Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bakal mempercepat proses pembangunan tiga bendungan di wilayah Kabupaten Sulawesi Tenggara. Dia mengatakan, percepatan pembangunan ini dilakukan untuk memininalisir kemungkinan terjadinya banjir yang serupa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kalau tiga bendungan ini sudah selesai, agak ringan kami mengatasi banjir ini sehingga kita tanggul-tanggul kita akan bangun karena bisa dikejar juga," kata Basuki usai melakukan peninjauan Bendungan Wawetobi, Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis 20 Juni 2019.
Menteri PUPR Basuki Hadimujono bersama dengan sejumlah anggota Komisi Infrastruktur DPR mengelar peninjauan langsung di beberapa infrastruktur jalan dan bendungan yang terdampak banjir di Konawe, Sulawesi Tenggara. Selain itu, turut hadir pula Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang ikut mendampingi peninjauan langsung.
Adapun, tiga bendungan tersebut adalah Bendungan Ameroro, Bendungan Pelosika dan Bendungan Lasolo. Saat ini, dua bendungan yakni Ameroro dan Pelosika bakal memasuki tahap tender. Sedangkan Bendungan Lasolo saat ini baru masuki tahap perencanaan.
Menurut data milik Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dua bendungan yakni Ameroro dan Pelosika ditargetkan rampung pada 2023. Adapun masing-masing bendungan diperkirakan bakal menelan biaya pembangunan Rp 1,25 triliun dan Rp 4,5 triliun. "Jadi dalam jangka pendek kami juga akan membangun dan memperbaiki tanggul-tanggul sungai dan juga bendung, mulai 2019 ini," kata Basuki.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan, penyebab banjir disebabkan oleh meluapnya air yang ada di dua sungai utama di Konawe yakni Konaweha dan Lahumbuti. Banjir juga diikuti dengan tingginya curah hujan di wilayah Kendari yang mencapai 150-300 milimeter. Akibatnya, volume air di bendung yang melimpah tidak lagi mampu ditampung sehingga meluber ke area pemukiman masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi Infrastruktur DPR Ridwan Bae meminta pemerintah daerah untuk membentuk tim khusus dalam menangani perkara banjir di Kendari. Tim tersebut harus mampu mencari tahu penyebab terjadinya banjir sekaligus mencari solusi atas bencana ini.
"Jangan sampai PUPR sudah mengeluarkan uang negara uang rakyat begitu banyak kalo ternyata dibikin infrastruktur dan banjir masih ada, nanti tidak akan ada manfaatnya," kata Ridwan di lokasi yang sama.
BISNIS
Foto 
