Basuki Hadimuljono Soal Keppres Pemindahan Ibu Kota yang Belum Diteken Jokowi: Tanya Beliau

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ogah berkomentar banyak soal Presiden Jokowi yang hingga kini belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota. Sebelumnya, kepala negara menyatakan masih menunggu kesiapan ekosistem Ibu Kota Nusatara (IKN), Kalimantan Timur.

“Ya, tanya beliau,” kata Basuki kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu, 18 September 2024.

Basuki hanya menuturkan, kementeriannya bakal mengebut sejumlah proyek. Selain bandara, Plt Kepala Otorita IKN itu mengatakan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan dan air akan menjadi prioritas penyelesaian. “Karena investasi akan masuk kalau itu sudah siap,” ujar Basuki.

Ihwal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Jokowi mengatakan kesiapan ekosistem mesti diperhitungkan sebelum meneken Keppres pemindahan ibu kota negara. “Kalau cuma tanda tangan, gampang. Satu detik. Tapi, (bagaimana) kesiapan IKN itu sendiri,” kata Jokowi kepada wartawan usai membuka acara 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta Convention Center, Rabu, 18 September 2024.

Pasalnya, begitu Keppres ditandatangani, maka ibu kota resmi pindah. Padahal, menurut Jokowi, memindahkan ibu kota bukan sekadar menyiapkan bangunan. Namun, perlu fasilitas pendukung lain, termasuk sumber daya manusia dan sistem yang digunakan. “Ini bukan pindahan rumah saja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota,” kata Jokowi . “Yang tanda tangan bisa saya, bisa Pak Pak Prabowo Subianto,” tuturnya.

Pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Proyek ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 tiliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen.

Kendati pembangunannya belum selesai, pemerintah telah menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia untuk kali pertama di IKN pada 17 Agustus lalu. Upacara digelar secara hybrid, di IKN dan Jakarta. Pergelaran acara kenegaraan itu juga sempat menuai kontroversi karena dinilai membebani anggaran.

Pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai penyelenggaraan upacara di IKN bukan hal mendesak. Ia juga mengatakan upacara di IKN bukan untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan Presiden Jokowi.  Menurut Achmad, bagi kepala negara yang mencetuskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, keberhasilan perayaan HUT di IKN bakal menjadi penentu keberlanjutan proyek tersebut. Walhasil, perayaan HUT di IKN tetap berlangsung walau pembangunan IKN belum rampung.

"Keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan di IKN penting karena bisa mendongkrak daya tarik IKN bagi investor," ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 27 Juli 2024. "Tapi kalau bagi rakyat, yang penting adalah merdeka dari beban harga tinggi, utang pinjol, bebas dari pengangguran dan kemiskinan.

Pilihan editor: Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025