Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa. Menurut Pieter, SDM desa perlu ditingkatkan untuk menggerakan ekonomi desa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Niat baik pak Jokowi kami apresiasi tapi penyaluran dana SDM desa ini harus benar-benar didesain dulu bagaimana agar bisa efektif,” ujar dia kepada Tempo pada Jumat, 10 Februari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pieter menuturkan, bantuan desa sejauh ini belum bisa sepenuhnya menjadikan desa lebih berdaya. Sehingga, kata dia, bantuan terhadap desa akan lebih memiliki efek jika dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas.
Pemerintah, dia berujar, seharusnya sudah memiliki rencana dan program untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa. Dana SDM desa menurut dia, sebaiknya diturunkan dalam bentuk program yang didesain secara matang. “Bukan disalurkan dalam bentuk dana segar untuk dikelola mandiri oleh desa,” tutur dia.
Program peningkatan SDM bisa dilakukan bersama dengan pihak-pihak profesional yang memang bergerak di berbagai bidang tertentu. Selain itu, bisa juga bekerja sama dengan dengan lembaga yang memang memiliki program peningkatan perekonomian desa. “Sehingga bantuan desa, usaha desa, dan penguatan SDM desa bisa disatukan,” ucap Pieter.
Berbeda dengan Pieter, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira justru menilai bahwa dana SDM desa tidak perlu diadakan. “Cukup dana desa yang ada saat ini disisihkan untuk pelatihan,” ujar dia.
Apalagi, Bhima menambahkan, masih ada dana desa infrastruktur yang belum tepat guna. Dia mencontohkan, misalnya membuat gardu selamat datang di pintu desa, yang bisa digeser ke keperluan lain.
Begitu juga dengan anggaran infrastruktur yang bisa dihemat dari segi waktu pengerjaan dan material. Kalau pun desa kekurangan dana untuk SDM, menurut Bhima, dari dana desa dikembangkan ke badan usaha milik desa (BUMDes) maka hasil usaha bisa juga dibuat pelatihan.
Dia menyarankan agar pemerintah bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada. Cukup dengan membuat kerja sama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan BUMN atau perbankan untuk membuat pelatihan.
Sebelumnya, rencana pembuatan peraturan pemerintah untuk dana SDM desa diungkap oleh politikus PDIP Budiman Sudjatmiko setelah memenuhi panggilan kepala negara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu. Kala itu Budiman berbincang dengan Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Kepada Jokowi dan Pratikno, Budiman menceritakan bahwa dana desa selama ini lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur desa. "Tapi, kalau SDM-nya enggak dibenahi, di tengah laju industrialisasi teknologi yang berkembang luar biasa, akan tercipta kesenjangan sosial," tutur Budiman kepada Tempo kepada Kamis, 2 Februari 2023. "Fisiknya bagus, tapi manusianya terlambat. SDM-nya kurang."
Oleh karena itu Budiman mengusulkan adanya dana khusus. Menurut Budiman, Jokowi mengatakan akan membuat PP tentang peningkatan SDM desa.
MOH KHORY ALFARIZI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Pilihan Editor: Segini Usul Budiman Sudjatmiko Besaran Dana SDM Desa
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
