mengetes bibit tebu yang didatangkan langsung dari Australia. Ia pun berharap bibit tersebut mampu menjadi bibit unggul yang bisa menghasilkan tanaman tebu yang berkualitas.
"Pelaksanaan investasi swasembada gula dan bioetanol ini diperkirakan akan selesai di 2027," kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan investasi swasembada gula ini bakal menjadi investasi besar sehingga investor yang masuk harus memiliki kredibilitas. Ia juga meminta setiap investor yang ikut ambil bagian dalam proyek ini wajib memenuhi hak-hak adat masyarakat di sana.
Investasi tersebut, kata Bahlil, harus menggunakan konsep tumbuh bersama. Nantinya, kebun tebu akan digarap menggunakan teknologi mesin. Pabrik gula juga didirikan dalam skala besar dan bakal melibatkan orang daerah.
"Jangan investornya yang tumbuh tapi masyarakatnya mati. Enggak boleh! Kita mau fair," ujar Bahlil. "Kita mau investornya tumbuh, negara dapat hasil, daerah dapat hasil, rakyat juga dapat hasil."
