Berebut Kendali Tambang Grasberg

PEMERINTAH harus putar otak menghadapi perundingan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Sesuai dengan kesepakatan, Freeport harus melepas 51 persen saham kepada Indonesia. Pemerintah menugasi induk usaha pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium mengakuisisi seluruh saham melalui hak partisipasi Rio Tinto. Diskusi macet lantaran Freeport tetap ingin mengendalikan manajemen dan pengusahaan tambang setelah kepemilikan sahamnya berkurang.

Tambang Grasberg, Mimika, Papua

Total nilai cadangan mineral: US$ 105,6 miliar

Emas
(terbesar di dunia)
US$ 36 miliar
(Rp 486 triliun)

Tembaga
(terbesar kedua di dunia)
US$ 66,86 miliar
(Rp 902,61 triliun)

Perak
US$ 2,2 miliar
(Rp 29,7 triliun)

Proses Renegosiasi

Rapat antarmenteri 14 Juni 2017:
- Penerbitan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi berlaku hingga 2021.
- Fasilitas perpanjangan pertama untuk jangka waktu 10 tahun sampai 29 Desember 2031.
- Freeport Indonesia wajib membangun smelter paling lambat lima tahun sampai 2022.
- Selama pembangunan smelter, PTFI berhak mengekspor dengan membayar bea keluar.

Permintaan PTFI:
- Tetap dapat melakukan ekspor konsentrat setelah 2022.
- Memegang kendali manajemen operasi dan pengusahaan pertambangan meski Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas.
- Dibebaskan dari pungutan pajak pihak ketiga (witholding tax) dan pajak penghasilan lain atas pengalihan saham Freeport-McMoRan dalam PTFI.
- Divestasi dimulai pada tahun kelima setelah 2021. Besarannya 5 persen melalui penerbitan saham perdana di Bursa Efek Indonesia.

30 Oktober 2017
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan perwakilan Rio Tinto di London, Inggris.

5 Desember 2017
Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyebutkan Inalum akan mengakuisisi hak partisipasi Rio Tinto sebesar 40 persen di tambang Grasberg. Pemerintah juga akan membeli 9,36 persen saham PT Indocopper Investama yang kini dimiliki Freeport-McMoRan.

12 Desember 2017
Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan bertemu dengan Freeport-McMoRan di Paris, Prancis.

17 Desember 2017
Pembahasan teknis antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan PT Freeport Indonesia di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan. Kesepakatan mengenai kontrol manajemen dan pengusahaan pertambangan batal diputuskan.

Mei 2018
Proses divestasi diharapkan selesai.